Latihan bela negara oleh Kodim 0603 dinilai tidak melalui prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.
pinterpolitik.com – Senin, 9 Januari 2017.
JAKARTA – KOMANDO Daerah Militer (Kodam) III/Siliwangi akhirnya mencopot jabatan Komandan Kodim 0603/Lebak, Banten, Letnan Kolonel Czi Ubaidillah. Itu terkait dengan Pelatihan Pendahuluan Bela Negara (PPBN) yang diselenggarakan Kodim 0603/Lebak bersama Dewan Perwakilan Daerah Front Pembela Islam (DPD FPI) Banten yang dinilai tidak melalui prosedur yang berlaku di lingkungan TNI.
“Kita pecat Dandim Lebak karena pelatihan bela negara buat FPI menyalahi prosedur. Dandim tidak minta izin atasan,” kata Pangdam III/Siliwangi Mayjen M Herindra. Kapendam III/Siliwangi Kolonel ARH M Desi Ariyanto menambahkan, latihan bela negara harus memperoleh persetujuan secara hierarkis. Dandim seharusnya melapor terlebih dahulu kepada komandan korem (danrem) dan selanjutnya kepada pangdam.
Berdasarkan hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan Kodam III/Siliwangi terhadap Dandim Lebak, ditemukan kesalahan prosedur, yaitu tidak ada laporan terlebih dahulu. Kasus itu mencuat setelah akun resmi Dewan Pimpinan Pusat (DPP) FPI di Instagram @dpp_fpi memuat foto latihan yang berlangsung pada Kamis (5/1). Beberapa anggota ormas terlihat sedang berlatih halang-rintang ala militer, mulai latihan panjat jaring laba-laba hingga melewati danau dengan seutas tali.
Sementara itu, Direktur Jenderal Potensi Pertahanan Kementrian Pertahanan Timbul Siahaan menegaskan pelatihan bela negara kepada masyarakat yang dilakukan instansi pemerintah tidak boleh bermuatan politik. “Pada dasarnya semua instansi boleh melakukan pelatihan bela negara asalkan panduan dari Kemenhan, asalkan tidak ada muatan atau agenda politik di baliknya,” ujar Timbul di Jakarta, kemarin.
Diungkapkan Timbul, Kemenhan juga telah bekerja sama dengan sejumlah organisasi sosial keagamaan semisal Nadhlatul Ulama dan Muhammadiyah dalam menggelar pelatihan bela negara. Pelatihan bela negara juga diberikan Kemenhan kepada kader partai politik.
Direktur Eksekutif Setara Institut Hendardi mempertanyakan alasan pelatihan bela negara yang digelar TNI kepada FPI Lebak. Menurutnya, tak masuk akal jika FPI digandeng menjadi rekan kerja TNI dalam membela negara.
“Pendidikan bela negara tanpa konsep dan pendekatan yang jelas hanya akan melahirkan milisi sipil yang merasa naik kelas karena dekat dengan TNI,” kata Hendardi. Lebih jauh, ia mengatakan langkah pelatihan anggota ormas mempertegas dugaan ‘kedekatan’ TNI dengan kelompok radikal. Hal itu akan mempersulit penegakanhukum atas aksi-aksi intoleransi yang dilakukan kelompok tersebut.
Menurut dia, pelatihan bela negara juga kerap salah kaprah dan blunder. Ia mencontohkan kasus diusirnya Ketua Badan Restorasi Gambut (BRG) Nazir Fuad dari kawasan konsensi hutan milik PT RAPP di Riau pada September 2016.
“Alumni bela negara dengan pongah justru menjadi centeng perusahaan dan menentang kinerja aparatur negara dengan mengusir Nazir dari area hutan,” ujarnya. (medind/A11)
