HomeCelotehJokowi dan Pemerintahan Rumah Setan

Jokowi dan Pemerintahan Rumah Setan

“Kondisi ini juga diperkuat dengan kinerja sektor pemerintahan, di mana kebebasan berorganisasi atau berpendapat mendapat penilaian publik hanya sebesar 59,2 persen”. – Erwan Halil, Peneliti LP3ES


PinterPolitik.com

Isu kebebasan sipil emang tengah jadi konsen masyarakat di pemerintahan Presiden Jokowi. Publik memang menilai saat ini tengah terjadi penurunan kebebasan berekspresi dan berpendapat di muka umum.

Hal ini tergambar dari hasil survei yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Pendidikan, Penerangan Ekonomi dan Sosial (LP3ES). Dalam survei terbarunya, LP3ES menyebut masyarakat semakin takut untuk berpendapat di muka publik.

Baca Juga: RUU Ciptaker: Kebangkitan Partai Buruh?

Hasil survei LP3ES menunjukkan 52,1 persen responden setuju saat ini ancaman kebebasan sipil meningkat, sehingga masyarakat makin ketakutan dalam berpendapat, berekspresi dan berkumpul serta berserikat.

Di sisi lain, sekalipun ada perasaan terancam akibat kebebasan berpendapat yang makin “tertekan”, mayoritas masyarakat saat ini masih tetap intens mengikuti perkembangan informasi terkait sosial politik melalui media massa dan media sosial.

Masyarakat disebut tidak apatis terhadap isu-isu actual, apalagi di tengah pandemi Covid-19 seperti saat ini.

Survei LP3ES ini diikuti oleh 1.200 responden usia dewasa yang tersebar di 34 kota besar di Indonesia. Pelaksanaan survei dilakukan pada 8 sampai 15 April 2021 dengan metode multistage random sampling. Survei ini memiliki margin of error lebih kurang 2,8 persen dan tingkat kepercayaan 95 persen.

Hmm, sebenarnya konteks ketakutan untuk berekspresi dan berpendapat di muka umum ini harus jadi konsen isu yang besar loh. Soalnya, kalau ini terus terjadi, sangat mungkin ruang-ruang kebebasan sipil akan tergerus.

Apalagi, persepsinya sudah di atas 50 persen, yang artinya sudah cukup parah. Nggak heran banyak yang bilang bahwa saat ini, masyarakat punya ketakutan untuk mengeluarkan pendapat, bahkan di media sosial sekalipun. Selain buzzer yang “mengancam”, ada juga UU ITE yang mengintai.

Baca juga :  Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Dalam konteks kepemimpinan, ini emang jadi catatan penting untuk Presiden Jokowi. Lama-lama Pak Jokowi bakal jadi pemimpin yang ditakuti. Wih, udah makin menuju ke arah Machiavellian nih. Uppps.

Buat yang belum tahu, Niccolo Machiavelli pernah menyebutkan bahwa pemimpin yang baik itu bukan yang dicintai oleh masyarakat, melainkan yang ditakuti.

Hmm, lama-lama negara bisa berubah jadi wahana menakutkan ala rumah setan sih. Hehehe. Semua logika akan dikalahkan oleh rasa takut. Ini sesuai dengan studi-studi neurosains – misalnya seperti yang dibahas oleh The New York Times beberapa waktu lalu – yang menyebut ketakutan bisa menjadi jalan “kuburan logika”.

Uhh, menarik untuk ditunggu kelanjutannya. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.