HomeCelotehMa’ruf Amin dan Rezim Sertifikat

Ma’ruf Amin dan Rezim Sertifikat

“Bahkan mungkin juga kita akan menerapkan sertifikasi bebas korona, dan kita juga akan meneliti jejak perjalanan kemana saja dia dan dari mana saja”. – Ma’ruf Amin


PinterPolitik.com

Para pendukung Presiden Jokowi kerap menggembar-gemborkan program-program infrastruktur yang dilaksanakan sang presiden sebagai “warisan” atau “ciri utama” atau “pembeda” yang membuat Jokowi berbeda dibandingkan pendahulu-pendahulunya.

Iya sih, Pak Jokowi emang konsen banget bangun infrastruktur, mulai dari jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Ada yang berfungsi baik, ada yang belum maksimal. Ada yang berhasil, ada yang bermasalah.

Tuh, lihat aja proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung misalnya, sampai harus berhenti karena dianggap menyebabkan masalah lingkungan. Hmmm, kok jadi kelihatan negatif ya roman-romannya. Uppps.

Nah, selain infrastruktur, pemerintahan Presiden Jokowi juga sangat identik dengan program yang ujung-ujungnya menghasilkan sertifikat dan kartu. Yang terbaru nih, soal virus corona aja sampai mau dibikinkan sertifikat sehat segala loh.

Usulan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurutnya, perlu ada kebijakan sertifikasi bagi WNA dan WNI dari luar negeri untuk menyatakan mereka bebas dari virus corona. Sertifikasi ini juga berfungsi untuk melacak perjalanan mereka, terutama jika pernah mengunjungi tempat-tempat dengan kasus virus corona yang signifikan.

Hmm, sertifikat bebas corona ini emang bikin tambah panjang sertifikat yang banyak dibuat di era kekuasaan Pak Jokowi. Coba tengok, udah ada sertifikat tanah yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Lalu ada sertifikat layak kawin yang rencananya akan berlaku pada tahun 2020 ini.

Emang seberapa efektif sih program sertifikat ini? Coba lihat program sertifikat tanah yang justru dikritik nggak menyelesaikan masalah. Konsorsium Pembaruan Agraria misalnya, mencatat ada sekitar 410 kasus agraria pada 2018 yang melibatkan 87 ribu kepala keluarga sekalipun program bagi-bagi sertifikat tanah gratis begitu digalakkan di era Jokowi. Nah lo!

Sertifikat ini juga menjadi serangan yang kerap digunakan pada Pilpres 2019 lalu oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, utamanya dilakukan oleh politisi senior Amien Rais.

Hmm, jadi sertifikat bebas corona ini nggak ada gunanya gitu maksudnya kah?

Well, nggak juga sih. Cuma kadang aneh aja. Pemerintah sering bikin kebijakan yang justru oleh banyak pihak dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Contohnya waktu muncul wacana melawan corona dengan bayar Rp 72 miliar untuk influencer. Kan aneh ya. Emang dengan influencer bikin video YouTube atau posting di Instagram virus-virus itu pada teriak-teriak ala neraka: “Mama, selamatkan aku! Mama, selamatkan aku!” Kan enggak gitu. Uppps.

Apa pun itu, yang jelas semoga program sertifikat ini benar-benar bisa membendung corona dan nggak jadi warisan yang selalu diidentikkan dengan gagalnya program pemerintahan Jokowi. Uppps. (S13)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  The Tale of Two Sons
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.