Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menerapkan sejumlah aturan ketat yang batasi mobilitas masyarakat dengan peningkatan kasus positif Covid-19 harian yang terjadi. Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyebutnya sebagai upaya penebalan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat (PPKM) skala mikro.
Bagi para penggemar teknologi, gawai-gawai baru biasanya menjadi hal yang ditunggu-tunggu untuk dicoba. Bahkan nih, ada lho sejumlah YouTuber dan TikToker yang biasa membuat konten yang isinya me-review produk-produk teknologi yang baru.
Gadgetin, misalnya, merupakan salah satu channel YouTube asal Indonesia yang terkenal kerap memberikan review terhadap produk-produk teknologi – mulai dari ponsel terbaru hingga headphone dengan fitur true wireless (TWS).
Tentu dong, namanya juga teknologi, pasti tidak ada habisnya. Dari tahun ke tahun, pasti ada aja tuh gawai-gawai baru yang diproduksi dan dirilis. Semakin ke sini, tentunya, gawai-gawai ini semakin canggih dan mengikuti kebutuhan serta perkembangan zaman.
Tapi, sebenarnya nih, kebiasaan untuk berkembang guna mengikuti kebutuhan dan perkembangan zaman seperti ini harusnya tidak hanya ada di dunia teknologi dong, melainkan di berbagai aspek. Salah satu aspek kehidupan yang perlu mengambil pendekatan serupa adalah pengambilan keputusan dan kebijakan yang dilakukan pemerintah.
Maka dari itu, pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) terus membuat kebijakan-kebijakan baru yang disesuaikan dengan kebutuhan terkini. Wong Pak Jokowi sendiri udah bilang kan kalau kita itu harus bisa mengikuti perkembangan zaman yang makin cepat.
Nah, salah satu solusi terbaru dari pemerintahan Jokowi adalah penerapan pembatasan sosial yang makin up–to–date lho. Kalau kata Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, fitur komplit terbaru ini adalah penebalan PPKM Mikro. Hmm, jadinya PPKM Mikrodong? Hehe.
Baca Juga: Mungkinkah PPKM Buat Jokowi Jera?
Tapi nih, tanpa kita sadari, kebijakan-kebijakan penanganan pandemi Covid-19 sudah berkembang banyak lho – dari yang sebelumnya pembatasan sosial berskala besar (PSBB) hingga penebalan PPKM Mikro. Mungkin, kalau dianalogikan bak ponsel pintar seperti iPhone, “gawai” kebijakan pemerintah ini sudah sampai level iPhone 12 kali ya?
Kan, di tahun 2021 ini, Apple masih belum merilis iPhone baru lho. Malahan, Apple hanya merilis ulang iPhone 12 dengan warna baru, yakni ungu. Hmm. Lumayan lah, hanya kasih perubahan sedikit-sedikit – mirip dengan PPKM Mikro. Hehe.
Nah, kalau gawai biasanya di-review oleh para reviewer seperti Gadgetin di YouTube, kebijakan pembatasan sosial ini juga perlu di-review dong oleh para ahlinya, yakni epidemiolog. Hmm, apa kata mereka ya, guys? Mari kita coba… lihat!
Epidemiolog dari Universitas Airlangga (UNAIR), dr. Windhu Purnomo, misalnya, bilang kalau PPKM Mikro itu udah produk gagal. Bahkan, epidemiolog tersebut mempertanyakan mengapa istilah tersebut masih terus digunakan.
Nggak hanya dr. Windhu, epidemiolog dari Universitas Indonesia (UI), dr. Pandu Riono, bahkan memiliki istilah unik untuk mengomentari pergerakan manusia yang banyak di tengah penerapan PPKM Mikro. Katanya sih, Indonesia ini bukan meraih herd immunity (kekebalan kelompok), melainkan herd stupidity (kebebalan kelompok).
Waduh, gimana nih, Pak Jokowi? Kalau review-nya udah pada gitu, apa perlu nih dibuat produk kebijakan baru nih, misalnya lockdown (karantina wilayah)? Tapi ya susah juga sih sebenarnya. Kalau fitur pembatasannya ditingkatkan, bisa-bisa fitur ekonominya tuh yang dikorbankan. Hmm, dilematis juga ya. (A43)
Baca Juga: Laga PSBB: Anies vs Terawan
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
