HomeBelajar PolitikKPU Tingkatkan Target Jumlah Pemilih

KPU Tingkatkan Target Jumlah Pemilih

Kecil Besar

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) serentak tinggal beberapa hari lagi. Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan KPU Daerah (KPUD) telah melakukan serangkaian persiapan bagi perhelatan politik yang akan diadakan 15 Februari mendatang ini. Pembagian 101 daerah yang ikut serta dalam Pilkada serentak kali ini, yaitu  7 Provinsi, 76 Kabupaten, dan 18 Kota.


pinterpolitik.com

JAKARTA  Pada Pilkada serentak ini, kecenderungan kecurangan yang dilakukan para calon dan konflik yang terjadi cukup tinggi, khususnya di daerah-daerah. Berdasarkan data Badan Intelijen Negara, kecenderungan konflik dan intimidasi kelompok bersenjata cukup besar di Aceh dan Papua, sehingga harus diawasi secara khusus. Selain itu, Pilkada di Papua juga rawan penggelembungan suara karena pengaruh kepala suku.

Mengenai suara pemilih sendiri, Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay, mengatakan kalau sejak Pemilu Legislatif 2014, Pemilu Presiden 2014, hingga Pilkada 2015, tren partisipasi masyarakat untuk mengikuti pemilihan mengalami penurunan. Keterangan ini ia sampaikan di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (7/2).

Melihat rendahnya partisipasi masyarakat di Pemilu lalu yang hanya menembus angka 70 persen, pada pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak yang digelar pada tahun 2017 ini, KPU menargetkan tingkat partisipasi masyarakat harus mencapai angka 77,5 persen.

Demi meningkatkan jumlah partisipasi masyarakat, KPU dikabarkan sedang merancang pendidikan pemilih berkelanjutan yang mengincar segmentasi pemilih pemula. Para pemilih pemula yang menjadi sasaran ini adalah mereka yang berada di universitas, sekolah, dan kelompok organisasi pemuda.

Pendidikan mengenai pemilihan umum akan dilakukan lewat berbagai kegiatan, seperti seminar. KPU akan memberikan kursus tentang pentingnya berpartisipasi dalam pemilihan umum serta meminimalisir maraknya golongan putih (golput) yang enggan memberikan suaranya di Pilkada 2017 ini. Berdasarkan pemilihan presiden 2014 lalu, jumlah golput mencapai 24,89 persen.

Ada banyak alasan bagi seseorang untuk bersikap golput, namun tentu sangat disayangkan karena suara satu orang pun akan sangat berpengaruh pada pembangunan kota maupun wilayahnya. Setiap suara akan menjadi penentu nasib daerahnya di tahun-tahun ke depan. Jadi jangan lupa untuk menggunakan suara Anda secara bijak. (Berbagai sumber/A15)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Hipdut, no na, Timurnesia: Trisula Nusantara?

Tiga aliran musik baru dari Indonesia kini merajai tangga lagu. Mungkinkah trisula ini diam-diam sedang melawan dominasi musik dunia? 

Waspada 3 “Kingdoms” of Jokowi?

Tiga provinsi, satu pola — kala gelar adat Jokowi di Lampung ternyata cuma puncak gunung es dari strategi politik yang lebih besar. 

Tulus, SBY, Jokowi: Seni Bertahan

Setelah empat tahun diam, Tulus rilis "Teh Hijau" tanpa gembar-gembor. Mengapa justru keheningan yang membuatnya makin dinanti? 

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...