HomeBelajar PolitikSetya Novanto, Sang Ahli Akrobatik

Setya Novanto, Sang Ahli Akrobatik

Kecil Besar
Sungguh hebat memang Setya Novanto, kelihaiannya berakrobatik ini membuat dirinya seakan tidak bisa ditangkap oleh kasus apa pun dan oleh siapapun.

pinterpolitik.com

Tokoh kebal hukum yang penuh kontroversi, mungkin itulah julukan yang cocok kita berikan kepada Setya Novanto. Bagaimana tidak kebal hukum, sosoknya yang akrab dengan sanksi dari Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) dan wajahnya yang sering wara – wiri keluar masuk gedung KPK itu  belum bisa menyatakan dirinya bersalah dalam kasus apapun.

Bahkan kursi ketua DPR yang sempat ia “tinggalkan” karena kasus “papa minta saham”  itu pada akhirnya bisa kembali kepelukannya lagi. Mengenai kasus “papa minta saham” disini terlihat kelihaiannya, Beberapa saat menjelang MKD menjatuhkan vonis, Si Papa langsung mengambil langkah cepat dengan mengundurkan diri dari jabatan Ketua DPR.

Dengan pengunduran diri itu, MKD langsung menutup sidang dan menganggap kasus selesai tanpa ada putusan resmi yang dikeluarkan lembaga etik DPR ini. Sehingga si papa tidak jadi dijerat hukum dan namanya kembali bersih.

Belum lagi kelakuannya yang juga menghebohkan adalah saat dia bersama Fadly Zon hadir dalam kampanye Donald Trump terkait pencalonan Trump sebagai capres AS tahun 2016 di Trump Tower, New York City. Namun lagi – lagi Si Papa lolos dari hukuman MKD dan hanya mendapatkan teguran ringan.

Sungguh hebat memang Setya Novanto, kelihaiannya berakrobatik ini membuat dirinya seakan tidak bisa ditangkap oleh kasus apa pun dan oleh siapapun.

Baru – baru ini Setya Novanto dipertemukan kembali dengan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi sebagai saksi kasus dugaan korupsi pengadaan kartu tanda penduduk berbasis elektronik (e-KTP) di Kementerian Dalam Negeri (Kemdagri) pada 2011-2012 yang merugikan negara sebesar Rp 2,3 triliun, namun dirinya meminta KPK untuk menjadwal ulang pemanggilannya karena si papa sedang berlibur ke ke luar negeri.

Si Papa dikabarkan ikut menerima cipratan dari proyek tersebut senilai Rp 6 triliun. Dalam kasus ini, KPK telah menetapkan mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Irman serta pejabat pembuat komitmen proyek e-KTP, Sugiharto, sebagai tersangka.

Apakah kasus ini dapat menjegal langkah Papa Setya Novanto dalam petualangan politiknya? Mari kita tunggu bersama kelanjutan ceritanya. (A15)

Setya Novanto Kembali Dipanggil KPK
spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...