HomeBelajar PolitikIndonesia Perbaiki Peringkat Pembayaran Pajak

Indonesia Perbaiki Peringkat Pembayaran Pajak

Tingginya animo peserta amnesti pajak selama periode pertama, lanjutnya, mencerminkan semakin bertumbuhnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah Indonesia saat ini.


pinterpolitik.comSenin, 26 Desember 2016.

Peringkat pembayaran pajak Indonesia melompat naik ke peringkat 104 di antara 190 negara yang dilakukan survey oleh Bank Dunia dan PricewaterhouseCooper (PWC). Padahal, peringkat Indonesia tahun lalu masih bertengger di posisi ke-148 dalam survei yang sama.

Dalam penilaian peringkat paying taxes ini, sejumlah indikator yang dilihat adalah besaran tarif pajak, kebutuhan waktu untuk mengurus administrasi pajak, dan jumlah pajak yang dibayarkan.

Dalam tahun kalender 2015, sub indikator jumlah pembayaran dan waktu yang diperlukan untuk mematuhi kewajiban perpajakan Indonesia membaik menjadi masing-masing 43 pembayaran dan 221 jam, berkat elektronifikasi sistem jaminan sosial. Total tarif pajak Indonesia sedikit meningkat dari 29,7 persen menjadi 30,6 persen dengan adanya penambahan kontribusi pensiun baru di mana 2 persen dibayar oleh pemberi kerja.

Tax and Legal Services Leader PwC Indonesia, Ay Tjhing Phan, menjelaskan, peringkat tahun depan berpotensi meningkat lagi dengan adanya reformasi perpajakan yang dilakukan pemerintah selama tahun 2016 ini termasuk melalui kebijakan amnesti pajak. Selain itu, kewajiban melakukan pembayaran pajak secara elektronik juga belum diperhitungkan dalam data Paying Taxes tahun ini. Dampak dari reformasi ini, lanjutnya, mungkin baru akan terlihat pada tahun-tahun mendatang. Sistem perpajakan harus efisien, khususnya dalam hal restitusi dan pemeriksaan pajak, membuat pemungutan pajak yang semakin mudah.

 

Hal ini juga menstimulasi pertumbuhan ekonomi dan mendorong investasi disamping memperluas basis perpajakan Indonesia. Tingginya animo peserta amnesti pajak selama periode pertama, lanjutnya, mencerminkan semakin bertumbuhnya kepercayaan wajib pajak terhadap pemerintah Indonesia saat ini. Meski begitu, ia berharap sosialisasi terhadap wajib pajak khsusunya UMKM tetap harus dilakukan tanpa melupakan wajib pajak besar yang masih besar potensinya.

Baca juga :  Megawati Terlalu 'Nakal' ke SBY?

Selain itu, reformasi terhadap Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan, Undang-Undang Pajak Penghasilan dan Undang-Undang PPN diharapkan akan mulai dibahas dalam beberapa bulan ke depan. Seluruh perkembangan yang positif tersebut dianggap menjadi isyarat yang baik bagi perjalanan Indonesia untuk meningkatkan rasio pajak terhadap PDB.

- Advertisement -

#Trending Article

Cuan Nikel Jokowi Hanya “Ilusi”?

Indonesia yang kalah atas gugatan World Trade Organization (WTO) terkait kebijakan larangan ekspor nikel dan berencana untuk melakukan banding. Namun, di balik intrik perdagangan...

Optimisme Intelijen Berpihak Kepada Prabowo?

Pasca kelakar “rambut putih” Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan tampak membesarkan hati Prabowo Subianto dalam sebuah kesempatan di...

Kenapa Peradaban Barat “Kuasai” Dunia?

Orang Eropa dan Amerika Serikat (AS) sering dianggap lebih unggul karena negara mereka “menguasai” dunia saat ini. Apakah ini akibat persoalan ras atau ada hal lain yang tersembunyi di balik kesuksesan peradaban Barat?

Tidak Ada Kebenaran di Era Informasi?

Di era kemajuan internet, manipulasi kebenaran justru malah semakin marak. Bagaimana kita memaknai fenomena ini?

Timor Leste “Login”, ASEAN “Powerful”?

Timor Leste resmi menjadi anggota ke-11 Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) setelah sempat mendapat penolakan akibat tingginya kesenjangan dan dikhawatirkan tidak mampu mengejar...

Laksamana Yudo Patahkan Mitos?

Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono ditunjuk Presiden Joko Widodo (Jokowi) sebagai Panglima TNI untuk menggantikan Jenderal Andika Perkasa. Menjabat hingga akhir...

Jokowi Kalah Perkasa dari Modi?

Dalam Deklarasi Bali yang dibuat oleh para pemimpin negara G20, peran Perdana Menteri (PM) India Narendra Modi disebut-sebut jadi faktor krusial. Padahal, pertemuan itu dipimpin oleh Presiden RI Joko Widodo (Jokowi). Mengapa itu bisa terjadi?

Iran dan Mahsa Amini “Bangunkan” Feminis Indonesia?

Kematian Mahsa Amini bukan hanya memantik demonstrasi besar-besaran untuk mendorong reformasi hukum di negara Iran, melainkan juga mendorong solidaritas kaum feminis di seluruh dunia....

More Stories

UMKM Motor Ekonomi Dunia

Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) memiliki peranan yang sangat vital di dalam pembangunan dan pertumbuhan ekonomi, tidak hanya di negara-negara berkembang seperti Indonesia...

Jembatan Udara Untuk Papua

PinterPolitik.com JAKARTA - Pemerintah akan memanfaatkan program jembatan udara untuk menjalankan rencana semen satu harga yang dikehendaki Presiden Joko Widodo. Menurut Kepala Pusat Penelitian dan...

Kekerasan Hantui Dunia Pendidikan

PinterPolitik.com Diklat, pada umumnya dilaksanakan untuk memberikan pengetahuan dan pembentukan wawasan kebangsaan, kepribadian serta etika kepada anggota baru. Namun kali ini, lagi-lagi Diklat disalahgunakan, disalahfungsikan, hingga...