HomeBelajar PolitikMenurut Pengamat, Aksi "Kita Indonesia" Di Tunggangi Oleh Aktor Politik

Menurut Pengamat, Aksi “Kita Indonesia” Di Tunggangi Oleh Aktor Politik

Kecil Besar

Direktur Eksekutif Voxpol Center, Pangi Syarwi Chaniago, menilai aksi 412 dibungkus pakai nama ‘Parade Kebhinekaan’ dengan tema ‘Kita Indonesia’ namun pelaksanaannya jauh dari fatsun politik, keluar dari trayek Bhineka Tunggal Ika, hanya menyisakan polemik dan komplikasi baru.

Menurut Pangi, aksi 412 mempertontonkan dagelan politik dan aksi ugal-ugalan, ketidakteraturan (dis-order), pelanggaran etika dan hukum. Anehnya, penegak hukum nampak tidak bertindak, cuek dan membiarkan pelanggaran-pelanggaran itu terjadi.

Untuk kita ketahui, Car Free Day (CFD) tak boleh ada aktifitas politik. Larangan mengenai kegiatan politik di CFD tersebut tertuang dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 12 Tahun 2016, tentang Pelaksanaan Hari Bebas Kendaraan Bermotor (KBKB). Pergub tersebut merupakan penyempurnaan dari Peraturan Gubernur Nomor 119 Tahun 2012, mengenai Hari Bebas Kendaraan Bermotor.

Bagaimana aksi tersebut bisa dinamakan parade kebhinekaan jika banyak bendera dan atribut parpol lainnya pada aksi 412. Patut diduga, parade kebhinekaan sangat kental aroma politisnya, dijadikan sebagai komoditas dan panggung politik oleh sang penunggang dan aktor politik

Aksi 412 juga tak tertib, merusak keindahan kota, taman rusak, banyak yang menginjak rumput, ribuan ton sampah. Puncak aksi 412, dua elite golkar adu jotos, insiden pemukulan yang terjadi antara Ketua DPD Golkar DKI Jakarta, Fayakhun Andriadi dan Ketua Umum Angkatan Muda Partai Golkar (AMPG) Fadh El Fouz Arafiq, habis berkelahi, dua politisi golkar tersebut saling lapor polisi. Kering makna dan karakter, anti tesis dari Bhineka Tunggal itu sendiri, lanjut Pangi.

Belum lagi ada informasi bahwa keluar surat edaran bahwa PNS wajib ikut aksi 412. Harus ditelusuri aktor atau dalang dibelakang penggarahan massa PNS dalam aksi 412, memobilisasi melalui mesin birokrasi, ada beberapa massa dari intitusi pemerintah yang diwajibkan ikut, khususnya para pegawai eselon II

Dan juga untuk mendukung mobilisasi massa, karena ditemukan ada delapan bus Transjakarta keluar jalur/harusnya tetap dalam karidor, mengangkut peserta Parade Kebinekaan di area Hari Bebas Kendaraan Bermotor (Car Free Day/CFD). Harus diusut juga apa alasan operator Transjakarta mengizinkan bus-bus tersebut untuk ikut terjun dalam acara Parade Kebudayaan bertajuk Kita Indonesia tersebut

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Darurat Kejahatan Senjata Api

PinterPolitik.com - Akhir-akhir ini kasus kejahatan dengan menggunakan senjata api semakin marak terjadi. Faktanya, kasus-kasus ini berbanding lurus dengan keberadaan senjata api yang tidak...

Mengapa Rizieq Enggan Pulang?

PinterPolitik.com- Ketua Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab, dikabarkan enggan kembali ke Indonesia. Ia merasa dirinya dikriminalisasi oleh aparat penegak hukum di Indonesia. Untuk...

Kinerja PNS, layakkah?

PinterPolitik.com - Persoalan pegawai negeri sipil tidak pernah selesai. Kabar terbaru datang dari menteri pemberdayaan aparatur negara dan reformasi birokrasi yang menyebut 62% PNS...