HomeBelajar PolitikLahan Tak Produktif Untuk Rakyat

Lahan Tak Produktif Untuk Rakyat

Kecil Besar

Presiden Jokowi mengatakan, itulah yang akan terus dikerjakan pemerintah. Diharapkan, apa yang sudah dikerjakan, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, dan pembangunan dari perbatasan, benar-benar akan diteruskan.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang menyangkut tiga hal, yakni reforma agraria dan redistribusi aset, pemberian akses permodalan, dan “vocational training’ untuk menekan rasio kesenjangan yang makin lebar.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan  membagi lahan yang tidak produktif kepada rakyat dan koperasi, sehingga aset negara itu terdistribusi dengan baik, dan menjadi sebuah property right bagi rakyat supaya bisa mengakses permodalan.

Dalam sambutannya pada pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/2/2017), yang dihadiri oleh presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, Jokowi mengatakan, setelah redistribusi  dan reforma agraria, pemerintah akan masuk pada akses permodalan.

Yang ketiga, akan digarap habis masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu “vocational training,” training kejuruan dan sekolah kejuruan.

Dikatakan, kalau kita konsisten melaksanakan ketiga hal tersebut,  maka 100 tahun setelah merdeka, pada 2045, penduduk Indonesia yang kurang lebih 309 juta akan memiliki pendapatan kotor sebesar US$ 9,1 triliun atau 10 kali lipat dari yang sekarang.

“Pada saat itulah, Indonesia, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini,  akan memasuki abad emas, karena kita akan masuk lima besar ekonomi terbesar di dunia, dengan pendapatan per kapita kurang lebih US$ 29.000. Tetapi, dengan catatan, kita bekerja seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, itulah yang akan terus dikerjakan pemerintah. Diharapkan, apa yang sudah dikerjakan, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, dan pembangunan dari perbatasan, benar-benar akan diteruskan.

Baca juga :  Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Presiden mengingatkan, 1,5 bulan yang lalu, saat menghadiri ulang tahun Partai Hanura yang ke-10, dia pernah bercerita mengenai perubahan yang terjadi di perbatasan di Entikong.

“Saya sampaikan saat itu, dulu kalau kita lihat di perbatasan sebelah sana, kalau dibandingkan dengan kantor kita yang seperti kandang, sekarang ini sudah berubah total. Saya kira tiga kali lebih baik dari yang berada di sebelah kita, negara tetangga kita. Nah, itu gambarnya. Yang di Motaain juga sama. Dulu kantornya seperti kantor kelurahan, yang sekarang saya kira bisa dilihat gambarnya,” kata Presiden sembari menunjukkan gambar pos perbatasan Entikong di layar televisi.

Presiden Jokowi menegaskan, itulah yang akan terus dilakukan. Baik pembenahan maupun pembangunan bandara, jalan-jalan, Trans Kalimantan, Trans Papua, dan jalan tol di Lampung ke Aceh, akan terus dilakukan agar ekonomi kita semakin baik dan rakyat semakin sejahtera. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...