“Saya punya catatan ini, tidak elok kalau saya sampaikan, Pak. Dari mulai pertentangan soal ini, banyak sekali catatannya sampai ke urusan anak Pak Jendral Dudung yang katanya tidak lulus karena umur dan karena tinggi badan katanya,” – Effendi Simbolon, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP
Pernyataan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa terkait anak Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang sudah berhasil masuk akademi militer (Akmil) memunculkan tanda tanya.
Sebagian orang berspekulasi, kalau ungkapan itu ditujukan sebagai upaya menyikapi rumor keretakan hubungannya dengan Dudung.
Tentu konteks pernyataan itu tidak berdiri sendiri. Sebelumnya, anggota Komisi I DPR RI Fraksi PDIP Effendi Simbolon sempat mempertanyakan persoalan ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan yang terjadi di tubuh TNI.
Effendi secara khusus menyoroti ketidakhadiran Dudung di setiap rapat yang dihadiri oleh Andika. Menurutnya, jika hal ini dibiarkan akan berdampak besar bagi institusi TNI secara keseluruhan.
Jika disimak, pernyataan Effendi sebenarnya mengarah kepada narasi untuk memperkokoh institusi TNI sebagai institusi militer yang profesional. TNI diharapkan tidak terjebak dengan politik praktis, kendati embrio TNI kita sebenarnya lekat dengan hal semacam itu.
Hal ini mirip dengan penjelasan Samuel Huntington dalam bukunya Prajurit dan Negara: Teori dan Politik Hubungan Militer-Sipil, yang membagi jenis militer menjadi dua karakteristik.
Pertama, militer profesional, yakni militer yang berada pada sistem politik yang stabil. Jenis militer ini bersikap pasif terhadap politik negara karena posisinya yang hanya berfungsi sebagai alat pertahanan negara.
Kedua, militer pretorian yang biasanya muncul pada kondisi yang tidak stabil. Pretorian adalah militer yang bersikap tidak pasif terhadap politik negara.
Ketika pertikaian politik sudah menerobos masuk dalam tubuh TNI, begitu pula sebaliknya, maka akan muncul prajurit-prajurit TNI yang pretorian.
Btw, pasca Reformasi 1998, TNI kita telah kembali ke barak. Istilah barak ini dapat diartikan sebagai simbol TNI kembali menjadi profesional. Tetapi, seringkali justru politisi sipil yang “mengajak” TNI untuk melompat pagar keluar dari barak dan kembali berpolitik.
Hal ini terlihat dari relasi yang dibangun oleh partai politik dengan para pimpinan militer, yang sulit untuk mengatakan tidak terjadi apa-apa di balik hubungan itu.
Dampak langsung dari prajurit yang dekat dengan politik, seperti yang dikatakan Effendi, akan memunculkan persoalan ketidakharmonisan dan ketidakpatuhan di tubuh TNI.
Anyway, persoalan ketidakharmonisan antara Andika dan Dudung sebenarnya solusinya adalah komunikasi. Seperti halnya kehidupan rumah tangga, seringkali ketidakharmonisan muncul karena bentuk komunikasi yang buruk terjadi.
Sedikit memberikan pesan, sebenarnya penting mediator untuk merajut kembali keharmonisan di antara kedua petinggi TNI ini. Tapi sekiranya perlu melibatkan para senior, yaitu purnawirawan TNI.
Kenapa harus mereka? Karena purnawirawan TNI tentunya sangat mengetahui marwah TNI, dan mereka tahu cara terbaik untuk menyelesaikan persoalan sesama prajurit.
Hmm, jadi tau kenapa persoalan keharmonisan kedua jenderal ini belum juga selesai. Toh yang jadi mediator bukan purnawirawan TNI, malah politisi. Kan ada jargon politisi, “Kalau pertikaian menguntungkan, kenapa harus damai-damai”. Uppsss. Hehehe. (I76)
