Partai Golkar menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada 21-23 Mei di Balikpapan, Kalimantan Timur. Pada Rapimnas kali ini, Golkar semakin memantapkan dukungannya pada Jokowi.
PinterPolitik.com
Rapimnas yang digelar oleh partai pohon beringin ini kembali membahas persiapan Pemilu 2019 yang akan digelar dua tahun lagi. Selain itu, persiapan Pilkada serentak yang juga akan mewarnai panggung politik tahun 2018, turut dibahas.
Ketua Panita Penyelenggara Rapimnas Partai Golkar, Nurdin Halid mengatakan, partainya juga akan membentuk Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) mulai dari tingkat pusat, provinsi, hingga kabupaten/kota. Sedangkan untuk menarik popularitas di kalangan masyarakat, para caleg yang yang berhasil direkrut oleh Golkar wajib mensosialisasikan program-program partai saat terjun ke masyarakat.
Mantap dengan Jokowi
Pada gelaran Rapimnas tahun lalu, Partai Golkar, di hadapan Megawati Soekarno Putri, resmi menyatakan dukungannya pada Jokowi. Dalam kesempatan yang sama, Partai yang diketuai Setya Novanto ini, melakukan deklarasi Presiden Jokowi sebagai bakal calon presiden di Pilpres 2019.
Deklarasi saat itu, dibacakan oleh Koordinator bidang Politik, Hukum dan Keamanan Partai Golkar, Yorrys Raweyai. “Partai Golkar menyatakan mendukung dan mencalonkan Bapak Joko Widodo sebagai calon presiden pada pemilu presiden dan Wakil Presiden 2019” ujar Yorrys.
Rapimnas 2017, semakin menguatkan dukungan Golkar kepada Jokowi dalam laga Pilpres 2019 mendatang. “Saat ini, Partai Golkar sudah mensosialisasikan Pak Jokowi sebaga calon presiden baik di tingkat pusat maupun daerah” terang Nurdin Halid.
Peneliti senior Pusat Penelitian Politik (P2P) LIPI, Syamsudin Haris menilai ada sejumlah latar belakang dukungan yang diberikan Partai Golkar terhadap pencalonan Presien Jokowi. Pilpres 2019 yang masih jauh, sudah dibahas dua tahun berturut-turut dalam Rapimnas Golkar.
“Saya mencatat ada empat faktor yang menyebabkan Golkar langsung mendeklarasikan Jokowi sebagai capres.” Yang pertama menurutnya, memang Partai Golkar memandang bahwa haluan politik Jokowi sesuai dengan Golkar. Dukungan tersebut adalah dukungan tulus yang tak mengharap pamrih apapun, menurut Syamsudin.
Alasan yang kedua adalah keinginan pemimpin elit Golkar untuk mendongkrak popularitas dengan cara mendompleng popularitas Jokowi. Golkar ingin memperoleh keuntungan elektoral dengan menumpang popularitas. “Itu penting bagi Golkar untuk meningkatkan suaranya dalam Pileg. Golkar ingin memanfaatkan popularitas Jokowi.”
Yang ketiga adalah, dengan melakukan dekarasi dan kemantapan pengusungan Jokowi sebagai calon Presiden dari Golkar, pihaknya ingin menitipkan sesuatu bahwa Pilpres 2019, Jokowi bisa mengambil posisi Wakil Presiden (Wapres) dari Golkar. Sedangkan alasan terakhir adalah, dugaan Partai Golkar yang ingin mengambil alih Jokowi masuk ke Partainya.
Kritik Anggota Muda
Seperti yang sudah diketahui bersama, ketua partai Golkar, Setya Novanto, banyak sekali tersandung masalah hukum. Mulai dari kasus ‘Papa Minta Saham’ hingga kasus dugaan korupsi proyek e-KTP.
Hal ini mengundang kritik dari politikus muda Golkar bernama Ahmad Dolly Kurnia. “Janganlah warga Golkar memilih pemimin yang berpotensi beban masalah hukum. Jadinya seperti ini, kepemimpinan diiringi banyak masalah.” kata Dolly.
Akibatnya, lanjut Dolly, internal Partai Golkar saat ini seakan panik menanggapi berbagai masalah yang menimpa ketuanya. Hal ini ditunjukan dengan rencana pengiriman nota keberatan atas pencegahan Novanto ke luar negeri, wacana revisi UU KPK, hingga usulan hak angket pada KPK beberapa waktu lalu.
“Langkah-langkah politik yang dilakukan Golkar ini, menunjukan kalau mereka panik dan tidak solid. Jadi ini sudah kemana-mana dan tidak lagi sesuai dengan hakikat dukungan pada pemerintah saat ini.” lanjutnya lagi.
Apakah langkah terburu-buru mencatutkan Jokowi sebagai calon presiden yang diusung pada Pilpres 2019 adalah salah satu langkah Golkar mengamankan posisi sang ketua partai dan Golkar secara keseluruhan?
Berikan pendapatmu. (Berbagai Sumber/A27)
