Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo sebagai kader PDIP mendapatkan sanksi lisan dari Badan Kehormatan DPP PDIP. Apa sebenarnya arti dari teguran ini? Mungkinkah Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri masih mempertimbangkan Ganjar?
“Who put this s**t together? I’m the glue” – Travis Scott, “SICKO MODE” (2018)
Siapa yang masih ingat dengan zaman-zaman sekolah? Sebagian besar kerap menyebutkan bahwa masa-masa ketika masih duduk di bangku sekolah adalah masa-masa yang paling indah sepanjang hidup.
Mungkin nih, ada banyak yang bilang kalau masa-masa sekolah adalah masa-masa ketika kita tidak terlalu banyak memikirkan masalah kehidupan – mulai dari karier, masa depan, hingga kehidupan keluarga. Kebanyakan anak sekolah masih berpikir soal asmara, pertemanan, dan tugas atau pekerjaan rumah (PR).
Nggak heran kalau akhirnya banyak yang bertindak tanpa memikirkan konsekuensi. Coba dihitung tuh. Berapa kali coba kita yang dulunya nakal dipanggil ke ruangan guru bimbingan konseling (BK)?
Nah, seperti pada tulisan PinterPolitik.com yang berjudul Megawati Kehilangan Kendali PDIP?, PDIP mungkin bisa kita analogikan sebagai sebuah sekolah besar yang disebut sebagai PDIP High School. Dalam hal ini, Ketua Umum (Ketum) PDIP Megawati Soekarnoputri bisa jadi kepala sekolahnya tuh.
Beberapa waktu lalu, sejumlah siswanya dipanggil oleh guru BK – yakni Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP Hasto Kristiyanto – untuk didisiplinkan. Salah satu siswa yang dipanggil adalah Gubernur Jawa Tengah (Jateng) Ganjar Pranowo.
Emang sih Pak Ganjar ini akhirnya diberi sanksi lisan. Tapi nih, kalau menurut Direktur Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti, sanksi lisan ini sebenarnya hanya teguran “kasih sayang” karena sanksi itu menandakan bahwa Pak Ganjar masih diperhitungkan sebagai bagian dari PDIP.
Hmm, jelas sih. Dimarahin karena persoalan-persoalan tertentu memang sudah biasa terjadi di lingkungan sekolah.
Apakah mungkin Pak Ganjar ini anak kesayangannya kepala sekolah juga ya? Kan, biasanya ada tuh satu anak yang populer dan berprestasi di jalur olahraga – ya meskipun cenderung nakal dan terkadang berbuat onar ya.
Mungkin, Pak Ganjar adalah satu “anak basket” yang akhirnya perlu “disayang” oleh kepala sekolah. Toh, senakal gimana pun, “anak basket” ini juga ikut mengharumkan nama sekolah. Ganjar, se-gimana pun dianggap tidak mengikuti koordinasi pimpinan PDIP, juga dianggap ikut mengharumkan nama PDIP melalui popularitas dan elektabilitasnya.
Bisa jadi, apa yang dibilang Ray Rangkuti benar – yakni bahwa PDIP masih membutuhkan Ganjar untuk menentukan pencalonan presiden (pen-capres-an) yang biasa dilakukan Bu Mega di penghujung deadline. Bukan nggak mungkin, Ganjar juga dibutuhkan Bu Mega untuk ditimbang-timbang lagi dalam pilihan capres 2024.
Kalau gini caranya, mungkin ini bisa disebut sebagai strategic ambiguity (ambiguitas strategis) – yang mana dijalankan oleh Bu Mega dengan menerapkan posisi ambigu terhadap Ganjar. Meski Ganjar dianggap melangkahi kewenangan Ketum PDIP, toh Ganjar hanya diberi sanksi lisan tanpa harus dipecat dari partai tersebut.
Brett V. Benson dan Emerson M.S. Niou mencontohkan strategic ambiguity semacam ini dengan komitmen Amerika Serikat (AS) untuk melindungi Republik Tiongkok (Taiwan). Meski AS mengakui Republik Rakyat Tiongkok (RRT), AS juga membuat aturan yang mewajibkannya untuk ikut campur bila Taiwan diserang.
Nah, gimana tuh, Bu Mega? Sampai kapan strategic ambiguity PDIP ini akan bertahan? Sungguh pilihan yang sulit buat Bu Mega apabila tiba saatnya untuk memilih antara “murid” membanggakannya dengan anaknya sendiri, Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Hmm. (A43)
