“Sekarang tutup kantornya dan nanti langsung akan diproses, dan katakan pada semua (karyawan) pulang! Taati aturan”. – Anies Baswedan, Gubernur DKI Jakarta
Jadi pemimpin di masa-masa sulit seperti sekarang ini emang gampang-gampang susah. Bukannya gimana-gimana, pandemi Covid-19 memang berdampak pada hampir semua sektor kehidupan.
Apalagi saat ini angka pasien Covid-19 sedang tinggi-tingginya di Indonesia. Kebayang nggak tuh pusingnya presiden, gubernur, bupati, dan jajaran pemerintah lainnya.
Hal inilah yang sepertinya terlihat dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Beberapa minggu terakhir ini akhirnya tampak juga sisi lain Pak Anies. Biasanya kan Pak Anies identik dengan citra politik yang lembut dan pendekatan kebijakan persuasif. Kini doi memperlihatkan sisi kerasnya.
Baca Juga: Jokowi dan Siasat Ideologis Biden di Asia
Yang terbaru tentu saja adalah aksi marah-marahnya ketika mendapati beberapa perusahaan yang tetap mengambil kebijakan Work From Office alias WFO saat telah ada kebijakan PPKM Darurat yang mewajibkan karyawan di sektor non-esensial untuk Work From Home alias WFH.
Nggak heran amarah doi langsung memuncak. Ibaratnya bos-bos yang marah pada bawahan, begitulah yang terjadi. Wih, ngeri juga kalau Pak Anies marah-marah. Kirain cuma Pak Ahok doang yang identik dengan marah-marah. Hehehe.
Tapi, pendekatan dengan sikap keras yang demikian agaknya memang harus diambil. Lha iya, biar masyarakat tertib ya mau nggak mau harus gitu. Ibaratnya pemerintah kudu bisa juga jadi preman.
Ngomongin soal preman, ternyata Pemprov DKI Jakarta juga menjalankan peran itu secara tidak langsung. Dalam konteks positif loh ya ini.
Biasanya kan preman identik sama aksi palak-memalak. Nah, beberapa hari lalu ada pengakuan menarik dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria yang menyebut Pemprov DKI Jakarta berkirim surat ke sejumlah kantor duta besar di Jakarta guna menggalang donasi bantuan penanganan Covid-19.
Pengakuan ini merespons sebuah salinan surat berkop Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang beredar. Surat itu berbahasa Inggris dan ditujukan untuk kantor duta besar di Jakarta berisi permintaan donasi bantuan Covid-19.
Wagub bilang bahwa surat itu sebetulnya bukan hanya ditujukan untuk kantor dubes, melainkan semua perkantoran swasta di Jakarta. Ini agar penanganan pandemi bisa dilakukan bersama. Permintaan donasi ini disebut terkait upaya mengisi perabotan di Rusun Nagrak Cilincing, Jakarta Utara yang diketahui baru dibuka sebagai tempat isolasi terpusat pasien Covid-19.
Hmm, berasa kan ala-ala premannya di mana? Iyes, minta donasi alias memalak. Hehehe. Tapi, ini emang harus dilakukan sih. Soalnya, udah pasti pemerintah saat ini mengalami keterbatasan anggaran, sehingga harus mencari sumbangan.
Apalagi, kondisi saat ini udah berasa kayak di zaman perang. Wong negara seperti Amerika Serikat saja, ketika akan Perang Dunia II, pemerintahnya “malakkin” dan menarik sumbangan dari masyarakat bahkan dari sekitar 90 persen masyarakat AS. Selain pajak, juga berupa sumbangan langsung lewat pesan-pesan patriotik.
Hmm, semoga deh pandemi kali ini bisa cepat selesai. Biar semuanya bisa kembali seperti semula. Amin. (S13)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
► Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
