HomeCelotehKuasa Sri Mulyani Lampaui Jokowi?

Kuasa Sri Mulyani Lampaui Jokowi?

Power hungry (kemaruk kuasa), bukannya fokus untuk keluar krisis. KKSK kuasa luar biasa via UU No.2/2020, Menkeu terbalik ingin lebih kuasa lagi agar BI, OJK, LPS di bawah Menkeu via ‘Dewan Moneter’”. – Rizal Ramli, Mantan Menko Kemaritiman


PinterPolitik.com

Menteri Keuangan Sri Mulyani memang kini jadi salah satu sosok paling sentral dalam pemerintahan Presiden Jokowi. Bukannya gimana-gimana ya, soalnya doi adalah “panglima” – jika ingin dibilang demikian – dalam kondisi krisis ekonomi seperti sekarang ini.

Covid-19 yang melumpuhkan sendi-sendi ekonomi nasional ini memang mengharuskan Sri Mulyani untuk mencurahkan segala kemampuannya agar mampu membawa Indonesia setidaknya bisa sedikit lebih lega bernapas.

Namun, konteks vitalnya posisi Bu Ani – demikian ia sering disapa – ini kini memberikannya power atau kekuasaan yang cukup besar. Selain sebagai Menteri Keuangan, Sri Mulyani juga diusulkan menjabat sebagai Ketua Dewan Moneter.

Buat yang belum tahu, Dewan Moneter adalah semacam dewan yang berfokus pada konsolidasi isu-isu keuangan negara terutama yang berkaitan dengan kebijakan moneter. Nah, dewan ini berisi Gubernur Bank Indonesia (BI), Deputi Senior BI serta Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dan, sebagai ketua, posisinya akan diberikan kepada Menteri Keuangan.

Mengingat posisi OJK dan BI sebagai lembaga yang cenderung independen, keberadaan Menkeu di posisi puncak dewan ini menimbulkan tanda tanya dari beberapa pihak. Salah satunya adalah mantan Menko Kemaritiman sekaligus ekonom senior Rizal Ramli.

Menurutnya, keberadaan Sri Mulyani dalam posisi tertinggi di dewan ini menunjukkan power hungry alias kemaruk kekuasaan. Menurut Rizal, Presiden Jokowi telah “diakali” jika pada akhirnya memberikan tempat tertinggi dalam dewan ini pada Sri Mulyani. Duh, emang BU Sri dan Pak Rizal ini nggak pernah berhenti saling serang ya. Ckckckck.

Baca juga :  Puan x Prabowo: Operasi Rahasia Singkirkan Pengaruh Jokowi?

Hmm, terlepas dari benar atau tidaknya pandangan Rizal Ramli, yang jelas memang posisi Sri Mulyani akan sangat kuat secara politik jika menjadi Ketua Dewan Moneter ini. Semuanya juga akan bergantung dari poin-poin yang ada dalam Revisi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia atau BI yang tengah digarap oleh DPR.

Jika draft RUU tersebut juga mengubah banyak poin terkait posisi BI dan Menkeu, bukan tidak mungkin apa yang dibilang oleh Rizal Ramli memang akan benar terjadi, bahwasanya Menkeu akan punya kuasa yang besar.

Ibaratnya kayak Wonder Woman gitu ya, yang secara kekuatan emang sangat dahsyat. Bahkan yang bisa menandingi Superman sepertinya cuma doi. Wih, ngeri-ngeri sedap cuy.

Intinya, kalau memang Sri Mulyani akan mendapatkan posisi tersebut dan menjadi sangat berkuasa, jangan sampai Indonesia jatuh dalam jebakan kebijakan moneter global. Well, we all know Sri Mulyani pernah jadi petinggi Bank Duni dan she is also a good friend of people in IMF. So, seperti kata-kata buzzer-buzzer di media sosial, semoga tidak ada hal buruk yang terjadi pada negeri ini. Uppps.

Ini hanya asumsi ya, berangkat dari pendapatnya Pak Rizal Ramli. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.

MK Bisa Hanya Diskualifikasi Gibran, Tapi Sahkan Prabowo?

Pendapat menarik diungkapkan oleh Denny Indrayana yang menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) bisa saja hanya mendiskualifikasi Gibran dan tetap mensahkan kemenangan Prabowo sebagai presiden.