Dengan penduduk yang mayoritas Muslim, seharusnya pemilihan legislatif di Indonesia didominasi oleh partai Islam. Tetapi, kenyataannya politik Indonesia didominasi partai nasionalis dan sekular. Lantas, mengapa Partai Keadilan Sejahtera (PKS), sebagai partai yang berbasis Islam dan moderat masih belum memenangkan pemilu?
Indonesia sering disebut sebagai negara Islam terbesar di dunia. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri (Dukcapil Kemdagri) pada Juni 2021, jumlah penduduk Indonesia yang beragama Islam mencapai angka 272,23 juta jiwa. Dari angka itu, 86,88 persen atau 236,53 juta jiwanya beragama Islam.
Tidak aneh jika kemudian banyak pihak mengklaim bahwa Indonesia adalah negara dengan partai politik (parpol) berbasis Islam terbanyak. Salah satu di antaranya adalah Partai Keadilan Sejahtera (PKS), yang juga adalah salah satu parpol Islam terbesar di Indonesia. Secara politik, PKS bisa dibilang cukup berprestasi karena berhasil menempati peringkat keempat hasil pemungutan suara Pemilu 2009, mengalahkan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) yang sebelumnya selalu menempati posisi atas.
Elektabilitas PKS sempat menurun setelah Pemilu 2009 karena dilanda sejumlah kasus. Namun, PKS masih berhasil mempertahankan posisi sepuluh besar perolehan suara di Pemilu 2014 dan Pemilu 2019. Banyak pihak yang menilai, ini karena PKS mampu mempertahankan diri secara tegas sebagai pihak oposisi, dan berhasil memobilisasi dukungan suara masyarakat Muslim yang terkumpul pada massa Persatuan Alumni (PA) 212.
Baca Juga: PKS Makin Mirip AKP Turki?
Meskipun cukup berprestasi, sesungguhnya ada sebuah kejanggalan yang bisa kita lihat dari pencapaian politik PKS dan parpol Islam pada umumnya. Parpol Islam belum pernah sama sekali menempati posisi pertama hasil suara pemilu. Padahal, modalnya cukup besar, yaitu jumlah penduduk Muslim yang banyak, dan hadirnya organisasi masyarakat Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Pencapaian paling tinggi yang pernah ditoreh oleh parpol Islam hanyalah melalui Partai Majelis Syuro Muslimin Indonesia (Masyumi) pada Pemilu 1955, dengan menempati peringkat kedua, di bawah parpol binaan Presiden Soekarno, Partai Nasional Indonesia (PNI).
Lantas, mengapa PKS belum bisa menang? Dan pertanyaan lebih besarnya, mengapa pemilu di Indonesia tidak pernah dimenangkan parpol Islam?
Kalah Saing Partai Sekular?
Secara naluriah, jika kita bicara mengenai ancaman politik untuk parpol Islam, tentu kita akan berpaling pada eksistensi parpol dengan ideologi lain, contohnya yang berembelkan nasionalis dan sekularis. Memang, secara historis, pemilu di Indonesia selalu didominasi oleh partai nasionalis dan sekular. Fakta ini kontradiktif pada label Indonesia sebagai negara dengan masyarakat Muslim terbanyak. Mengapa ini terjadi?
Ada pandangan menarik dari seorang Indonesianis, Catriona Croft-Cusworth dalam tulisannya Why Islamic parties don’t win Indonesian elections, yang dimuat di kolom Lowy Institute. Pertama, ia menyebutkan, salah satu alasan kenapa parpol Islam tertinggal dibanding parpol ideologi lain adalah karena jangkauan pengaruh politik mereka dibatasi oleh jargon mereka sendiri yang terkesan eksklusif kepada satu jalan pandang tertentu, yaitu agama.
Sementara itu, parpol nasionalis dan sekularis memiliki keluwesan yang tidak dimiliki parpol Islam. Karena tidak memberikan kesan eksklusif, mereka lebih dapat mudah melakukan manuver politik ke bermacam kalangan masyarakat, seperti ke komunitas Muslim, atau bahkan ke komunitas Kristen. Contohnya adalah pembentukan sayap Islam milik Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Baitul Muslimin Indonesia.
Upaya seperti Ini dapat dengan mudah dilakukan partai non-Islam karena meskipun mereka sekular, mereka tetap berpegang pada ideologi Pancasila, dengan kepercayaan kepada Tuhan sebagai salah satu prinsip utama.
Poin yang kedua, Catriona mengutip hasil penelitian Jacqueline Hicks, seorang peneliti Universitas Notthingham, yang berjudul Explaining the Political Mobilisation of Islam in Indonesia. Di situ disebutkan bahwaelektabilitas parpol Islam menurun karena masyarakat Muslim tidak lagi bergantung kepada bantuan dari parpol, dan organisasi Islam seperti Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah.
Hal ini karena parpol nasionalis dan sekularis besar yang memiliki akses lebih ke sumber daya negara dianggap dapat lebih mampu menyediakan bantuan kesejahteraan sosial. Posisi lama NU dan Muhammadiyah sebagai penyedia jasa kesehatan dan edukasi lambat laun semakin terkikis. Konsekuensinya, tren ini telah melemahkan kemampuan organisasi-organisasi tersebut menyalurkan dukungan publik kepada kader-kader parpol Islam yang mayoritas juga adalah anggota dari NU dan Muhammadiyah.
Yang perlu diperhatikan kemudian adalah, dari poin-poin di atas, sebetulnya PKS beberapa tahun terakhir berusaha mencap dirinya sebagai parpol yang bukan eksklusif untuk kalangan Muslim. Pada Musyawarah Nasional (Munas) 2010 bahkan mereka mendeklarasikan diri sebagai partai yang bersifat inklusif dan terbuka untuk menerima kader berasal dari kalangan non-Muslim.
Baca Juga: Intoleransi Mana Yang Dimaksud Jokowi?
Terbaru, adalah dari hasil rapat kerja nasional (rakernas) yang diselenggarakan pada Maret 2021. PKS, melalui Sekretaris Jenderal (Sekjen) Habib Aboe Bakar Alhabsy mengatakan akan menampilkan wajah agama yang moderat untuk menciptakan hubungan timbal balik yang positif sehingga dapat menciptakan keharmonisan antar sesama anak bangsa.
Apakah ini artinya PKS berusaha menunjukkan sifat moderasi demi menghapus stigma eksklusivitas? Lantas, setelah bertahun-tahun dijalankan, kenapa masih tidak efektif?
Doktor politik Universitas Northern Illinois, Sunny Tanuwidjaja dalam tulisannya yang berjudul PKS post-Reformasi Indonesia menilai justru apa yang sedang dilakukan PKS adalah sebuah kekeliruan besar. Dengan berusaha mempenetrasi batasan yang selama ini berlaku bagi parpol Islam, PKS berusaha masuk ke lingkaran permainan partai nasionalis dan sekularis besar, dan ini adalah tantangan yang sulit jika PKS masih berembelkan partai Islam.
Sunny juga melihat, suksesnya PKS dalam mempertahankan elektabilitas, lebih diakibatkan oleh performa stagnan yang tidak memuaskan dari parpol-parpol Islam lainnya, bukan karena kesuksesan strategi inklusivitas dan moderasi.
Pada akhirnya, Sunny menilai apa yang dilakukan PKS telah membuktikan bahwa sistem demokrasi Indonesia saat ini semakin mengarah ke dominasi partai catch-all, atau partai dengan keinginan merangkul semua kalangan masyarakat. Dalam jangka panjangnya, tren seperti ini dikritik akan meremehkan peran ideologi sebuah partai.
Dengan begitu, apakah kita bisa mengartikan politik berbasis keagamaan semakin tidak efektif di Indonesia?
Saatnya Islamisasi Politik?
Kishore Mahbubani, Profesor Kebijakan Publik Universitas Nasional Singapura, dalam tulisannya yang berjudul Indonesia’s Democratic Miracle, menyebut di abad ke-21 ini Indonesia tidak hanya menjadi mercusuar bagi negara demokrasi, tetapi sebagai negara dengan penduduk Muslim terbanyak, juga jadi sumber inspirasi negara-negara Islam.
Dalam tulisannya, Mahbubani membeberkan kesuksesan Indonesia dalam mengatasi bermacam permasalahan modern. Contohnya seperti konflik Aceh tahun 2004, di mana Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) waktu itu berhasil meredam kekerasan berlanjut dengan solusi yang damai.
Padahal, selain adanya masalah sosial, pada tahun yang sama Aceh juga dilanda bencana tsunami, tetapi Indonesia berhasil bangkit. Sementara itu, negara Asia Tenggara lain yang terdampak tsunami dan sedang bermasalah, yaitu Sri Lanka dengan konflik Tamil, justru malah bertambah buruk.
Intisarinya, Mahbubani mengaitkan resolusi-resolusi konflik besar di Indonesia pada nilai yang dianut dalam Islam, yaitu musyawarah dan mufakat. Pernyataan ini, ditambah dengan fakta bahwa kita adalah negara Islam terbesar, tampaknya sulit jika membayangkan Indonesia menjadi negara yang benar-benar sekular.
Pandangan ini kemudian berlaku pada masalah politik. Meskipun mayoritas parpol besar Indonesia saat ini bukanlah parpol berbasis Islam, mau bagaimanapun, Islam akan selalu menjadi bagian dari politik Indonesia. Dari segi pandang kuantitas calon pemilih, ataupun dari identitas negara.
Baca Juga: Ada Erdogan Di Balik Rebranding PKS?
Kembali mengutip Sunny dalam tulisan lainnya yang berjudul Political Islam and Islamic Parties in Indonesia, ia berpendapat bahwa di tengah badai elektoral sekularisme, Islam akan selalu menjadi inti dari politik Indonesia. Menurunnya pengaruh elektoral parpol Islam tidak bisa ditafsirkan sebagai kemunduran politik berbasis Islam, tetapi justru sebaliknya: penetrasi Islam ke kepentingan parpol besar.
Sunny berpendapat bahwa pentingnya suara dan aspirasi umat Islam telah menembus parpol nasionalis, sekular, dan berbasis Pancasila yang selama ini menjadi entitas dominan di pemilu. Hal ini tampaknya juga disadari oleh mereka, dan telah membuat mereka lebih kuat dalam kontestasi politik, khususnya dalam melawan parpol Islam, yang tidak lagi menjadi satu-satunya saluran aspirasi umat Islam.
Di sini, PKS dan parpol Islam lainnya bisa mengambil sebuah pelajaran. Jika memang secara ideologis mereka mulai tidak keberatan untuk menjadi parpol yang moderat dan nasionalis, mengapa mereka tetap mempertahankan merek keagamaannya? Jika mempermasalahkan tentang representasi umat Islam, toh, ideologi Pancasila pun juga menekankan tentang pentingnya berketuhanan.
Mungkin, hal yang bisa dilakukan parpol Islam sekarang adalah dengan merombak hierarki partai, dan membuat sebuah tingkatan baru yang lebih bersifat universal dan inklusif. Lalu, menjadikan bentuk parpol Islam yang diterapkan saat ini sebagai sayap politik keagamaan dari hierarki baru tersebut. Dengan demikian, mereka bisa meninggalkan cap inklusivitas keagamaan, tanpa perlu benar-benar lepas dari keinginannya untuk merangkul aspirasi umat Islam. (D74)
