“Silahkan aparat penegak hukum saatnya berlaku sama dengan apa yang terjadi pada HRS (Habib Rizieq Shihab), monggo. Rakyat Indonesia menunggu keadilan tersebut”. – Munarman, Pendiri Front Persaudaraan Islam atau FPI baru
Keadilan. Bahasa Inggrisnya justice. Untuk waktu yang sangat lama, kata yang satu ini emang mengisi diskursus peradaban manusia.
Biasanya keadilan diartikan sebagai kondisi saat seseorang menerima apa yang berhak ia terima yang ukurannya ditentukan oleh berbagai variabel, mulai dari moral, etika, hukum, rasionalitas, agama, dan lain sebagainya.
Hmm, sungguh sebuah definisi yang rumit. Tapi pemahamannya sebenarnya sederhana. Intinya, keadilan berarti menerima yang seharusnya diterima.
Baca Juga: Duet Sandiaga-RK Menuju 2024?
Ada banyak pemikir yang mendeskripsikan keadilan itu dari berbagai macam sudut pandang, mulai dari Socrates dan Plato di era Yunani kuno, hingga John Locke dan yang lainnya.
Nah, konteks keadilan itulah yang kini tengah disorot, terutama terkait peristiwa yang menimpa Presiden Jokowi dalam kunjungannya ke NTT beberapa hari lalu. Pasalnya, dalam kunjungan tersebut, Jokowi disambut oleh warga yang antusias menjumpai presiden mereka.
Sebagai catatan, orang-orang di NTT dan beberapa wilayah Indonesia Timur lainnya, sangat menyukai Jokowi. Apalagi, Jokowi mungkin menjadi satu dari sedikit presiden Indonesia yang rutin berkunjung ke daerah-daerah di timur.
Namun, konteks kerumunan warga yang berjubel juga lah yang menjadi kritik tersendiri untuk Jokowi. Pasalnya banyak yang menilai bahwa momen tersebut melanggar aturan dalam protokol kesehatan Covid-19.
Istana sendiri menyebutkan bahwa kerumunan tersebut merupakan aksi spontanitas masyarakat dan tidak pernah direncanakan. Masyarakat tahu presiden datang, jadi secara spontan menyambut sang kepala negara.
Beberapa pihak lain juga membandingkan dengan kasus yang menimpa pentolan Front Pembela Islam (FPI) Habib Rizieq Shihab yang saat ini menjadi tersangka salah satunya akibat kerumunan massa yang timbul pasca kepulangannya ke Indonesia.
Banyak yang juga menilai bahwa aksi massa pendukung Rizieq tersebut – sama seperti mereka yang menyambut Jokowi – adalah aksi spontanitas. Sehingga, sudah selayaknya Rizieq tidak dihukum karena pelanggaran tersebut.
Hmmm, iya sih. Kalau mau berpikir lurus, maka memang tidak ada keadilan di sana.
Tapi udahlah ya, kalau diteruskan nanti bisa bahaya. Yang jelas, mungkin pemerintah beneran perlu meluruskan di mana letak perbedaan dua peristiwa ini. Biar Socrates, Plato, John Locke dan kawan-kawan nggak susah tidur mikirin konsep keadilan seperti apa yang cocok di Indonesia. Uppps. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
