HomeBelajar PolitikIran Kecam Kebijakan Trump Terkait Pelarangan Imigran

Iran Kecam Kebijakan Trump Terkait Pelarangan Imigran

Presiden Amerika Serikat (AS), Donald Trump, baru-baru ini membuat kebijakan yang menuai kecaman banyak negara. Sesuai dengan janji kampanyenya, Trump mulai membatasi jumlah imigran dan larangan masuk bagi tujuh negara bermayoritas penduduk muslim, yaitu Suriah, Irak, Iran, Libya, Somalia, Sudan, dan Yaman.


pinterpolitik.comSenin, 30 Januari 2017

TEHERAN – Kebijakan kontroversial ini kontan membuat Presiden Iran, Hassan Rouhanni, mengeluarkan kecaman melalui surat protes yang diberikan Direktur Jenderal Urusan Amerika di Kementerian Luar Negeri Iran, Mohammad Kashavarz-Zadeh melalui Duta Besar Swiss untuk Teheran, Giulio Haas yang mana merupakan wakil bagi kepentingan Teheran.

“Instruksi tersebut bertentangan dengan konvensi hak asasi manusia dan kesepakatan hukum serta konsuler yang pernah ditandatangani antara Teheran dan Washington pada 15 Agustus 1955,” jelas Kashavarz-Zadeh.

Larangan yang dikenal sebagai Keputusan Eksekutif (executive order) ini sendiri menurut Presiden Trump ditujukan untuk menjaga keamanan Amerika dari serangan teroris dari luar (foreign terror), serta meminimalisir kemungkinan masuknya teroris dari negara-negara mayoritas muslim ke AS.

Keberatan akan pelarangan ini menguak karena negara-negara yang terkena larangan masuk tersebut bukan negara yang terkenal berbahaya atas aksi terorisme. Sebaliknya, Afganistan dan Pakistan yang dianggap lebih sering melakukan teror malah tidak masuk dalam daftar negara yang dilarang. Sehingga banyak yang menganggap Trump telah bersikap diskriminatif dan subyektif.

Mendapat perlakuan diskriminatif, Iran tidak tinggal diam dan membalasnya dengan melakukan penghentian izin bagi warga negara AS yang ingin memasuki negara tersebut. “Untuk menghormati Amerika dan membedakannya dari yang lain, terutama kebijakannya yang bermusuhan. Iran akan menerapkan prinsip timbal balik sampai pembatasan masuk tersebut dibatalkan,” demikian bunyi pernyataan Kementerian Luar Negeri Iran yang dikeluarkan Minggu (29/1). Iran menganggap kebijakan Trump merupakan penghinaan bagi negara mereka. (berbagai sumber/ A15)

Baca juga :  Pemimpin Iran Ebrahim Raisi atau Ali Khamenei?
spot_imgspot_img

#Trending Article

Mungkinkah PDIP Jerumuskan Anies di Jakarta?

Sinyal dukungan PDIP kepada Anies Baswedan untuk berlaga di Pilkada Jakarta 2024 terus menguat. Namun, selain dinilai karena kepentingan pragmatis dan irisan kepentingan sementara belaka, terdapat interpretasi lain yang kiranya wajib diwaspadai oleh Anies dan entitas yang benar-benar mendukungnya.

Anies, Petarung Pilihan Mega Lawan Jokowi? 

Anies Baswedan sepertinya jatuh dalam bidikan PDIP untuk menjadi Cagub dalam Pilgub Jakarta. Mungkinkah Anies jadi pilihan yang tepat? 

Ahmad Luthfi, Perang Psikologis PDIP di Jateng?

Meski masih aktif, relevansi Kapolda Jateng Irjen Pol. Ahmad Luthfi untuk menjadi calon gubernur Jawa Tengah terus meningkat setelah PAN sepakat mengusungnya. Aktor politik alternatif tampaknya memang sedang mendapat angin untuk merebut Jawa Tengah di ajang non-legislatif dari PDIP dengan operasi politik tertentu. Benarkah demikian?

Bahaya IKN Mengintai Prabowo?

Realisasi investasi di proyek IKN hanya menyentuh angka Rp47,5 triliun dari target Rp100 triliun yang ditetapkan pemerintah.

Saatnya Sandiaga Comeback ke DKI?

Nama Sandiaga Uno kembali muncul dalam bursa Pilkada DKI Jakarta 2024. Diusulkan oleh PAN, apakah ini saatnya Sandiaga comeback ke DKI?

Israel Kalah di Medsos, Kesalahan Mossad? 

Di media sosial, gerakan pro-Palestina secara statistik lebih masif dibanding pro-Israel. Padahal, Israel sering disebut sebagai ahli memainkan narasi di dunia maya. Mengapa ini bisa terjadi? 

Rahasia Besar Jatah Tambang NU-Muhammadiyah?

Konsesi pengelolaan lahan tambang yang diberikan kepada organisasi kemasyarakatan (ormas) keagamaan mendapat kritik tajam karena dinilai memiliki tendensi beraroma politis. Terlebih yang mengarah pada Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah. Namun, terdapat satu interpretasi lain yang kiranya menjadi justifikasi konstruktif di balik alokasi aspek sosioekonomi itu. PinterPolitik.com

Jokowi Endgame: Mengapa Banyak Kontroversi di Akhir Jabatan?

Presiden Jokowi kini didera berbagai macam kontroversial. Mulai dari revisi UU TNI dan Polri, revisi UU Penyiaran, persoalan penurunan usia calon gubernur yang dilakukan oleh MA, hingga soal Tabungan Peruamahan Rakyat (Tapera) dan lain sebagainya.

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...