“Saya menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada PMI yang sigap, cepat, dan bergerak masif untuk menangani penyebaran Covid-19 sejak awal Covid-19 masuk ke Indonesia”. – Luhut Binsar Pandjaitan, Menko Kemaritiman dan Investasi
Sosok Jusuf Kalla alias Pak JK memang masih menjadi salah satu sentral perpolitikan nasional Indonesia. Politisi senior itu dikenal sebagai pengusaha handal dengan penyelesaian masalah yang cepat – demikian slogan “lebih cepat lebih baik” yang sempat menjadi tagline personalnya.
Mungkin karena slogan itu, saat ini Pak JK dicari-cari oleh para pemangku kebijakan untuk setidaknya bisa memberikan masukan terkait kebijakan penanganan pandemi Covid-19. Doi memang sudah tidak menjabat sebagai Wakil Presiden lagi, tapi sepertinya banyak pihak yang menilai sosoknya masih ada bau-bau Wapresnya. Uppps.
Hal inilah yang membuat Menko Kemaritiman dan Investasi alias Menko Marves Luhut Binsar Pandjaitan menemui Pak JK beberapa hari lalu. Yang ditangkap oleh media adalah sebuah seremoni kunjungan seorang menteri kepada Ketua Palang Merah Indonesia (PMI) – jabatan yang kini diemban oleh JK.
Namun, there has to be something more than that – demikian spekulasi yang dibuat oleh banyak pengamat politik.
Well, bisa dibilang, setelah tenggat waktu 2 minggu yang diberikan oleh Presiden Jokowi kepada Pak Luhut untuk menangani Covid-19 di 9 provinsi, sang menteri itu tampaknya masih menemui jalan buntu. Pasalnya, angka peningkatan pasien positif masih tinggi, demikianpun dengan jumlah yang meninggal dunia.
Artinya, Pak Luhut memang butuh resep dan bantuan dari Pak JK untuk mengatasi krisis yang tengah ia hadapi. Apalagi, PMI sendiri punya fasilitas untuk membantu penyemprotan disinfektan di hampir seluruh Indonesia.
Dalam pernyataannya Pak JK menyebutkan bahwa PMI telah melakukan penyemprotan disinfektan di fasilitas publik di 34 provinsi dan 382 kabupaten/kota. Penerima manfaat kegiatan ini angkanya telah lebih dari 51 juta jiwa, dengan 20.474.913 jiwa untuk tangki gunner dan 31.005.056 jiwa untuk penyemprotan di fasilitas publik.
Hmm, jadi masuk akal sih Pak Luhut berharap penyemprotan disinfektan bisa menjadi jalan pengurangan angka penularan Covid-19.
Tapi, yakin nih hanya itu aja yang dibicarakan kedua politisi senior Partai Golkar ini?
Ini ibaratnya pertemuan dua jenderal loh dalam panggung politik. Dua-duanya pernah ada dalam kabinet yang sama di periode pertama kekuasaan Pak Jokowi, tapi sangat mungkin keduanya berada di kubu atau kutub politik yang berbeda.
Pasalnya, di internal kabinet Pak Jokowi sendiri ada banyak patron dan elite yang saling tarik menarik kepentingan. Dan hal ini sudah menjadi rahasia umum.
Apalagi, bicara tentang Pak JK saat ini membuat publik mulai memilah-milah warisan yang ditinggalkannya di periode pertama kekuasaan Pak Jokowi. Well, proyek 35 ribu MW listrik yang disebut-sebut jadi penyumbang terbesar utang PLN misalnya, adalah salah satu contohnya. Uppps.
Proyek ini sempat bikin Rizal Ramli yang kala itu menjabat sebagai Menko Kemaritiman menantang Pak JK untuk berdebat.
Beh, ngeri-ngeri sedap ini mah. Yang jelas, tak ada yang tahu pasti hal lain apa lagi yang dibicarakan oleh Pak JK dan Pak Luhut. Yang jelas, publik menanti strategi apa lagi yang akan dipakai Pak Luhut untuk menangani Covid-19 di hari-hari yang akan datang. Sejauh ini strateginya masih jalan di tempat loh, Pak. Uppps. (S13)
