HomeBelajar PolitikBerantas Tuntas Praktik Jual Beli Jabatan

Berantas Tuntas Praktik Jual Beli Jabatan

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penyebaran ASN yang lebih merata agar dapat memberikan akses kepada rakyat dalam pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, kesempatan kerja bukan hanya meningkat, tapi juga merata di seluruh pelosok Tanah Air.


pinterpolitik.comKamis, 20 Januari 2017.

JAKARTA – Presiden Joko Widodo menyoroti praktik jual-beli jabatan. Bahkan, ada yang terkena operasi tangkap tangan (OTT) Komisi Pemberantasan Korupsi, beberapa waktu lalu. Presiden meminta praktik jual-beli jabatan diberantas tuntas.

Hal itu dikemukakan Presiden ketika memimpin rapat terbatas tentang Lanjutan Pembahasan Manajemen Aparatur Sipil Negara (ASN), di Kantor Presiden, Jakarta, Rabu (18/1/2017) siang,

Presiden Jokowi juga menekankan pentingnya penyebaran ASN yang lebih merata agar dapat memberikan akses kepada rakyat dalam pelayanan publik yang lebih baik. Dengan demikian, kesempatan kerja bukan hanya meningkat, tapi juga merata di seluruh pelosok Tanah Air.

“Jangan sampai rakyat di daerah-daerah terpencil, kawasan perbatasan, dan pulau-pulau terluar kekurangan Aparatur Sipil Negara, sedangkan di wilayah yang lain justru kelebihan,” katanya.

Masuk Ranah Hukum

Sementara itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB), Asman Abnur, menegaskan, pengangkatan pejabat atau Aparatur Sipil Negara lewat jual-beli jabatan bisa dibatalkan. Yang bersangkutan harus mengikuti seleksi baru. Sedang yang menjual jabatan itu masuk ranah hukum, karena sudah menyangkut suap-menyuap.

Dalam keterangannya kepada wartawan seusai rapat terbatas, Rabu sore, Menteri Asman Abrur menegaskan, mekanisme untuk mengisi jabatan pimpinan tinggi sudah ada aturannya, yaitu sistem merit dan sistem terbuka pada saat merekrut pegawai atau jabatan tertentu melalui panitia seleksi.

- Advertisement -

Harusnya pemerintah daerah mengikuti aturan supaya tidak ada lagi masalah yang menyangkut jabatan. Namun, beberapa daerah masih belum mengikuti aturan itu. Masih ada paradigma lama seolah-olah itu kewenangan kepala daerah. Nah, ini yang tidak boleh ke depan, kata Asman.

Baca juga :  Misteri Mafia Berkeley

Menteri PANRB menjelaskan, pihaknya bersama Komisi Aparatur Sipil Negara (KASN) mencoba mendata masalah ini, sehingga nanti dari segi persyaratan kepegawaian harus memenuhi syarat. Dari segi kompetensi juga harus memenuhi syarat.

Dikemukakan, pemerintah akan memperkuat segi administrasi dan itu ditangani BKN (Badan Kepegawaian Negara). Apa golongannya sudah cukup atau belum, masa kerjanya sudah memenuhi syarat, apa belum. Untuk segi proses seleksi akan difungsikan KASN. (Setkab/E19)

#Trending Article

Jenderal Dudung Panglima Selanjutnya?

Sinyal agaknya kian menguat bagi Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono untuk menjadi Panglima TNI selanjutnya. Namun, jalan terjal masih ada di...

Bukan UI, Kenapa Presiden dari UGM?

Wakil Ketua Umum PPP Arsul Sani berharap ke depannya Presiden Indonesia tidak lagi dari alumni Universitas Gadjah Mada (UGM), melainkan dari alumni Universitas Indonesia...

Kaesang Mulus Jadi Ketum PSSI?

Beberapa hari lalu, Indonesia menorehkan prestasi dengan lolos ke putaran final Piala Asia untuk pertama kalinya sejak 15 tahun lalu. Ini bisa dibilang menjadi...

Megawati Gantikan Puan dengan Tatam?

Puan Maharani terus didorong PDIP untuk menjadi kandidat di Pilpres 2024. Namun, jika elektabilitas Puan stagnan, mungkinkah Megawati akan menggantinya dengan Mohammad Rizky Pratama...

“Kiamat Ekonomi” Jokowi dari Karawang?

Perbincangan tentang resesi ekonomi menjadi hal yang menarik sekaligus ditakuti oleh publik. Sementara, Indonesia mulai mengalami gejala-gejala memburuknya keadaan ekonomi, seperti fenomena pemutusan hubungan kerja (PHK) besar-besaran di Karawang, Jawa Barat. Perlukah ini kita waspadai? 

Biden Paksa Jokowi Beli Senjata?

Presiden AS Joe Biden sebut siap bela Taiwan bila diserang Tiongkok. Apakah ini bisa jadi cara Biden "paksa" Jokowi beli senjata?

Bukan Jokowi, Tapi Gibran?

Putra Presiden Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, yang kini jabat Wali Kota Solo tarik perhatian para elite politik, seperti Prabowo dan Megawati.

Prabowo dan Megawati Pasti Kandas?

PKB bersama Gerindra yang membentuk koalisi di pemilihan umum (Pemilu) 2024 seolah menyalip PDIP sebagai parpol yang selama ini tampak dekat dengan sang Ketua...

More Stories

Infrastruktur Ala Jokowi

Presiden juga menjelaskan mengenai pembangunan tol. Mengapa dibangun?. Supaya nanti logistic cost, transportation cost bisa turun, karena lalu lintas sudah  bebas hambatan. Pada akhirnya,...

Banjir, Bencana Laten Ibukota

Menurut pengamat tata ruang, Yayat Supriatna, banjir di Jakarta disebabkan  semakin berkurangnya wilayah resapan air. Banyak bangunan yang menutup tempat resapan air, sehingga memaksa...

E-KTP, Dampaknya pada Politik

Wiranto mengatakan, kegaduhan pasti ada, hanya skalanya jangan sampai berlebihan, sehingga mengganggu aktivitas kita sebagai bangsa. Jangan juga mengganggu mekanisme kerja yang  sudah terjalin...