“Hey mister prankster prankster” – Eazy-E, penyanyi rap asal Amerika Serikat
PinterPolitik.com
Apa yang nggak bikin heboh kalau bukan pernyataan-pernyataan para pejabat publik? Bagaimana tidak? Para menteri di Kabinet Indonesia Maju disebut-sebut terlalu banyak melontarkan pernyataan pada publik terlepas dari penting atau tidaknya informasi tersebut.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy misalnya, membuat pernyataan yang menarik perhatian publik. Pasalnya, beberapa waktu lalu, beliau menyarankan agar individu yang kaya dapat menikahi individu yang miskin untuk menekan angka kemiskinan di Indonesia.
Tidak hanya menteri, terdapat juga pejabat publik lainnya yang membuat beberapa pernyataan kontroversial, yakni Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Yudian Wahyudi. Beliau pernah mengeluarkan pendapat soal larangan cadar, agama sebagai lawan Pancasila, hingga soal salam Pancasila.
Ya, mungkin, pernyataan-pernyataan yang model begini ini nih yang akhirnya menuai banyak kritik. Salah satunya datang dari Anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fraksi PAN yang bernama Saleh Partaonan Daulay.
Sebenarnya, maksudnya Pak Saleh sih baik. Beliau mengingatkan agar para menteri dan pejabat negara tidak banyak bercanda di ruang publik karena bakal menimbulkan perdebatan di masyarakat – khususnya media sosial – yang biasanya membuang banyak tenaga secara sia-sia.
Wah, memangnya para menteri dan pejabat pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) suka bercanda nih? Hmm, mungkin, bapak dan ibu pejabat ini suka ngeprank masyarakat nih? Udah kayak konten-konten YouTube aja tuh.
Sekretaris Kabinet Pramono Anung misalnya, sempat bilang kalau dirinya melarang Presiden Jokowi untuk berkunjung ke Kediri agar tak lengser. Eh, ternyata, setelah menjadi perdebatan publik, beliau malah bilang kalau pernyataan itu hanya dalam konteks bercanda. Wah, iseng bet dah Pak Pram ini. Hehe.
Hmm, tapi, ada benarnya juga lho Pak Saleh ini. Banyaknya pernyataan dari pemerintah ini bisa aja malah membuat masyarakat bingung lho. Kan, bagaimana pun, pernyataan menteri dan pejabat pasti diperhitungkan – mengingat mereka adalah bagian dari pengambil kebijakan.
Jangan sampai lah ya kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh pemerintah disertai dengan candaan-candaan yang tak dibutuhkan oleh publik. Hmm, by the way, mungkin nggak ya ramai-ramai polemik Rancangan Undang-undang (RUU) Omnibus Law akhir-akhir ini hasil prank juga? Kan, berhasil sempat bikin panik juga tuh kesalahan ketiknya kemarin. Hehe. (A43)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
