HomeBelajar PolitikPSI Jangan Baper-baper Terus!

PSI Jangan Baper-baper Terus!

Kecil Besar

“Agama adalah hal yang sangat baik untuk menjaga orang-orang bisa tenang. Jadi mendekatlah kepada agama biar hidup lebih tenang. Mantap!”


PinterPolitik.com

[dropcap]S[/dropcap]alahkah bila seseorang mengatakan anak muda itu lebih mudah terbawa perasaan alias baper? Kalau kalian mengatakan? Atau enggak salah lagi, emang begitu? Wkwkwk. Berarti kalian setuju dengan ungkapan Hakim Mahkamah Konstitusi RI Arief Hidayat nih.

Arief baru saja menyebut Partai Soldaritas Indonesia (PSI) baper dalam sidang pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Wkwkwk.

Untung aja doi enggak bilang gini:

“Jeilah cah! Lau lenje amat, gitu aja baper! Eug kepret jadi kamvret lu! Ngotot amat ya kalau dibilangin!” Wkwkwk, kalau sampai Arief ngomong gini, viral udah medsos dibanjiri sama kutipannya ini. Share on X

Jadi gengs, menurut Arief, pasal yang diajukan PSI untuk diuji tidak akan mencemarkan nama baik partai tersebut. Sampai-sampai Arief memberikan contoh kasus seperti ini:

“Saya nih ya pernah diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), semua hakim diperiksa, tapi enggak tercemar karena benar.”

Lantas Arief bilang kepada lagi PSI begini:

“Jadi kalau kalian merasa dicemarkan, itu sebuah pertanda diri anda sedang baper merasa dicemarkan.” Wkwkwk.

Juru bicara bidang hukum PSI, Rian Ernest mengungkapkan pihaknya menilai UU Pemilu begitu ramah terhadap partai lama, tetapi begitu menekan partai baru seperti PSI. Yailah, namanya juga  anak baru, nikmatin aja dulu. Ahahaha.

Mungkin kalau PSI baca tulisan di atas, mereka bales ke eyke gini gengs:

Yailah bro, namanya juga politik, teken dikit lah!”

Terus eyke bales lagi gini gengs:

Bisa aja kaen taplak!

Eh dibales lagi sama mereka gini:

Baca juga :  Komprador Gurita Batu Bara

Ye, kanebo kering!

Eyke bales lagi deh:

“Ye cucok meyong!”

Terus PSI enggak bales lagi, soalnya baper! Wkwkwk, bercanda cuy.

Intinya mah gengs, dalam aturan yang tertera, PSI tidak bisa beriklan dan melakukan sosialisasi politik secara lebih efisien mengenalkan partai dan para calegnya melalui media massa cetak, elektronik dan internet. PSI pun dapat terancam pidana bila melanggar. Weleh-weleh, kasihan amat ya anak muda diintimidasi oleh perataturan.

Makanya bro and sist, saran eyke sih, kalian ngadu aja sama bapake. Mungkin aja kan dengan power yang dimiliki bapake, peraturan bisa tunduk! Ahahaha, kalau enggak bisa juga, kan kreatif dikit lah, kasih bumbu-bumbu ancaman seperti ini:

Bapake bantuin dong, kita mau lawan MK nih. Minta kek ke DPR revisi peraturan. Kalau sampai enggak bisa juga nanti enggak didukung jadi presiden lagi loh!” Gimana, ide bagus kan? Jangan lupa ngancamnya sambil menetekan air mata ya cuy! (G35)

 

spot_imgspot_img

#Trending Article

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...