HomeBelajar PolitikTak Semestinya Karpet Merah untuk Trump

Tak Semestinya Karpet Merah untuk Trump

Kecil Besar

Hingga Senin, petisi di laman Parlemen Inggris sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang. Pemerintah Inggris diwajibkan memberi tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang.


pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

LONDON – Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan, kunjungan Trump tak boleh digelar jika kebijakan yang melarang masuknya warga dari beberapa negara ke Amerika diberlakukan.

Khan mengatakan posisinya sudah sangat jelas, larangan Trump kejam dan memalukan. “Selama pelarangan diberlakukan, tak semestinya kita menggelar karpet merah untuk Presiden Trump,” kata Khan dalam wawancara dengan Sky News, Senin (30/1).

Sementara itu, petisi menolak kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump ke Inggris didukung lebih dari satu juta orang. Petisi di laman parlemen Inggris sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang sampai Senin. Pemerintah Inggris diwajibkan memberikan tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang.

Petisi yang diajukan warga Inggris bernama Graham Guest diajukan setelah Presiden Trump menerapkan larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Namun, pemerintah Inggris menyatakan undangan terhadap Presiden Trump untuk melakukan kunjungan kenegaraan tidak akan dicabut. Sumber di kantor Perdana Menteri Theresa May, kepada BBC, Senin (30/01) mengatakan, Amerika adalah sekutu penting bagi Inggris. “Kita harus melihat aspek jangka panjang,” katanya.

Undangan kunjungan kenegaraan disampaikan PM May saat bertemu Presiden Trump pekan lalu. Belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan dilangsungkan pada tahun ini.

Sejumlah politikus di Inggris mendukung pembatalan lawatan kenegaraan oleh Trump. Di antara politikus itu adalah Ketua Partai Buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn.

Melalui Twitter, Corbyn mendesak PM May menunda lawatan Trump dan meminta pemerintah mengecam keras kebijakan Presiden AS itu. Ia mengatakan, Trump mestinya tak dibolehkan berkunjung ke Inggris selama melecehkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh rakyat dan negara Inggris. (dtk/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...