HomeCelotehMa’ruf Amin dan Rezim Sertifikat

Ma’ruf Amin dan Rezim Sertifikat

Kecil Besar

“Bahkan mungkin juga kita akan menerapkan sertifikasi bebas korona, dan kita juga akan meneliti jejak perjalanan kemana saja dia dan dari mana saja”. – Ma’ruf Amin


PinterPolitik.com

Para pendukung Presiden Jokowi kerap menggembar-gemborkan program-program infrastruktur yang dilaksanakan sang presiden sebagai “warisan” atau “ciri utama” atau “pembeda” yang membuat Jokowi berbeda dibandingkan pendahulu-pendahulunya.

Iya sih, Pak Jokowi emang konsen banget bangun infrastruktur, mulai dari jalan tol, jembatan, pelabuhan, dan lain sebagainya. Ada yang berfungsi baik, ada yang belum maksimal. Ada yang berhasil, ada yang bermasalah.

Tuh, lihat aja proyek Kereta Api Cepat Jakarta-Bandung misalnya, sampai harus berhenti karena dianggap menyebabkan masalah lingkungan. Hmmm, kok jadi kelihatan negatif ya roman-romannya. Uppps.

Nah, selain infrastruktur, pemerintahan Presiden Jokowi juga sangat identik dengan program yang ujung-ujungnya menghasilkan sertifikat dan kartu. Yang terbaru nih, soal virus corona aja sampai mau dibikinkan sertifikat sehat segala loh.

Usulan ini disampaikan oleh Wakil Presiden Ma’ruf Amin. Menurutnya, perlu ada kebijakan sertifikasi bagi WNA dan WNI dari luar negeri untuk menyatakan mereka bebas dari virus corona. Sertifikasi ini juga berfungsi untuk melacak perjalanan mereka, terutama jika pernah mengunjungi tempat-tempat dengan kasus virus corona yang signifikan.

Hmm, sertifikat bebas corona ini emang bikin tambah panjang sertifikat yang banyak dibuat di era kekuasaan Pak Jokowi. Coba tengok, udah ada sertifikat tanah yang dibagi-bagikan ke masyarakat. Lalu ada sertifikat layak kawin yang rencananya akan berlaku pada tahun 2020 ini.

Emang seberapa efektif sih program sertifikat ini? Coba lihat program sertifikat tanah yang justru dikritik nggak menyelesaikan masalah. Konsorsium Pembaruan Agraria misalnya, mencatat ada sekitar 410 kasus agraria pada 2018 yang melibatkan 87 ribu kepala keluarga sekalipun program bagi-bagi sertifikat tanah gratis begitu digalakkan di era Jokowi. Nah lo!

Sertifikat ini juga menjadi serangan yang kerap digunakan pada Pilpres 2019 lalu oleh kubu Prabowo Subianto-Sandiaga Uno, utamanya dilakukan oleh politisi senior Amien Rais.

Hmm, jadi sertifikat bebas corona ini nggak ada gunanya gitu maksudnya kah?

Well, nggak juga sih. Cuma kadang aneh aja. Pemerintah sering bikin kebijakan yang justru oleh banyak pihak dinilai tidak menyelesaikan masalah.

Contohnya waktu muncul wacana melawan corona dengan bayar Rp 72 miliar untuk influencer. Kan aneh ya. Emang dengan influencer bikin video YouTube atau posting di Instagram virus-virus itu pada teriak-teriak ala neraka: “Mama, selamatkan aku! Mama, selamatkan aku!” Kan enggak gitu. Uppps.

Apa pun itu, yang jelas semoga program sertifikat ini benar-benar bisa membendung corona dan nggak jadi warisan yang selalu diidentikkan dengan gagalnya program pemerintahan Jokowi. Uppps. (S13)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Gibran "Ban Serep" yang Ngarep?
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

Ahok Jadi Ketua KPK?

Jokowi telah resmi menunjuk pansel pimpinan KPK 2019-2023. Prediksi tentang siapa ketua KPK yang dihasilkan seleksi ini pun sudah mulai bisa digulirkan. Pinterpolitik.com Teka-teki tentang siapa...

Di Balik Nadiem Menteri Jokowi

Sehari setelah pelantikan presiden, Jokowi memanggil sejumlah pihak ke Istana yang ditengarai sebagai calon-calon menteri yang akan mengisi kabinet pada periode kedua kepemimpinannya. Di...

Menyoal RUU Masyarakat Hukum Adat

RUU Masyarakat Hukum Adat menjadi salah satu rancangan undang-undang yang masuk ke dalam Prolegnas Prioritas DPR. Meski begitu, lambatnya pemrosesan RUU ini bisa jadi...

Hari Rabu: Jokowi’s Best Day?

“It’s the best day ever!” – SpongeBob Squarepants, “Best Day Ever” (2006) PinterPolitik.com Buat kalian yang kini bisa disebut sebagai generasi milenial, pasti pernah tuh ngalamin rasanya nggak sabar menunggu-nunggu...

Menyingkap Ngabalinisasi ala Rocky Gerung

Rocky Gerung menyebut para ketum parpol koalisi tengah alami Ngabalinisasi. Apa sebenarnya arti kata Ngabalinisasi?

Kemelut FPI Bukan PKI

"Tidak ada ketentuan pidana yang melarang menyebarkan konten FPI karenanya siapa pun yang mengedarkan konten FPI tidak dapat dipidana. Sekali lagi objek larangan adalah...

Formula Bang Oma di Balai Kota

Pelantikan Anies – Sandi mendatang siap digoyang Soneta. Goyang, Bang~ PinterPolitik.com Kalau darah muda sang Ksatria Bergitar itu masih meledak-ledak, mungkin saja dia bakal begadang ke...

Peleton Beringin Sepakat Tolak Azis

“Dalam hidupku, saya tidak pernah belajar sesuatu dari seorang yang selalu setuju denganku.” PinterPolitik.com Surat sakti mandraguna Papa mengawali kisah baru yang bernasib pilu yaitu tak...

More Stories

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

Hotel Sultan dan Mesin Uang Soeharto

Water canon, batu beterbangan, 3.161 aparat mengepung Senayan. Negara akhirnya merampungkan apa yang gagal dilakukan selama 26 tahun: merebut Hotel Sultan dari tangan keluarga Sutowo. Nilai aset Rp 28,9 triliun — eksekusi perdata terbesar dalam sejarah Indonesia. Bermula dari tipu daya: Ibnu Sutowo membangun hotel pesanan Gubernur Ali Sadikin, bukan atas nama Pertamina, melainkan atas nama PT Indobuildco milik pribadinya.

The One-Man Band

Lebih dari 19 jabatan selama era Jokowi — Luhut Pandjaitan kerap dikritik sebagai simbol konsentrasi kekuasaan yang tak sehat. Tapi kritik itu melewatkan satu pertanyaan kunci: bukan kenapa Luhut punya banyak jabatan, melainkan kenapa Jokowi terus memilihnya? Jawabannya bukan soal nepotisme — melainkan soal desain.