HomeBelajar PolitikMendagri Optimis PILKADA Sukses

Mendagri Optimis PILKADA Sukses

Kecil Besar

Tjahjo juga menyinggung mengenai anggaran pilkada yang cukup untuk 101 daerah. Tidak ada masalah mengenai pendanaan, baik untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun pengamanan.

pinterpolitik.comRabu, 1 Februari 2017

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo optimistis pemilihan kepala daerah secara serentak di 101 daerah pada 15 Februari 2017 akan sukses. Ia menyebutkan persiapan pelaksanaan demokrasi ini sudah mencapai tahap akhir.

Ia menyebutkan contoh, pilkada serentak 2015, yang diikuti 268 daerah, bisa berjalan lancar. Hanya terjadi masalah-masalah kecil, kata Mendagri ketika membuka rapat koordinasi nasional (Rakornas) Pilkada Serentak 2017 di Jakarta, Selasa (31/1/2017).

Tjahjo juga menyingung mengenai anggaran pilkada yang cukup untuk 101 daerah. Tidak ada masalah mengenai pendanaan, baik untuk kebutuhan Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), maupun pengamanan.

Menurut Mendagri, jika nanti terjadi situasi mendadak dan tidak terduga, Pemerintah Pusat akan membantu pendanaan. Namun, sampai saat ini dana pilkada cukup.

Mengenai penyelenggaraan Rakornas Pilkada Serentak 2017, Tjahjo Kumolo mengemukakan, untuk menyamakan persepsi antara Pemerintah, KPU, Bawaslu, dan pihak pengamanan, yakni Kepolisian dibantu TNI.

Semua pihak harus sama-sama mampu menjamin pelaksanaan agar pilkada sukses. Acara itu untuk meninjau ulang mana-mana daerah yang dianggap terjadi perubahan dan perkembangan dinamika.

Dalam hal ini, Mendagri menyebut contoh kasus di Kabupaten Buton, di mana calon kepala daerah tunggal, terkena operasi tertangkap tangan dan ditahan Komisi Pemberantasan Korupsi.

Menurut Mendagri, mungkin saja ada arahan dari penyelenggaran pemilu maupun penegak hukum terkait dugaan kasus yang menjerat calon bupati petahana itu.

Rakornas juga dimaksudkan untuk memastikan target pencapaian pilkada, seperti netralitas PNS, anggota TNI/Polri, serta upaya kepala daerah meningkatkan partisipasi pemilih dan mencegah politik uang.

“Hari ini kita gelar semuanya untuk fokus pada dua minggu lagi, apakah ada pergeseran area rawan pilkada atau tidak,” ujar Tjahjo.

Tahapan Pilkada Serentak 2017, dewasa ini, adalah masa kampanye, setelah dilewati beberapa tahap. Pemungutan dan penghitungan suara diselenggarakan 15 Februari, yang diawali masa tenang dan pembersihan alat peraga, pada 12-14 Februari 2017. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...