HomeBelajar PolitikTerbukti Jokowi Dekat Dengan Komunis?

Terbukti Jokowi Dekat Dengan Komunis?

Kecil Besar

Akan tetapi, betapa pun pandangan dunia luar, maka terhadap persoalan apakah aku akan menjadi komunis atau tidak, jawabnya ialah: Tidak.” – Bung Karno.


PinterPolitik.com

[dropcap]P[/dropcap]residen Jokowi kembali membantah tudingan terkait keterkaitannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI). Bantahan itu kembali ia sampaikan dalam acara Deklarasi Relawan Pengusaha Muda Nasional.

Eit bisa aja nih Jokowi di depan pengusaha muda bilang dirinya tidak ada kaitanya dengan PKI. Hayo, takut para pengusaha mudanya lari ke kubu Prabowo-Sandi kalau mereka tahu bapak sebenarnya ada afiliasi dengan PKI ya pak? Weleh-weleh.

Btw, kalau menurut eyke sih Jokowi enggak usah membantah tudingan ada afiliasi dengan PKI lagi. Wong tanpa membantah gitu, pengusaha muda juga sudah tahu kok Jokowi itu tidak ada komunis-komunisnya. Jokowi kan liberalis alias kapitalis abis gengs. Buktinya banyak tuh kebijakan yang dikeluarkan doi condong dan pro banget sama pasar bebas.

Kalau kalian masih mau bilang Jokowi komunis mah kurang piknik namanya gengs. Simple-nya mana ada sih zaman sekarang komunis dukung pasar bebas? Kalian mau bilang: “Itu Tiongkok buktinya, komunis yang pro sama pasar bebas?”

Yailah cuy! Namanya juga Tiongkok. Jangankan ideologi, HP aja di-KW-in. Wkwkwk, emangnya sampean mau dibilang tinggal di negara KW? Jadi yakin deh sama eyke, pasti Jokowi juga ogah dibilang komunis KW. Wkwkwk.

Nah cuy, jadi intinya setelah kalian dengar dan membaca pernyataan itu, apa kalian masih mau bilang bahwa Jokowi ada keterkaitanya dengan PKI? Hmm, mungkin kalau kalian bilang Jokowi terafiliasi sama PKI, kurang tepat cuy. Tapi kalau kalian bilang Jokowi terafiliasi sama komunis, bisa jadi cuy.

Kok bisa? Ya bisa lah, itu buktinya Jokowi deket banget sama Tiongkok. Berarti sama aja dong Jokowi terafiliasi sama komunis. Tapi komunisnya komunis Tiongkok gengs, bukan komunis KW made in Indonesia. Ehehehe.

Dalam acara tersebut Jokowi menyatakan bahwa dirinya tidak mungkin menjadi anggota PKI karena partai tersebut sudah dibubarkan di tahun 1965. Sementara ia sendiri baru lahir di tahun 1961. Artinya ketika PKI dibubarkan, Jokowi baru berusia empat tahun.

Baca juga :  Komprador Gurita Batu Bara

Jadi mana ada balita bisa dikader jadi anggota PKI? Terus juga Jokowi bilang kayak gini:

“Masa baru empat tahun saya masa sudah jadi aktivis PKI, masa ada PKI balita?”

PKI balita cuy! Ngakak! Wkwkwk! Emang sih empat tahun setelah kelahiran Jokowi PKI bubar. Tapi mungkin nih pak, kata orang-orang, siapa tahu setelah jadi mahasiswa bapak ikut menjadi simpatisannya PKI. Karena jaman itu lagi nge-tren. Betul apa betul nih pak? Ehehehe, terus juga kan kalau kata Bung Karno gini:

“Bila saudara-saudara mengaku sebagai anak Bung Karno, saya tidak mau punya anak yang tidak kiri!” Nah jadi Jokowi kiri atau kanan nih? Atau Jokowi kiri kanan asik nih gengs? Share on X Ahahaha.(G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...