HomeBelajar PolitikFahri, Pergerakan Yang Mampet

Fahri, Pergerakan Yang Mampet

Kecil Besar

“Tidak hanya lubang WC yang bisa tersumbat, otak pun sama, bisa tersumbat kalau kurang diberi nutrisi dan kebutuhan rohani.”


PinterPolitik.com

[dropcap]W[/dropcap]akil Ketua DPR, Fahri Hamzah kembali berkomentar. Menurutnya kebebasan mengeluarkan pendapat telah diatur dalam konstitusi, tetapi alam demokrasi banyak yang terhambat di era pemerintahan Presiden Jokowi.

Menurut doi, akhit-akhir ini, mendadak banyak yang menuntut pemerintah melakukan penegakan hukum atas dugaan korupsi pejabat-pejabat tinggi negara.

Menurut Fahri, ini semua adalah simbol ada hal yang tidak beres. Sebab para penuntut penegakan hukum itu tidak tertampung aspirasinya. Mereka yang seharusnya diskusi penuntutan diterima di ruangan, eh mereka malah harus dibiarkan berdiskusi di selasar depan ruang GBHN di gedung DPR.  Ckckck.

Menurut Fahri ini bukti ada yang mampet, dan yang mampet itu ya jelas pemerintahan era Jokowi yang paling banyak banget mampetnya. Weleh-weleh.

Bang, bukanya eyke enggak cinta nih sama abang. Apa abang ngomong gini enggak berasa lagi ngaca bang? Kalau eyke rasa-rasa nih bang, DPR juga enggak kalah mampet deh bang. Wkwkwk.

Gengs gimana nih menurut kalian? Padaha nih ya daripada Fahri ngomong gitu, mending doi kritik tuh golongannya yang sekarang duduk syantik di gedung DPR. Share on X

Apa kek gitu bikin yang fenomenal lagi, tapi fenomenal berbobot gitu bang. Program yang bernutrisi untuk kebaikan rakyat gitu kek. Jangan bisanya minta anggaran buat benerin gedung senayan yang miring bang! Tapi kalau minta anggaran untuk benerin otak-otak anggota yang miring baru deh tuh oke bang. Ahahaha, bercanda cuy.

Di luar itu semua gengs, menurut Fahri, akibat penolakan diskusi di ruang GBHN, pemerintah telah lupa falsafah gedung DPR yang sejatinya merupakan gedung rakyat di mana rakyat bebas menyampaikan aspirasi dan uneg-unegnya.

Baca juga :  Lari lambat Kuda Fahri Hamzah?

Menurut Fahri komisi-komisi, pansus dan sebagainya adalah tempat kegiatan masyarakat yang bebas bahkan doi pernah mengusulkan di awal periode untuk perlu adanya alun-alun demokrasi.

Sehingga, ketika proses demokrasi itu terhambat dan terbungkam, negara menjadi tidak aman. Dengan kata lain di masyarakat akan banyak terjadi gejolak kepada pemerintahnya.

Aduh bang-bang, yang lupa falsafah MPR itu pemerintah Jokowi saja atau termasuk anggota DPR juga elite-elite partai bang? Jangan sampai abang ngomong gitu diketawain sama anak SMP yang baru belajar sejarah politik Indonesia loh bang! Wkwkwk. (G35)

spot_imgspot_img

#Trending Article

Aldi-Saldi: Hakim Mazhab “Dissenters”?

Vonis Nadiem Makarim menghadirkan sorotan pada Andi Saputra, hakim yang berbeda pendapat dari mayoritas. Apakah ia sekadar anomali, atau bagian dari tradisi “Mazhab Dissenters” seperti Saldi Isra?

Menanti Lahirnya Hoegeng Muda di Bhayangkara

Sehari sebelum pemakamannya Februari lalu, keluarga Hoegeng memutar rekaman pesan terakhir istrinya, dan Kapolri menyebutnya wasiat bagi seluruh anggota Polri. Delapan dekade lalu, institusi ini sudah menerima wasiat serupa dari suaminya. Namun, jamak disebut yang bertambah sejak itu cuma jumlah upacaranya. Benarkah demikian?

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

KPK Menoleh Ke Prabowo?

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000...