HomeBelajar PolitikMasih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Masih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Kecil Besar

Pilkada serentak telah berhasil dilaksanakan Rabu (15/2). Walau berjalan tertib dan aman, namun fakta di lapangan menunjukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pelanggaran yang terjadi sebenarnya telah banyak ditemukan pada masa kampanye sampai pemungutan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti, melaporkan ada 105 laporan dan temuan pelanggaran kampanye yang diterima hingga 1 Februari 2017.

Mayoritas laporan diterima atas temuan petugas di lapangan, yaitu sebanyak 68 kasus dan sisanya dari laporan masyarakat, mencapai 37 kasus. Bawaslu mengkategorikan 43 laporan diantaranya tidak termasuk pelanggaran karena kekurangan alat bukti dan melewati batas waktu penanganan kasus.

Sementara 53 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan telah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Walau tidak ditemukan pelanggaran signifikan, namun pada sejumlah TPS masih ditemui banyak keluhan. Laporan Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar mengenai calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah, seperti tidak terdaftar atau kehabisan surat suara.

Dari pantauan di lapangan, banyak sekali ditemukan “Pemilih Siluman”. Mereka adalah pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih tambahan yang baru muncul di saat pencoblosan. Lalu ada juga oknum pemilih yang menggunakan C-6 orang lain untuk mencoblos di TPS.

Selain pelanggaran administratif dan keluhan masyarakat, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta secara umum berjalan aman dan stabil. Berdasarkan hasil quick count Pilgub DKI, perolehan suara dimenangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir di urutan buncit.

Pilkada serentak menjadi ajang pembelajaran demokrasi rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia – khususnya DKI Jakarta, telah membuktikan mereka sudah melek politik dan mampu berdemokrasi dengan baik. (Berbagai sumber/A15)

Pelanggaran di Pilkada DKI

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...