HomeCelotehBerani Jokowi Sanksi Airlangga Hartarto?

Berani Jokowi Sanksi Airlangga Hartarto?

“Menteri yang tidak pakai masker ini mencerminkan para pemimpin kita itu tidak patut dicontoh. Kalau kita tidak punya contoh, apapun yang dilakukan pemerintah, oleh presiden dan menterinya akan dianggap salah oleh publik”. – Ujang Komarudin, pengamat politik dari Universitas Al-Azhar Indonesia


PinterPolitik.com

Ada peribahasa yang berbunyi: “Guru kencing berdiri, murid kencing berlari”. Kurang lebih peribahasa ini bisa diartikan bahwa orang yang punya kuasa untuk mengajar – dalam hal ini guru – ataupun juga pemimpin yang menjadi panutan banyak orang, sebaiknya tidak memberikan contoh perilaku yang buruk.

Bayangkan, jika seorang guru atau pemimpin memberikan contoh yang buruk, maka jangan heran jika murid atau masyarakat juga akan melakukan hal yang buruk.

Nah, peribahasa ini sedang dipakai oleh banyak pihak untuk mengkritik Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Bambang Brodjonegoro, dan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita yang diketahui berfoto bersama tanpa mengenakan masker.

Foto tersebut beredar luas di publik dan beberapa juga mengomentari bahwasanya para pejabat publik ini tak menjaga jarak dalam acara yang disebut merupakan Rapat Koordinasi Tingkat Menteri (RKTM) yang digelar Kementerian Koordinator (Kemenko) Bidang Perekonomian di Bali pada 21-22 Agustus 2020.

Duh, kalau para pemimpinnya udah kayak gini, bagaimana mau mengarahkan masyarakat untuk tertib pakai masker ke mana-mana? Hadeh.

Tapi, soal pakai masker ini, Presiden Jokowi sendiri pernah loh dikritik juga. Soalnya, dalam Rapat Terbatas pada 3 Juni Agustus 2020 lalu, Pak Jokowi juga terlihat nggak pakai masker. Owalah, pantesan aja para menterinya kemudian mengikuti ya. Uppps.

Hmm, sadar nggak sadar, emang kelakuan para pejabat publik kita itu sering kali bikin kita mengelus-elus dada. Dulu misalnya, Covid-19 dibencadain. Dibilang nggak mungkin menyerang masyarakat Indonesia karena orang kita gemar makan nasi kucing. Ujung-ujungnya yang buat pernyataan jugalah yang kena dampaknya. Uppps.

Baca juga :  Ketum Parpol Terkaya di Indonesia

Sekarang pertanyaan terbesarnya adalah berani nggak Pak Jokowi kasih sanksi ke para menteri yang nggak pakai masker itu? Bukannya gimana-gimana ya, soalnya sempat kan muncul wacana masyarakat akan diberi sanksi kalau kedapatan tidak pakai masker. Lha menteri aja nggak pakai masker kok saat kumpul-kumpul, masa piliha kasih hanya masyarakat bawah aja yang dikasih sanksi.

Kalau beneran nggak ada sanksi, maka ini juga jadi tanda nih bahwa Pak Jokowi itu “lembek” terhadap para menterinya, terutama yang dari parpol. Doi emang marah-marah di muka publik soal menteri yang dianggap nggak punya sense of crisis. Tapi soal apakah menterinya akan dicopot atau nggak, sepertinya masih jadi bab lanjutan yang belum ada penyelesaiannya.

Soalnya, kalau Pak Jokowi berani copot menteri dari parpol, bisa ribut kondisi politik Indonesia. Tambah beban pula buat negara yang saat ini udah kena resesi ekonomi.

Hmm, semoga Pak Jokowi makin sabar ya. Juga ikutan memberi contoh yang baik ya Pak. Uppps. Pizz Pak. Hehehe. (S13)

► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik

Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.

spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

The Thinker vs The Doer: Tarung Puan dan Prananda Calon Pengganti Megawati

PDIP memutuskan untuk menyiapkan posisi Ketua Harian jelang masa transisi kepengurusan baru pada Kongres 2025 mendatang.