HomeBelajar PolitikMengembalikan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Mengembalikan Pancasila Sebagai Ideologi Bangsa

Kecil Besar

“Aku bukan pencipta Pancasila. Pancasila diciptakan oleh bangsa Indonesia sendiri. Aku hanya menggali Pancasila daripada buminya bangsa Indonesia. Pancasila terbenam di dalam bumi bangsa Indonesia 350 tahun lamanya. Aku gali kembali dan aku persembahkan Pancasila ini di atas persada bangsa Indonesia kembali.” – Petikan pidato Bung Karno di Surabaya, 24-September-1955.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pancasila dan Proklamasi 17 Agustus 1945 memang tidak bisa dipisahkan. Sebelum Indonesia diproklamirkan, Pancasila sudah dikonsep lebih dulu sebagai dasarnya. Ibarat membangun rumah, Pancasila adalah pondasinya.

Namun sayangnya, Pancasila seakan semakin jauh dari pelupuk mata bangsa Indonesia, Pancasila sepertinya terus dilemahkan, bahkan cenderung keluar dari cita-cita Revolusi Nasional 1945,  yakni masyarakat adil dan makmur.

Semakin jauhnya pemahaman masyarakat akan ideologi negara ini, memperlihatkan bahwa pembelajaran Pancasila di sekolah-sekolah masih kurang optimal. Kenyataan ini terlihat dari semakin maraknya aksi massa yang mengusung paham ideologi baru dalam kehidupan kebangsaan Indonesia yang pada dasarnya menghormati perbedaan.

Kondisi ini belakangan menjadi masalah yang dikhawatirkan pemerintah, sehingga timbul pemikiran untuk memperkuat kembali nilai-nilai Pancasila.

Sebenarnya, Desember 2016 lalu telah diwacanakan untuk membentuk Unit Kerja Presiden bidang Pemantapan Ideologi Pancasila (UKP PIP). Unit kerja ini diharapkan mampu memobilisasi segala upaya untuk menggali dan menyebarluaskan kembali nilai-nilai Pancasila ke seluruh elemen dan lapisan masyarakat.

Namun akibat kesulitan anggaran dari pemerintah, upaya membentuk UKP PIP ini dikawatirkan tidak efektif, sehingga sampai sekarang masih belum jelas. Apalagi pemerintah saat ini tengah melakukan segala upaya  untuk meninjau dan mengevaluasi sejumlah lembaga negara yang tidak berfungsi efektif.

Seorang sumber di Jakarta, Rabu (22/2) mengatakan, “Keberadaan unit kerja ini sangat diperlukan, tetapi pemerintah  masih kesulitan. Pengalaman sebelumnya, sejumlah lembaga yang dibentuk menjadi tidak efektif dan mulai dihapus,” katanya. Namun jika tetap dipaksakan untuk dibentuk, berarti pemerintah harus lebih ekstra hati-hati dan optimal berperan dengan dana yang sangat terbatas.

Menghadapi situasi ini, sebagai generasi muda, mari bersikap terbuka dalam mengembangkan wacana dan dialog, guna menjawab tantangan Indonesia masa kini dan masa depan. Tetapkan Pancasila sebagai satu-satunya ideologi bernegara, karena itulah kepribadian dan pandangan hidup bangsa Indonesia. Pancasila telah diuji kebenaran dan keampuhannya, sehingga tidak ada satu kekuatanpun yang mampu memisahkan Pancasila dari bangsa Indonesia. (Suara Pembaruan/Fit)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Informasi Bias, Pilpres Membosankan

Jelang kampanye, pernyataan-pernyataan yang dilontarkan oposisi cenderung kurang bervarisi. Benarkah oposisi kekurangan bahan serangan? PinterPolitik.com Jelang dimulainya masa kampanye Pemilihan Presiden 2019 yang akan dimulai tanggal...

Galang Avengers, Jokowi Lawan Thanos

Di pertemuan World Economic Forum, Jokowi mengibaratkan krisis global layaknya serangan Thanos di film Avengers: Infinity Wars. Mampukah ASEAN menjadi Avengers? PinterPolitik.com Pidato Presiden Joko Widodo...

Jokowi Rebut Millenial Influencer

Besarnya jumlah pemilih millenial di Pilpres 2019, diantisipasi Jokowi tak hanya melalui citra pemimpin muda, tapi juga pendekatan ke tokoh-tokoh muda berpengaruh. PinterPolitik.com Lawatan Presiden Joko...