HomeBelajar PolitikPilkada Serentak, Momentum Pembelajaran Demokrasi

Pilkada Serentak, Momentum Pembelajaran Demokrasi

Kecil Besar

[dropcap size=big]B[/dropcap]esok, Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak akan berlangsung di 101 daerah di Indonesia, untuk menentukan siapa yang berhak memimpin di wilayahnya masing-masing. Banyak peristiwa yang telah dilalui dari masa pencalonan, kampanye, hingga hari penentuan esok yang bisa menjadi pembelajaran demokrasi bagi masyarakat.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pilkada Serentak esok, Rabu (15/2), akan diikuti oleh 7 provinsi, 18 kota, dan 76 kabupaten. Dalam pelaksanaannya, ajang lima tahunan ini dilalui dengan berbagai macam dinamika sosial, mulai dari isu SARA hingga isu dinasti politik yang banyak terjadi di beberapa daerah.

Ketua KPU Husni Kamil Manik mengatakan, ada beberapa daerah yang rawan konflik, salah satunya DKI Jakarta yang memiliki atmosfer persaingan cukup panas serta isu SARA yang tinggi. Bahkan hingga menyeret calon gubernur nomor dua, Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) ke meja hijau.

Daerah-daerah lain yang tidak kalah panasnya adalah Nangroe Aceh Darussalam (NAD) yang menggelar tak hanya Pilkada provinsi, tapi juga 21 kabupaten/lokal. Provinsi Banten juga sempat marak dengan politik dinasti yang rawan konflik, serta Provinsi Papua yang juga menggelar Pilkada di 11 kabupaten/kota yang juga disinyalir rawan konflik akibat adanya gesekan antar suku.

Jika dibandingkan dengan Pilkada Serentak 2015, Pilkada tahun ini jumlah kontestan yang ikut lebih sedikit. Merujuk data KPU dari Pilkada 2015 yang merupakan pertama kali Pilkada Serentak diadakan, diikuti oleh 269 daerah dan 827 pasangan calon. Sedangkan tahun ini, peserta Pilkada Serentak menurun menjadi 101 daerah dengan pasangan calon yang berkompetisi sebanyak 310 pasangan.

Walau jumlah daerah yang mengikuti menurun, namun Pilkada tahun ini lebih banyak yang bisa dipelajari dan menjadi pengalaman masyarakat dalam berdemokrasi. Salah satunya adalah, bagaimana masyarakat bersikap terhadap janji-janji politik dan politik uang dari masing-masing calon. Hal yang harus dipelajari juga adalah, bagaimana menerima kekalahan jika calon pemimpin daerahnya gagal terpilih. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Jalan-jalan dengan Sepatu Roda ‘Girl Power’

Lagu "rollerblade" (2026) milik no na meledak jadi meme nasional. Kenapa justru girl group yang kini menguasai dunia? 

Prabowo dan Ancaman Stochastic Parrot

Dengarkan artikel ini: Sejak Pertamax resmi naik dari Rp 12.300 menjadi Rp 16.250 per liter pada 10 Juni 2026, gelombang demo mahasiswa meledak di Jakarta,...

Kerajaan Abadi Raja Ponsel Indonesia

Dengarkan artikel berikut. Audio ini dibuat dengan teknologi AI. Sugianto Kusuma mungkin bukan nama yang Anda ingat saat membeli iPhone. Tapi dialah yang berdiri di balik...

Jebakan Rindu Soeharto?

Demokrasi sudah 28 tahun berjalan, tapi foto Soeharto di sawah itu masih terus beredar di WhatsApp. Ekonom senior Ferry Latuhihin menyatakan menyesal ikut menjatuhkan Soeharto — dan Mahfud MD tidak mau meralat pernyataannya bahwa korupsi era reformasi "lebih gila" dari Orde Baru. Ada pertanyaan filosofis yang lebih dalam di balik semua ini: bukan siapa yang lebih baik, tapi mengapa negara yang lebih bebas justru terasa lebih tidak hadir?

Runtuhnya Empire Sawit Singapura?

Kebijakan DSI mengguncang arsitektur lama perdagangan sawit Asia Tenggara. Saat saham konglomerat sawit berbasis Singapura melemah, Indonesia mulai merebut kembali nilai yang selama puluhan tahun mengalir ke luar negeri. Apakah ini awal runtuhnya empire sawit Singapura dan lahirnya era baru geoekonomi Indonesia?

Pertamax dan Kelas yang Terlupakan

Negara menyebut mereka tulang punggung ekonomi, semakin lama mereka semakin hilang. Mereka tidak memiliki jaminan seperti kelas bawah dan mereka tidak punya akses sebesar kelas atas. Tetapi, mereka dipilih untuk menanggung semuannya.

“Sell Indonesia” dan Spirit 1928

Narasi "Sell Indonesia" menyapu pasar global, tapi di dalam negeri justru lahir persatuan. Apa yang sebenarnya sedang bangkit? 

Adu Nasib Rusdi-Sandi

Dua pengusaha besar, dua jalan politik berbeda. Rusdi Kirana berakar kuat di PKB hingga menjadi elite nasional, sementara Sandiaga Uno gagal mengangkat PPP dari keterpurukan. Mengapa modal, popularitas, dan jaringan tak cukup menyelamatkan partai yang rapuh?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...