Support Us

Available for Everyone, funded by readers

Contribute
E-Book
Home > Celoteh > Kemenag Pakai VPN, Buat Apa?

Kemenag Pakai VPN, Buat Apa?


F46 - Wednesday, July 1, 2020 12:00
Menteri Agama Fachrul Razi memberikan keterangan pers terkait Penyelenggaraan Haji 2020. (Foto: Antara)

0 min read

“In politics as in religion it is equal” – Alexander Hamilton, Negarawan Amerika Serikat


PinterPolitik.com

Segala kebingungan di wilayah Kementerian Agama (Kemenag) memang kagak ada habisnya. Dulu sempat ada kasak-kusuk korupsi pengadaan Alquran, terus ada kasus jual beli jabatan, kemudian geger soal dana haji. Ehlha kok sekarang timbul masalah lagi? Adalah masalah penganggaran 2021 yang mencantumkan dana buat pengadaan Virtual Private Network atau VPN.

Mimin yakin nih kita yang milenial sudah nggak asing dengan aplikasi satu ini. Pasalnya, sudah dari dulu ngetren – terutama buat dipakai untuk membuka situs yang diblokir.

Nah, pengalaman masa lalu itu sampai-sampai membuat Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) meminta warga negara supaya waspada. Sebab ternyata nih, cuy, VPN nggak hanya bahaya buat membuka situs ngawur, melainkan juga tidak aman untuk urusan privasi data kita.

Kalau soal situs ngawurWakil Ketua Komisi VII DPR RI Ihsan juga mengkhawatirkan hal itu. Sampai-sampai, ketika rapat dengan Menteri Agama (Menag), doi bilang, “kalau mau buka situs porno itu pakai VPN.”.

Ya, meski pihak Kemenag menjamin bahwa VPN tidak akan digunakan sejauh kekhawatiran Pak Ihsan, masalah yang timbul selanjutnya adalah aman ngga nih VPN buat data lembaga? Secara, kalau Kominfo sudah ngasih warningtandanya memang bahaya. Lagian, alasan Kemenag yang bilang bahwa VPN ini cuma buat menyinkronkan tugas pokok dan fungsi antara pusat dengan daerah juga agak aneh sih.

Lagian nih kalau mau ditelisik, anggaran bermiliar-miliar itu juga mengkhawatirkan. Mimin takut aja kalau sampai terbegal di tengah jalan. Bukan apa sih, tapi kalian paham kan watak birokrasi Indonesia kayak gimana. Lebih-lebih Kemenag yang punya catatan merah di hati para pemirsa siaran berita. Hehehe.

Sekali lagi, ini bukannya mimin ragu dengan niat pemerintah. Itu baik kok kalau dipakai buat memudahkan pekerjaan. Namun, tidakkah berlebihan apabila soal mempermudah pekerjaan harus merogoh kocek untuk memakai aplikasi yang tidak dianjurkan oleh lembaga kredibel sekelas Kominfo.

Jujur saja, kita semua nggak pengen kan kejadian koruptif di Kemenag menemukan kesempatan untuk lahir kembali lewat korupsi pengadaan sesuatu yang tidak terlalu signifikan? Serius deh mimin masih trauma.

Terakhir, biar paham, dulu Menag pertama KH. A. Wahid Hasyim pernah bilang bahwa jangan pernah meremehkan sesuatu yang tampak lemah. Jadi, Kemenag mohon jangan meremehkan soal ini ya. (F46)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Berita Terkait