HomeBelajar PolitikPuteri PM Pakistan Terlibat Skandal Panama Papers

Puteri PM Pakistan Terlibat Skandal Panama Papers

Kecil Besar

Nama Safdar terdaftar sebagai penerima benefit di Nescoll Limited, sebuah perusahaan luar negeri yang terdaftar di British Virgin Islands. Kakaknya Hussain Nawaz Sharif terdaftar sebagai penandatangan.


pinterpolitik.comKamis, 26 Januari 2017.

JAKARTA – Sebuah bocoran dokumen diposting oleh Süddeutsche Zeitung, sebuah harian di Jerman, di akun Twitter-nya menyebutkan bahwa Maryam Safdar, putri Perdana Menteri (PM) Pakistan Nawaz Sharif, terlibat dalam skandal Panama Papers. Dugaan keterlibatan wanita bernama asli Maryam Nawaz Sharif ini sudah berhembus sejak pertengahan tahun 2016. Namun, bocoran dokumen terbaru membuktikan secara jelas keterlibatannya dalam skandal ini.

Bocoran dokumen yang diposting Süddeutsche Zeitung tentang keterlibatan Maryam Safdar (Foto: twitter)

Harian Jerman tersebut menerima bocoran dokumen dari firma hukum Mossack Fonseca, menyebutkan nama Maryam Safdar ada di Minerva Financial Services, perusahaan cangkang yang ada di luar negeri.

Kantor berita Al Jazeera menelusuri basis data dari konsorsium Internasional of Investigative Journalists (ICIJ) – sebuah lembaga non-profit dari Amerika Serikat, mencakup 11,5 juta dokumen. Hasilnya, rincian dokumen mengenai Safdar ditemukan.

Nama Safdar terdaftar sebagai penerima benefit di Nescoll Limited, sebuah perusahaan cangkang yang terdaftar di British Virgin Islands. Kakaknya Hussain Nawaz Sharif terdaftar sebagai penandatangan.

Dokumen tersebut menunjukkan bahwa anak-anak PM Pakistan tersebut, baik Maryam, Hasan dan Husain memiliki setidaknya tiga perusahaan holding yang terdaftar di British Virgin Islands.

Menurut ICIJ, perusahaan-perusahaan ini terlibat dalam pembelian properti dan hipotek dengan nilai sekurang-kurangnya U$ 13,8 juta di Inggris. Salah satu perusahaan holding tersebut  juga membeli saham di perusahaan lain yang berbasis di Liberia dengan nilai sebesar U$ 11,2 juta pada bulan Agustus 2007.

Memiliki perusahaan di luar negeri memang tidak dilarang di Pakistan. Namun demikian, sumber dana perusahaan-perusahaan tersebutlah yang dipertanyakan. Politisi oposisi menuduh dana yang dipakai untuk perusahaan-perusahaan tersebut adalah yang diperoleh melalui praktik korupsi selama dua periode kekuasaan PM Sharif pada tahun 1990-an.

Tuduhan korupsi terhadap keluarga Sharif sedang menjadi masalah serius di Pakistan dan telah dibawa ke pengadilan.

Perdana Menteri Sharif mengatakan kepada pengadilan dalam keterangan tertulis tahun lalu bahwa kebocoran itu tidak menunjukan bukti apa-apa terhadap dirinya karena anak-anaknya tidak lagi menjadi tanggungannya.

Sharif mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki perusahaan di luar negeri. Ia juga mengklaim bahwa dirinya telah membayar pajak dan menyatakan semua asetnya pada 2013.

Dokumen Panama Papers sebelumnya mengungkapkan bagaimana Mossack Fonseca, sebuah firma hukum,  diduga membantu para pemimpin dan mantan pemimpin dunia, pengusaha, pelanggar hukum, selebriti dan bintang olahraga untuk menghindari pajak melalui perusahaan anonim yang dimiliki dengan rekening di luar negeri. (Al-J/S13)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.