Anggota Komisi VII DPR Ramson Siagian menyinggung tidak lagi mendapat sumbangan sarung dari Dirut Pertamina dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP). Apakah ini gambaran politisi yang sudah tidak punya rasa malu?
PinterPolitik.com
Senayan ribut lagi. Tapi kali ini bukan soal pengesahan undang-undang (UU) seperti Undang-undang Cipta Kerja atau produk hukum kontroversial lainnya. Tapi kali ini karena sarung. Yups, tidak salah baca, bener-bener karena sarung.
Gimana enggak ribut, di Rapat Dengar Pendapat (RDP) antara Komisi VII DPR dengan Direktur Utama (Dirut) Pertamina Nicke Widyawati terkait insiden kebakaran kilang Pertamina beberapa waktu lalu, anggota Komisi VII DPR dari Fraksi Gerindra Ramson Siagian justru menyinggung tidak lagi mendapat sumbangan sarung dari Dirut Pertamina.
“Kalau periode kemarin pas dapil saya butuh sarung, saya WA Bu Dirut, langsung dikirim 2.000 sarung. Sekarang satu sarung pun sudah nggak bisa, katanya harus ke Pak Erick semua gitu,” ungkap Ramson pada 4 April 2023.
Waduh ini gimana ya. Di RDP soal kebakaran kilang Pertamina kok malah bahas sumbangan sarung? Sumbangannya untuk konstituen Pak Ramson lagi. Pertanyaannya, apa hubungannya antara kebakaran kilang Pertamina dengan sumbangan sarung?
Apakah dengan memberi sumbangan sarung dapat mencegah kebakaran kilang Pertamina? Hmmm. Sebuah tanda tanya besar ini.
Satu lagi nih pertanyaan buat Pak Ramson. Apakah gaji dan tunjangan sebagai anggota dewan enggak cukup untuk beli sarung? Hehe.
Sakin viralnya pernyataan Pak Ramson, teman sejawatnya di Partai Gerindra, yakni Pak Sufmi Dasco Ahmad sampai memberikan teguran. Mungkin, sebagai Wakil Ketua DPR sekaligus Ketua Harian DPP Gerindra, Pak Dasco merasa perlu untuk bersuara.
“Sarung minta ke gue aja. Entar gue kasih, berapa minta dia. Nanti gue kasih dia,” ungkap Pak Dasco pada 5 April 2023.
Tuh Pak Ramson, udah ditegur nih sama Ketua Hariannya. Hehe.
Btw, kalau dipikir-pikir, kok Pak Ramson bisa-bisanya ya menyinggung sumbangan sarung di RDP DPR? Apa enggak malu gitu?
Soalnya kan RDP DPR bisa disaksikan secara umum. Seperti yang terjadi sekarang, banyak pihak akhirnya nyinyirin hingga menegur Pak Ramson.
Kalau kata Tamara Keith di tulisannya When politicians have no shame, the old rules don’t apply, saat ini rasa malu bukan lagi memainkan peran besar bagi politisi. Keith menyebutnya dengan post-shame politics.
“There was a time when shame was a powerful force in American politics. That time is not now,” tulis Keith. Terdapat masa ketika rasa malu adalah kekuatan yang kuat dalam politik Amerika Serikat (AS). Namun, masa itu kini sudah berakhir.
Meskipun pemaparan Keith menjelaskan perilaku politisi di AS, pemaparan Keith sekiranya sangat relevan untuk melihat kasus Pak Ramson dan permintaan sarungnya.
Mungkin, mengadopsi pernyataan Keith, masa ketika politisi Indonesia memiliki rasa malu yang besar adalah era yang sudah berakhir. Tapi tentunya, kita berharap akan datang lagi era itu. Entah itu kapan. (R53)
