HomeCelotehAnies dan “Jebakan” Jusuf Kalla

Anies dan “Jebakan” Jusuf Kalla

“Anies lebih bermanfaat bersama Surya Paloh, dengan kekuatan Media Group bisa melindungi Anies dari ‘gempuran’ parpol di DKI yang beroposisi dengan Pemprov DKI. Paling tidak Nasdem, Gerindra, dan PKS bisa menjadi pelindung agenda Anies di DKI”. – Satyo Purwanto, Direktur Ekskutif Oversight of Indonesia’s Democratic Policy


PinterPolitik.com

Kedekatan Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dengan politikus senior Jusuf Kalla alias Pak JK emang udah jadi rahasia umum. Pada Pilkada 2017 lalu, JK memang menjadi king maker – kalau ingin disebut demikian – bagi pencalonan Anies untuk kursi nomor satu di DKI Jakarta.

Hasilnya? Anies melenggang mulus dan tak terbendung. Padahal, elektabilitas doi awal-awalnya paling kecil.

Nah, setelah JK tak lagi menjabat sebagai wakil presiden, rupanya hubungan keduanya tetap terus terjalin. Bahkan, banyak yang menyebutkan bahwa Pak JK kemungkinan akan kembali menjadi king maker bagi Anies untuk Pilpres 2024.

Hanya saja, beberapa pengamat juga memberikan catatan agar Anies tak terlalu “terjebak” dalam hubungannya dengan JK tersebut. Mereka menyebutkan bahwa Pak JK adalah bagian dari oligarki kekuasaan – well seperti yang kerap dilontarkan kritikannya oleh Rizal Ramli – yang tak lagi punya basis partai politik.

Banyak yang justru menyarankan agar Anies lebih mendekat ke Surya Paloh dan Partai Nasdem yang dipimpinnya. Selain akan mendapatkan dukungan partai tersebut, Anies juga bisa mendapat modal dukungan media yang dipunyai oleh Surya Paloh.

Kemudian, Anies juga disarankan untuk mendekat ke para elite Partai Golkar, terutama Bambang Soesatyo yang saat ini menjadi Ketua MPR dan Airlangga Hartarto yang saat ini menjabat sebagai Ketua Umum partai beringin tersebut.

Hmm, iya juga sih. Tapi, bukannya Surya Paloh, Airlangga Hartarto maupun Bamsoet juga mewakili kekuasaan oligarki kan ya? Uppps. Well, tapi mereka masih jadi pemegang kekuasaan di partai politik sih. Jadi masuk akal juga kalau mendekat ke mereka akan jadi tambahan modal politik.

Baca juga :  Golkar Berhasil Dilobi Puan?

Yang jelas, kondisi ini sebenarnya menjadi pembenaran pemikirannya sosiolog asal Jerman, Robert Michels, tentang the iron law of oligarchy alias hukum besi oligarki. Menurutnya, keberadaan oligarki tak bisa dipisahkan dari demokrasi itu sendiri karena menjadi bagian yang intrinsik dan kebutuhan utama dari demokrasi itu sendiri.

Wih. Jadi, Pak Anies bukan menghindari jebakan, tapi harus menjebakkan diri gitu maksudnya ya? Uppps. Menarik untuk ditunggu kelanjutannya nih. Kalau ke Surya Paloh udah lumayan dekat. Tinggal manuver Anies ke Golkar nih yang patut ditunggu. (S13)


Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_imgspot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

The Battle of Javanesia 2: Proxy War Jokowi vs Prabowo di Pilkada 2024

Pilkada serentak 2024 akan jadi panggung pertaruhan partai politik dan elite nasional untuk menentukan siapa yang jejaring kekuasaannya mampu merambah hingga ke level terbawah.

Siasat Megawati Pengaruhi Para Hakim MK

Megawati mengirimkan pengajuan diri menjadi amicus curiae atau “sahabat pengadilan” yang merupakan pendapat hukumnya kepada para Hakim MK terkait sengketa Pilpres 2024.

Diskualifikasi Gibran: Putusan Terbaik atau Terburuk MK?

Opsi mendiskualifikasi Gibran sebagai cawapres, tetapi tetap mengesahkan kemenangan Prabowo adalah pilihan yang tengah didiskusikan oleh banyak pihak menuju pembacaan putusan MK terkait sengketa Pilpres 2024.