HomeBelajar PolitikPresiden: Perekrutan Lewat Pansel

Presiden: Perekrutan Lewat Pansel

“Saya kira cara itu yang ingin kita lakukan dan akan kita dapatkan (hakim MK) yang mempunyai kualitas, yang mempunyai integritas, dan yang mempunyai kemampuan untuk duduk di MK,” kata Presiden.


pinterpolitik.com – Selasa, 31 Januari 2017.

JAKARTA – Pemerintah akan merekrut dengan pola terbuka anggota Mahkamah Konstitusi, pengganti anggota yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, baru-baru ini, jika sudah diterima surat permintaan dari MK.

Presiden Joko Widodo mengatakan, kalau sudah diterima laporan secara penuh kemudian ada permintaan dari MK akan segera ditindaklanjuti. “Tentu saja kita akan lakukan rekrutmen dengan pola terbuka,” kata Presiden Jokowi menjawab pertanyaan wartawan seusai meluncurkan kebijakan Kemudahan Impor Tujuan Ekspor bagi Industri Kecil dan Menengah (KITE IKM) di Sentra Kerajinan Tembaga Tumang, Kecamatan Cepogo, Kabupaten Boyolali, Senin (30/1) siang.

Menurut Presiden, dengan rekrutmen pola terbuka melalui pembentukan panitia seleksi (pansel), masyarakat bisa memberikan masukan-masukan.

“Saya kira cara itu yang ingin kita lakukan dan akan kita dapatkan (hakim MK) yang mempunyai kualitas, yang mempunyai integritas dan yang mempunyai kemampuan untuk duduk di MK,” kata Presiden.

Sebagaimana diberitakan, salah seorang hakim MK, Patrialis Akbar, terkena OTT KPK. Pada Kamis (26/1) malam, Patrialis telah ditetapkan sebagai tersangka penerima suap terkait dengan permohonan uji materi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2014 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan.

Ketua Mahkamah Konstitusi Arief Hidayat mengatakan telah menerima surat pengunduran diri Patrialis sebagai hakim konstitusi. “Dalam waktu dekat MK bisa segera mengirim surat kepada Presiden untuk melakukan pengisian jabatan hakim yang baru,” katanya. (Setkab/Kps/E19)

Baca juga :  Jalan Terjal Sengketa Pilpres 2024
spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...