HomeBelajar PolitikKPU Wajib Anggarkan Biaya Sengketa Pilkada

KPU Wajib Anggarkan Biaya Sengketa Pilkada

Kalau kecurangan-kecurangan tersebut kemudian tercatat sebagai gugatan maka tentu saja KPU daerah harus  menyiapkan anggaran untuk membiayai proses hukum di MK di Jakarta.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Kalau dalam pilkada serentak 2017 tidak ditemukan kecurangan atau tidak ada gugatan, itu luar biasa. Artinya, pilkada serentak di 101 daerah, yang pencoblosannya berlangsung 15 Februari, sudah  berjalan dengan baik.

Kalau ada pihak yang melihat kecurangan (bisa saat pencoblosan, penghitungan suara, dan pengawalan surat suara hingga ke kantor KPU), maka pasangan calon (paslon) yang merasa dicurangi dan dirugikan berhak membuat laporan dan gugatan untuk disidangkan di Mahkamah Konstitusi.

Hal ini harus sesuai aturan dan jangan terpancing konflik antar pendukung paslon. Dalam hal ini panitia penyelenggara pemilihan harus adil dan netral dibantu Polri sebagai pihak pengamanan.

Trimedya Panjaitan, ahli hukum dari PDI Perjuangan, menemukan model baru kecurangan pada Pilkada DKI 2017.

“Agak berbeda sekarang trennya saya lihat dan ini kelihatan baru,” katanya dalam konferensi pers di Posko Pengaduan DPP PDIP di Jakarta, Selasa (21/7).

“Model kecurangan baru itu adalah dengan menahan C6 (surat panggilan mencoblos) untuk pemilih. Kemudian C6  itu disebarkan ke pemilih lain disertai barang atau uang. Kalau C6 yang diberikan kepada seseorang disertai uang atau sembako, bisa dipastikan orang itu akan memilih calon tertentu. Itu agak baru dibanding pileg dan pilpres sebelumnya,” ujarnya.

Dilaporkan, pada Pilkada di Tapanuli Utara, sekitar 36.000 lembar C6 belum diberikan hingga menjelang penutupan pemilihan.

- Advertisement -

“Di tempat tinggal saya untuk mengambil C6 harus datang sendiri, enggak dibagi,” kata Trimedya yang berdomisili di Cempaka Putih, Jakarta Pusat.

Kalau kecurangan-kecurangan tersebut kemudian tercatat sebagai gugatan maka  tentu saja KPU daerah harus  menyiapkan anggaran untuk membiayai proses hukum di MK di Jakarta.

Baca juga :  Desmond Gerindra Digeruduk Banteng

Seperti yang sudah disampaikan KPU, pihaknya telah menyiapkan anggaran untuk menghadapi sengketa pilkada di MK. Anggaran sengketa sudah termasuk di KPU daerah masing masing, katanya,  Selasa.

“Anggaran sengketa pilkada untuk mempersiapkan alat bukti, transportasi, akomodasi, saat sidang di MK Jakarta, serta membiayai penasihat hukum. Besarnya anggaran sengketa bervariasi di tiap daerah,” katanya.

Menurutnya, kalau di DKI Jakarta  yang mahal biaya untuk penasihat hukum. Sedang kalau di Papua, komponennya akan lebih mahal pada transportasi, pengumpulan alat bukti, dan lainnya.

Selain anggaran, setiap daerah sudah diminta untuk menyimpan dokumen-dokumen,  mulai dari pemungutan, penghitungan, dan rekapitulasi di setiap jenjang secara baik. Pihak KPU juga telah melatih dan memberikan bimbingan kepada KPU daerah menyangkut cara menyimpan dokumen. (Berbagai sumber/G18)

#Trending Article

Jokowi Kalah Perkasa dari Modi?

Dalam Deklarasi Bali yang dibuat oleh para pemimpin negara G20, peran Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi disebut-sebut jadi faktor krusial. Padahal, pertemuan itu dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mengapa itu bisa terjadi?

Cuan Nikel Jokowi Hanya “Ilusi”?

Indonesia yang kalah atas gugatan World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel dan berencana untuk melakukan banding. Namun, di balik intrik perdagangan...

Timor Leste “Login”, ASEAN “Powerful”?

Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) setelah sempat mendapat penolakan akibat tingginya kesenjangan dan dikhawatirkan tidak mampu mengejar...

Kenapa Peradaban Barat “Kuasai” Dunia?

Orang Eropa dan Amerika Serikat (AS) sering dianggap lebih unggul karena negara mereka “menguasai” dunia saat ini. Apakah ini akibat persoalan ras atau ada hal lain yang tersembunyi di balik kesuksesan peradaban Barat?

Optimisme Intelijen Berpihak Kepada Prabowo?

Pasca kelakar “rambut putih” Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tampak membesarkan hati Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan di...

Tidak Ada Kebenaran di Era Informasi?

Di era kemajuan internet, manipulasi kebenaran justru malah semakin marak. Bagaimana kita memaknai fenomena ini?

Laksamana Yudo Patahkan Mitos?

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menjabat hingga akhir...

Relawan Bermanuver, Jokowi Terjebak Ilusi?

Serangkaian respons minor eksis pasca acara relawan Joko Widodo (Jokowi) di Stadion Utama Gelora Bung Karno (GBK) Jakarta yang dihadiri langsung oleh sang RI-1....

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...