HomeBelajar PolitikLahan Tak Produktif Untuk Rakyat

Lahan Tak Produktif Untuk Rakyat

Presiden Jokowi mengatakan, itulah yang akan terus dikerjakan pemerintah. Diharapkan, apa yang sudah dikerjakan, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, dan pembangunan dari perbatasan, benar-benar akan diteruskan.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pemerintah akan mengeluarkan kebijakan pemerataan ekonomi yang menyangkut tiga hal, yakni reforma agraria dan redistribusi aset, pemberian akses permodalan, dan “vocational training’ untuk menekan rasio kesenjangan yang makin lebar.

Presiden Joko Widodo mengatakan, pemerintah akan  membagi lahan yang tidak produktif kepada rakyat dan koperasi, sehingga aset negara itu terdistribusi dengan baik, dan menjadi sebuah property right bagi rakyat supaya bisa mengakses permodalan.

Dalam sambutannya pada pengukuhan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Hanura di Sentul International Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, Rabu (2/2/2017), yang dihadiri oleh presiden kelima, Megawati Soekarnoputri, Jokowi mengatakan, setelah redistribusi  dan reforma agraria, pemerintah akan masuk pada akses permodalan.

Yang ketiga, akan digarap habis masalah yang berkaitan dengan pembangunan sumber daya manusia, yaitu “vocational training,” training kejuruan dan sekolah kejuruan.

Dikatakan, kalau kita konsisten melaksanakan ketiga hal tersebut,  maka 100 tahun setelah merdeka, pada 2045, penduduk Indonesia yang kurang lebih 309 juta akan memiliki pendapatan kotor sebesar US$ 9,1 triliun atau 10 kali lipat dari yang sekarang.

“Pada saat itulah, Indonesia, kalau kita konsisten bekerja seperti sekarang ini,  akan memasuki abad emas, karena kita akan masuk lima besar ekonomi terbesar di dunia, dengan pendapatan per kapita kurang lebih US$ 29.000. Tetapi, dengan catatan, kita bekerja seperti sekarang ini dengan pertumbuhan ekonomi di atas 5 persen,” ujar Presiden.

Presiden Jokowi mengatakan, itulah yang akan terus dikerjakan pemerintah. Diharapkan, apa yang sudah dikerjakan, pembangunan dari pinggiran, pembangunan dari desa, dan pembangunan dari perbatasan, benar-benar akan diteruskan.

Baca juga :  Battle of Jakarta

Presiden mengingatkan, 1,5 bulan yang lalu, saat menghadiri ulang tahun Partai Hanura yang ke-10, dia pernah bercerita mengenai perubahan yang terjadi di perbatasan di Entikong.

“Saya sampaikan saat itu, dulu kalau kita lihat di perbatasan sebelah sana, kalau dibandingkan dengan kantor kita yang seperti kandang, sekarang ini sudah berubah total. Saya kira tiga kali lebih baik dari yang berada di sebelah kita, negara tetangga kita. Nah, itu gambarnya. Yang di Motaain juga sama. Dulu kantornya seperti kantor kelurahan, yang sekarang saya kira bisa dilihat gambarnya,” kata Presiden sembari menunjukkan gambar pos perbatasan Entikong di layar televisi.

Presiden Jokowi menegaskan, itulah yang akan terus dilakukan. Baik pembenahan maupun pembangunan bandara, jalan-jalan, Trans Kalimantan, Trans Papua, dan jalan tol di Lampung ke Aceh, akan terus dilakukan agar ekonomi kita semakin baik dan rakyat semakin sejahtera. (Setkab/E19)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Putin-Zelensky dan Adiksi Ultra-Ekstrem Foreign Fighters

Fenomena sub-foreign fighters, yakni “tentara turis” mulai menjadi materi analisis menarik karena eksistensinya yang marak dan dilembagakan oleh Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky melalui Ukrainian Foreign Legion atau Legiun Internasional Ukraina. Lalu, mengapa beberapa warga negara asing rela mati demi peperangan dan perebutan kepentingan negara lain? Serta seperti apa masa depan dan implikasinya, termasuk bagi Indonesia?

Menakar Takdir Sandiaga di 2029 

Langkah politik Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno pasca Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih menjadi tanda tanya. Sebagai politisi muda yang potensial, karier politik Sandi ke depan kiranya benar-benar ada di tangannya sendiri secara harfiah. Mengapa demikian?

Mustahil Prabowo Jadi Diktator?

Banyak media asing menilai Indonesia akan jatuh ke otoritarian di bawah Prabowo Subianto. Namun, apakah hal itu mungkin? Ataukah mustahil?

Desain Politik Jokowi di Balik Pelantikan AHY? 

Pelantikan Ketua Umum (Ketum) Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) tuai beragam respons dari publik. Kira-kira motif politik apa yang tersimpan di balik dinamika politik yang menarik ini?

Republik Rakyat Komeng

Nama Komeng jadi trending topic yang dibicarakan semua orang. Sebabnya karena suara pelawak kondang yang maju di Pemilu 2024 untuk tingkatan DPD ini tembus hingga 1,9 juta di hitung suara KPU dengan posisi data masuk baru 60 persen.

RK Gagal Jakarta-1, Golkar Rungkat? 

Kerugian besar kiranya akan ditanggung Partai Golkar jika melewatkan kesempatan untuk mengusung Ridwan Kamil (RK) di Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI Jakarta 2024. Mengapa demikian?

Suksesor Prabowo, AHY vs Tiga Jenderal?

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak cukup bersaing dengan tiga purnawirawan jenderal sebagai kandidat penerus Prabowo Subianto sebagai Menteri Pertahanan (Menhan). Namun, di balik ingar bingar prediksi iitu, analisis proyeksi jabatan strategis seperti siapa Menhan RI berikutnya kiranya “sia-sia” belaka. Mengapa demikian?

Ini Penyebab Anies-Imin Kalah di Jawa Timur

Perolehan suara Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar atau Cak Imin di Jawa Timur jadi yang terendah. Padahal, pemilihan Cak Imin sebagai cawapres Anies punya tujuan utama untuk menggaet pemilih di Jawa Timur yang merupakan salah satu lumbung suara utama.

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...