Sebentar lagi, Presiden Joko Widodo (Jokowi) akan mengakhiri masa jabatannya karena sudah akan genap dua periode memimpin Indonesia. Namun, masa kepemimpinan Jokowi tidak selalu berjalan dengan mulus. Dapatkah Jokowi menutup 10 tahun kepemimpinannya dengan tenang?
“You either die a hero or live long enough to see yourself become the villain.” – The Dark Knight (2008)
Belakangan ini, Indonesia sedang ramai membicarakan berbagai kasus dugaan korupsi – seperti pencucian uang, penyelewengan pajak, gratifikasi, dan sejenisnya. Berbagai instansi pemerintah pun ikut kena imbasnya.
Sebagai contoh, citra Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI sedang menurun akibat kasus penyelewengan pajak dan dugaan tindak pidana pencucian uang (TPPU) yang dilakukan oleh pegawainya. Nama-nama seperti Rafael Alun Trisambodo, Eko Darmanto, dan Andhi Pramono dijadikan preseden pejabat publik yang korup.
Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia (Kemenkumham) juga tengah menjadi sorotan akibat laporan dugaan gratifikasi kepada Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Wamenkumham) Eddie Hiariej. Kementerian Sosial (Kemensos) juga sedang dalam pemeriksaan KPK perihal kasus korupsi beras bansos Kemensos. Terakhir, Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) juga sedang diperiksa KPK akibat kasus korupsi program BAKTI Kominfo.
Berbagai kasus korupsi ini mewarnai hari-hari terakhir kabinet Joko Widodo (Jokowi). Kira-kira, Pak Jokowi mampu tidak ya menyelesaikan 10 tahunnya memimpin Indonesia dengan citra yang baik?
Bagi Harvey Dent di film The Dark Knight (2008), seseorang dapat berubah menjadi penjahat ketika terlalu lama berperan sebagai pahlawan. Seorang pahlawan harus siap mengorbankan diri untuk kepentingan yang lebih besar. Saat seorang pahlawan tidak berkorban untuk kepentingan itu, ia dapat dipandang sebagai seorang penjahat.
Meskipun dalam film ini Harvey benar-benar menjadi seorang penjahat, pernyataannya cukup relatable dalam kehidupan nyata. Jokowi adalah salah satu contohnya.
Saat awal menjabat sebagai presiden, citra Jokowi di mata masyarakat sangat positif. Sebab, Jokowi dipandang sebagai sosok sederhana yang berasal dari luar elite politik. Hal ini memberikan harapan baru bagi demokrasi Indonesia.
Namun, perjalanan kepemimpinan Jokowi tidak selalu berjalan mulus. Laporan The Economist Intelligence Unit (EIU) menunjukkan bahwa indeks demokrasi Indonesia tidak mengalami perubahan yang signifikan. Sejak tahun 2010, demokrasi Indonesia masih berkutat di angka 6–7. Angka ini masuk ke dalam klasifikasi flawed democracy.
Salah satu kasus persoalan demokrasi yang cukup masif pada era Jokowi adalah isu revisi Undang-Undang (UU) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) pada tahun 2019 silam.
Perubahan UU dan KUHP ini dianggap mencederai demokrasi Indonesia. Terjadi aksi demonstrasi mahasiswa secara besar-besaran di Gejayan, Yogyakarta dengan tajuk Reformasi Dikorupsi.
Pada tahun-tahun selanjutnya, persoalan UU Cipta Kerja (Ciptaker) juga menjadi sorotan. Pasalnya, penyusunan UU ini dinilai tergesa-gesa dan tidak mempertimbangkan aspirasi rakyat. Lagi-lagi, mempersoalkan praktik demokrasi di Indonesia.
Saat ini, kasus korupsi yang mewarnai akhir kabinet Jokowi mengancam citra institusi pemerintah. Banyaknya pegawai pemerintah yang korup berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
Melihat rekam jejak Jokowi selama ini, apakah citra positif yang berhasil dibentuk pada 2014 silam masih dapat dipertahankan? Ataukah seperti kata Harvey Dent, seorang villain sekalipun dulu pernah menjadi hero?
Yah, terlepas dari semuanya, semoga Pak Jokowi dapat segera pensiun dengan tenang ya. Jangan sampai ditunda, apalagi diperpanjang periodenya. Nanti, bisa jadi kayak Harvey lho. Hehe. (A89)
