Beban Perum Bulog dalam melalukan penyerapan gabah petani pada musim panen raya rendeng pada Maret mendatang diperkirakan bakal berat. Kondisi ini dikarenakan stok beras di gudang perusahaan pelat merah ini masih menumpuk yang separuhnya merupakan beras sisa impor 2018.
PinterPolitik.com
Koordiantor Nasional Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP), Said Abdullah mengatakan, pemerintah mesti memutuskan kebijakan untuk memberikan solusi kepada Perum Bulog demi meringankan beban. “Perlu ada keputusan dan kebijakan yang bijak terhadap Bulog. Karena, beras ini mubazir kalau tidak tersalurkan,” kata Said, di Jakarta, Minggu (16/2).
Terlebih lagi peran Perum Bulog dalam pembentukan harga gabah di tingkat petani tidak begitu besar. Itu dikarenakan Perum Bulog hanya menguasai sekitar 10 persen pangsa pasar perberasan secara nasional. Titik krusial pada saat panen raya lebih terjadi di tubuh Perum Bulog ketimbang pembentukan harga gabah.
Namun memang, fungsi Bulog dalam penyerapan gabah sangat dibutuhkan sebagian petani ketika musim panen raya yang kerap kali memicu kejatuhan harga gabah.
Kendati demikian, Perum Bulog pun tetap tidak dapat optimal dalam menyerap gabah lantaran harga pembelian pemerintah (HPP) terhadap gabah yang digunakan sudah tidak sesuai dengan harga pasar.
Sesuai Instruksi Presiden Nomor 5 Tahun 2015, gabah di tingkat petani dibeli dengan harga Rp 3.700 per kilogram (kg). Harga itu bisa dinaikkan 10 persen menjadi Rp 4.070 per kg.
Menurut Said, meski harga dinaikkan, rata-rata harga gabah saat ini sudah jauh di atas itu. “Misal, taruhlah di harga Rp 4.500 per kg supaya Bulog bisa lebih bersaing dengan tengkulak untuk menyerap gabah,” kata dia.
Lewat HPP yang lebih tinggi, Bulog juga bisa memiliki dana yang lebih besar untuk bisa bersaing di pasar beras premium. Sebab, dana pembelian beras dengan HPP berasal dari anggaran pemerintah sehingga bisa diputar untuk mengembangkan bisnis beras tanpa melupakan fungsi penyelamatan petani.
Sebelumnya dalam Rapat Kerja dengan Komisi VI DPR RI, pada awal Februari lalu Dirut Perum Bulog, Budi Waseso, mengungkapkan bahwa pihaknya masih menyimpan beras impor sisa sebanyak 900 ribu ton.
Menurutnya, beras sisa impor tersebut adalah beras yang diimpor sejak 2018 yang hingga kini belum tersalurkan. Buwas pun menargetkan pada April 2020 beras itu harus sudah terdistribusi. “Sekarang masih sisa sekitar 900 ribu ton. Makanya ini yang harus terus kami upayakan, targetnya April itu harus sudah tersalur,” katanya.
Direktur Operasional dan Pelayanan Publik (OPP) Perum Bulog, Tri Wahyudi Saleh menyebut peralihan program Rastra ke Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang dilakukan Kementerian Sosial (Kemensos) sebagai pemicunya. “Saluran kami untuk distribusi jadi mengecil. Di sisi lain kami terus mendapat banyak penugasan,” tandasnya.
Berbeda dengan Rastra yang seratus persen disuplai Bulog, BPNT diberikan pemerintah kepada kalangan tertentu dengan berbentuk uang tunai. Penerima dibebaskan membeli beras dan bahan pokok dari e-warong, semacam tempat untuk membeli sembako, yang tidak sepenuhnya mengandalkan beras Bulog. (R58)
► Ingin lihat video menarik lainnya? Klik di bit.ly/PinterPolitik
Ingin tulisanmu dimuat di rubrik Ruang Publik kami? Klik di bit.ly/ruang-publik untuk informasi lebih lanjut.
