HomeCelotehMahfud MD “Ingin” Seperti Luhut?

Mahfud MD “Ingin” Seperti Luhut?

“Now, switch. Tell me how it feels to be somebody else” – 6LACK, penyanyi rap asal Amerika Serikat


PinterPolitik.com

Di tengah-tengah ramainya kekhawatiran virus Corona (Covid-19) yang telah mencapai 27 kasus positif di Indonesia ini, sudah sewajarnya apabila publik membutuhkan kepastian dari pemerintah. Setidaknya, beberapa pemerintah daerah secara tanggap menerapkan instrumen-instrumen kebijakan terkait pencegahan dan penanganan virus ini.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan misalnya, membentuk Tim Tanggap Covid-19 guna menangani potensin penularan. Di Jawa Barat, Gubernur Ridwan Kamil juga menyiapkan crisis center bagi warganya di Depok. Tak hanya mereka, Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini turut menyiapkan masker dan tes kesehatan bagi warga Kota Pahlawan.

Meski langkah-langkah seperti ini mengundang acungan jempol dari beberapa pihak, tampaknya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD memiliki pendapat yang berbeda.

Pak Mahfud malah menyindir pemerintah-pemerintah daerah yang dianggap beliau melakukan politisasi atas isu virus Corona. Beliau menyatakan bahwa pusat informasi penanganan virus ini berada di bawah kendali Kementerian Kesehatan (Kemenkes).

Tentu saja, pernyataan Pak Mahfud ini mengundang kritik. Wartawan senior Ilham Bintang misalnya, mempertanyakan peran Pak Menko Polhukam dalam situasi Corona ini.

Menurut Pak Ilham, Pak Mahfud terlalu mencampuri urusan perihal ini. Padahal, persoalan kesehatan dianggap bukan menjadi ranah mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) itu.

- Advertisement -

Hmm, apa yang dibilang Pak Ilham bisa jadi benar. Pasalnya, Kemenkes bukanlah berada dalam ranah koordinasi Kemenko Polhukam, melainkan pada lingkup koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK).

Hmm, kalau begitu, Pak Mahfud mulai mencampuri urusan kementerian dan lembaga lain dong. Apa mungkin beliau ingin menjadi Menteri Segala Urusan?

Kan, gelar seperti itu sebelumnya udah disematkan pada Luhut Binsar Pandjaitan yang kini menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi. Masa iya Pak Mahfud ingin menjadi seperti Pak Luhut? Waduh.

Seperti yang kita ketahui, Pak Luhut itu udah duluan berada di kabinetnya Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang pertama. Ekonom Faisal Basri sampai-sampai mempertanyakan tuh mengapa Pak Menko Kemaritiman dan Investasi bisa punya kewenangan seluas itu.

Ya, terlepas benar atau nggaknya Pak Mahfud ingin menjadi seperti Pak Luhut, pemerintah sebenarnya nggak perlu cemas kalau pemerintah daerah mau memperhatikan warganya. Kan, malah bagus gitu itu.

Justru, publik kayaknya perlu khawatir tuh dengan komitmen pemerintah pusat dalam menangani dan mencegah penularan virus Corona. Soalnya nih, ada yang bilang kalau pemerintah masih kurang tuh dalam mensosialisasikan cara-cara mencegah penyakit ini. Wah, kalau gitu, gimana caranya publik bisa yakin ya? (A43)

View this post on Instagram

Angka kekerasan terhadap #perempuan terus meningkat setiap tahun, baik itu kekerasan fisik maupun kekerasan seksual. Saat ini Indonesia bahkan telah ada dalam kondisi darurat kekerasan seksual menurut laporan dari #KomnasPerempuan. Nyatanya, ada persoalan ketidakseimbangan relasi kuasa antara perempuan dan laki-laki di #Indonesia yang menjadi salah satu akar persoalan ini. Ini juga terjadi akibat budaya dominasi laki-laki yang sangat kuat. ⠀ ⠀ Temukan selengkapnya di Talk Show: “Dominasi dan Legacy Male Power terhadap Wanita Indonesia, Kenapa? Dari Mana? Masih Perlu?”⠀ ⠀ Tiket dapat dibeli di: http://bit.ly/TalkShowPinterPolitik ⠀ #infografik #infografis #politik #politikindonesia #pinterpolitik #EventPinterPolitik #TalkShowPinterPolitik #komnasperempuan #rockygerung

A post shared by PinterPolitik.com (@pinterpolitik) on

► Ingin lihat video-video menarik? Klik di bit.ly/PinterPolitik

- Advertisement -

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Baca juga :  Hasto Selalu Jadi Stuntman Mega?
spot_img

#Trending Article

Jakarta-Shanghai, Apple to Apple?

“In the long run, your human capital is your main base of competition. Your leading indicator of where you're going to be 20 years...

Anies-AHY, Reuni Kuasa SBY-JK?

“Padahal saat itu SBY dan JK adalah menteri Megawati. Toh pertarungan keras antarkan SBY-JK sukses kalahkan Megawati yang adalah Presiden saat itu,” – Muslim...

Ojol Sejahtera, Janji Tinggal Janji?

“Besar harapan kami, aksi yang kami lakukan dapat diakomodir menjadi diskusi yang baik dan konstruktif, dan dapat menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi rakyat Indonesia yang berprofesi...

Ridwan Kamil Penuhi Syarat Kaesang?

Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil (RK) komentari studi soal bubur diaduk vs tidak diaduk. Bagaimana dengan di Istana menurut Kaesang?

Gibran Kok Berani Lawan Jokowi?

Jokowi teken Inpres yang syaratkan penggunaan mobil listrik sebagai mobil dinas . Namun, Wali Kota Solo Gibran sebut Pemkot Solo belum ke sana.

Megawati Perlu ke Pesulap Merah?

Soal usulan nomor urut partai yang tetap di setiap Pemilu, Megawati dituding konsultasi ke dukun. Lebih baik ke Pesulap Merah saja sekalian?

Kasino, Alternatif Enembe Cuci Uang?

“Bukan itu persoalannya, itu (tambang) juga tidak pernah ada. Jadi sekarang ini kan Pak Gubernur dituduh hasil korupsinya disetor ke kasino, sekarang tugasnya itu...

Prabowo Siap Di-ospek?

“Pertanyaannya adalah, (kampanye) boleh dilakukan di mana saja? Di mana saja sepanjang ada pemilih, itu boleh kampanye pada prinsipnya, termasuk di dalam kampus, di...

More Stories

Kasus Lesti-Billar, Begini Tanggapan Lesti

Lesti Kejora laporkan suaminya, Rizky Billar, atas kasus KDRT setelah diduga ketahuan selingkuh. Mengapa fenomena ini begitu marak?

G30S, Kok Gatot Diam Saja?

Peristiwa 30 September telah terjadi pada 57 tahun lalu, yakni 1965. Gatot Nurmantyo biasanya muncul ke publik peringatkan bahaya PKI.

Menanti Dansa Puan-Ganjar

Ganjar Pranowo sebut Megawati beri arahan agar kepala daerah tidak dansa politik. Padahal, Puan dan Ganjar perlu berdansa politik untuk PDIP.