HomeBelajar PolitikKIK Fokus Kampanye Pencitraan

KIK Fokus Kampanye Pencitraan

Kecil Besar

“Orang lemah tidak pernah bisa memaafkan. Memaafkan adalah sifat orang perkasa. Apakah kasus Ratna bukti Jokowi dan koalisi lemah?”


PinterPolitik.com

[dropcap]J[/dropcap]uru bicara Tim Kampanye Nasional Koalisi Indonesia Kerja (TKN KIK) TB Ace Hasan Syadzily mengatakan, tidak akan menjadikan kasus Ratna Sarumpaet sebagai kampanye negatif. Sebab, menurut doi TKN pasangan Joko Widodo-Ma’ruf Amin telah sepakat tidak mempolitisasi kasus tersebut.

Nah yang begini-begini nih cuy! Bisa jadi kubu Jokowi enggan memanfaatkan kasus ini karena takut sama kubu Prabowo. Jokowi and the gengs berusaha mengibarkan bendera damai dengan cara tidak terus-terusan ngecengin oposisi pakai kasus yang sebenarnya mutlak bodoh nan memalukan yang tidak bisa lagi diperdebatkan.

Mungkin dalam hatinya Jokowi dan koalisi mikir seperti ini sampai tidak mau meneruskan:

Eh cuy! Jangan pakai isu si Sarumpaet deh di Pilpres 2019, ngeri coy. Soalnya si Sarumpaet kan sudah tua, lagian juga kan doi sudah dipastikan masuk penjara. Masa sih kita tega gerus seluruh tenaga kubu sebelah. Di luar itu, emang mau nanti kita dibalas dengan cerita yang lebih merana? Mungkin soal ekonomi stupid atau import gitu”.

Nah mungkin itu sebabnya mengapa TKN KIK tidak melanjutkan politisasi kasus Sarumpaet untuk kepentingan elektoral bagi pasangan Jokowi-Ma’ruf. Kasus Ratna ini dinilai juga sebagai kasus hukum yang perlu dituntaskan pihak kepolisian. Ace juga menegaskan, tidak akan mengintervensi proses hukum kasus Sarumpaet sampai keputusannya final. Weleh-weleh.

Oh jadi kalau ada niatan, bisa aja dong ya pemerintah mengintervensi kasus hukum? Wah pantes aja ya zaman Jokowi banyak yang bilang cacat hukum, wong pemerintah bisa intervensi kasus hukum. Buktinya Ace bisa bilang kayak gitu. Selain itu juga enggak aneh deh kalau kemarin kita dengar ada kuruptor yang diperiksa sama Kejaksaan, bukan KPK. Weleh-weleh.

Di luar itu semua, selain Ace, Ketua DPP PKB Abdul Kadir Karding juga senada dan sepakat mengatakan Pilpres bukan ajang untuk menginvestasikan dendam. Karding berharap Pilpres 2019 bermanfaat dalam mencerdaskan masyarakat. Anjay gurinjay, emang paling mantap dah timnya Jokowi. Selain bisa intevensi hukum, mereka juga jago poles pencitraan kayak gini.

Baca juga :  Golkar, Chandradimuka The Fixer?

Doi yang bilang kampanye ajang mengedukasi, entah sedang lupa atau gimana sama kebijakan Jokowi yang nyatanya jarang ada yang mengedukasi. Eh tapi ada juga sih tingkahnya Jokowi yang mengedukasi. Contohnya saat Jokowi keliling Indonesia, terus nanyain ke bocah-bocah tentang nama-nama ikan. Wkwkwk.

Kalau eyke yang ditanya sebutkan 10 nama-nama ikan, eyke bakal jawab gini:

“Wah maaf pak, ikan-ikan di laut belum disensus. Jadi nama di KTP-nya belum diketahui dengan pasti tuh”. Ehehehe, sepedanya mana pak? Share on X(G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Kicepisme Pragmatis Politik

Jokowi dan JK bertemu di HUT Bhayangkara ke-80, dan suasananya adem-adem saja. Padahal beberapa bulan lalu JK sempat berteriak lantang: "Kasih tahu semua itu termul-termul, Jokowi jadi presiden karena saya", gara-gara isu ijazah yang menyeret namanya sebagai pihak yang terus mempersoalkan. Tapi begitu ketemu langsung, ijazah pun tak dibahas. Inilah wajah politik di level elite Indonesia yang sesungguhnya.

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...