HomeBelajar PolitikPilkada Serentak, Momentum Pembelajaran Demokrasi

Pilkada Serentak, Momentum Pembelajaran Demokrasi

[dropcap size=big]B[/dropcap]esok, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan berlangsung di 101 daerah di Indonesia, untuk menentukan siapa yang berhak memimpin di wilayahnya masing-masing. Banyak peristiwa yang telah dilalui dari masa pencalonan, kampanye, hingga hari penentuan esok yang bisa menjadi pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pilkada Serentak esok, Rabu (15/2), akan diikuti oleh 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dalam pelaksanaannya, ajang lima tahunan ini dilalui dengan berbagai macam dinamika sosial, mulai dari isu SARA hingga isu dinasti politik yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ada beberapa daerah yang rawan konflik, salah satunya DKI Jakarta yang memiliki atmosfer persaingan cukup panas serta isu SARA yang tinggi. Bahkan hingga menyeret calon gubernur nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke meja hijau.

Daerah-daerah lain yang tidak kalah panasnya adalah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang menggelar tak hanya Pilkada provinsi, tapi juga 21 kabupaten/lokal. Provinsi Banten juga sempat marak dengan politik dinasti yang rawan konflik, serta Provinsi Papua yang juga menggelar Pilkada di 11 kabupaten/kota yang juga disinyalir rawan konflik akibat adanya gesekan antar suku.

Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015, Pilkada tahun ini jumlah kontestan yang ikut lebih sedikit. Merujuk data KPU dari Pilkada 2015 yang merupakan pertama kali Pilkada Serentak diadakan, diikuti oleh 269 daerah dan 827 pasangan calon. Sedangkan tahun ini, peserta Pilkada Serentak menurun menjadi 101 daerah dengan pasangan calon yang berkompetisi sebanyak 310 pasangan.

Walau jumlah daerah yang mengikuti menurun, namun Pilkada tahun ini lebih banyak yang bisa dipelajari dan menjadi pengalaman masyarakat dalam berdemokrasi. Salah satunya adalah, bagaimana masyarakat bersikap terhadap janji-janji politik dan politik uang dari masing-masing calon. Hal yang harus dipelajari juga adalah, bagaimana menerima kekalahan jika calon pemimpin daerahnya gagal terpilih. (Berbagai sumber/A15)

Baca juga :  RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 
spot_imgspot_img

#Trending Article

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...