“Education is the ability to listen to almost anything without losing your temper or your self-confidence” – Robert Frost, penyair asal Amerika Serikat (AS)
Cuy, percaya gak sih jika sesuatu yang tidak sesuai pada tempat dan waktunya itu hanya akan mendapatkan kritikan dan mengakibatkan madhorot atau ketidakbermanfaatan. Percaya dong pastinya karena memang itu seakan sudah menjadi sebuah hukum alam.
Ibaratnya nih, kalian sedekah atau memberikan santunan tetapi ternyata kalian memberikannya kepada orang yang secara ekonomi sudah mampu dan bahkan lebih-lebih. Terus sedekah itu apa manfaatnya?
Ya, jawabannya memang tetap ada sih, yaitu hubungan dengan orang tersebut semakin baik. Namun, kalau dilihat dari kebermanfaatan secara sosial yang lebih pas gimana? Ya, itu gak pas banget karena yang lebih berhak mendapatkan masih banyak.
Hal ini sama, cuy, dengan kondisi yang saat ini terjadi. Berita terbaru nih datang dari dunia ketenagakerjaan tetapi tidak jauh dari kartu-kartu yang menuai polemik, yaitu Kartu Prakerja.
Pasalnya nih, ternyata, senyap-senyap mengagetkan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) sudah meneken Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 81 Tahun 2020 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas bagi Direktur Eksekutif dan Direktur Pada Manajemen Pelaksana Kartu Prakerja. Bahkan, di dalamnya, disebutkan bahwa besaran gaji pengelola Kartu Prakerja Rp 47 juta hingga Rp 77 juta per bulan di luar fasilitas lainnya, cuy.
Beh, menurut mimin sih, ini gokil banget ya. Masalahnya, kemarin saja terkait polemik tentang segala permasalahan yang dimilikinya belum ada kejelasan perbaikan manajemen dan yang lainnya. Eh, malah secara mengejutkan keluar Perpres yang isinya ternyata gaji jajaran direksi sebegini besar.
Ingat ya, cuy, ini semua masih ibaratnya gaji utama, belum fasilitas yang lainnya. Lah, kalau dapat fasilitas yang lainnya, mungkin bisa tuh hampir menyentuh 100 juta.
Mohon maaf nih sebelumnya, ini kan program yang dapat dikatakan berbasiskan sistem yang berjalan secara online begitu. Konten sudah ada dan tersedia sehingga nanti yang mengatur ya tinggal bagian IT saja gitu loh.
https://www.instagram.com/p/CDNtomBJ-9M/
Terus, kenapa harus ada banyak banget jajaran direksinya? Ini kan mengakibatkan struktur jadi gemuk.
Padahal nih, secara konsep organisasi, ketika terdapat struktur yang terlalu gemuk, itu juga berpotensi menghambat efektivitas kinerja. Kalau kondisinya seperti ini, lantas gimana? Duh, mbuh lah, kalian bisa menilai sendiri ya.
Padahal, di tengah kondisi seperti sekarang ini, anggaran sebegitu besarnya kan lebih baik digunakan untuk membantu anak-anak yang saat ini sedang kesusahan menghadapi sekolah secara daring. Misalnya nih, kondisi yang melanda siswa SMPN 1 Rembang yang bernama Dimas yang sampai rela masuk sekolah sendirian karena tidak mempunyai smartphone ketika yang lainnya bisa sekolah secara online.
Benar gak, cuy? Menurut mimin sih benar, soalnya mereka ini lebih layak mendapatkan bantuan gitu loh daripada mereka yang sudah kaya malah diberi uang tambahan. Hadeuh.
Adanya informasi ini, sontak membuat Fraksi PKS merasa kaget sehingga ada anggota Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) angkat bicara, yaitu Kurniasih Mufidayati. Doi sih berharap ini tidak benar, bahkan akan melakukan cross check ke Kementerian Ketenagakerjaan katanya.
Tapi, sebentar deh, Bu. Kalau mau check terkait Prakerja, mending langsung ke Menteri Koordinator (Menko)Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saja. Kan, sejak awal memang program ini ibaratnya sudah diambil alih oleh Kemenko Perekonomian.
Kalau Ibu Kuniasih mau melangkah ke Kemenaker, ya nanti ujung-ujungnya tetap hasilnya nihil, alias gak dapat informasi apa-apa. Lah wong, gak tepat sasaran. Hehehe. (F46)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
