HomeBelajar PolitikTak Semestinya Karpet Merah untuk Trump

Tak Semestinya Karpet Merah untuk Trump

Kecil Besar

Hingga Senin, petisi di laman Parlemen Inggris sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang. Pemerintah Inggris diwajibkan memberi tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang.


pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

LONDON – Wali Kota London Sadiq Khan mengatakan, kunjungan Trump tak boleh digelar jika kebijakan yang melarang masuknya warga dari beberapa negara ke Amerika diberlakukan.

Khan mengatakan posisinya sudah sangat jelas, larangan Trump kejam dan memalukan. “Selama pelarangan diberlakukan, tak semestinya kita menggelar karpet merah untuk Presiden Trump,” kata Khan dalam wawancara dengan Sky News, Senin (30/1).

Sementara itu, petisi menolak kunjungan kenegaraan Presiden Donald Trump ke Inggris didukung lebih dari satu juta orang. Petisi di laman parlemen Inggris sudah ditandatangani oleh lebih dari 1,2 juta orang sampai Senin. Pemerintah Inggris diwajibkan memberikan tanggapan jika satu petisi didukung oleh 10.000 orang dan parlemen akan mempertimbangkan petisi untuk dibahas oleh para anggota parlemen jika ditandatangani oleh lebih dari 100.000 orang.

Petisi yang diajukan warga Inggris bernama Graham Guest diajukan setelah Presiden Trump menerapkan larangan masuk ke Amerika Serikat bagi warga dari tujuh negara, yakni Irak, Iran, Libia, Somalia, Sudan, Suriah, dan Yaman.

Namun, pemerintah Inggris menyatakan undangan terhadap Presiden Trump untuk melakukan kunjungan kenegaraan tidak akan dicabut. Sumber di kantor Perdana Menteri Theresa May, kepada BBC, Senin (30/01) mengatakan, Amerika adalah sekutu penting bagi Inggris. “Kita harus melihat aspek jangka panjang,” katanya.

Undangan kunjungan kenegaraan disampaikan PM May saat bertemu Presiden Trump pekan lalu. Belum ada tanggal pasti, namun diperkirakan dilangsungkan pada tahun ini.

Sejumlah politikus di Inggris mendukung pembatalan lawatan kenegaraan oleh Trump. Di antara politikus itu adalah Ketua Partai Buruh yang beroposisi, Jeremy Corbyn.

Melalui Twitter, Corbyn mendesak PM May menunda lawatan Trump dan meminta pemerintah mengecam keras kebijakan Presiden AS itu. Ia mengatakan, Trump mestinya tak dibolehkan berkunjung ke Inggris selama melecehkan nilai-nilai yang dipegang teguh oleh rakyat dan negara Inggris. (dtk/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...