Soni diminta untuk memperhatikan beberapa hal dalam menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Misalnya, menjaga tingkat inflasi, monitoring musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), operasi pasar, serta ground breaking beberapa proyek dan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
pinterpolitik.com
JAKARTA – Sumarsono, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri, kembali menjadi Pelaksana Tugas Gubernur DKI, karena Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Wakilnya Djarot Saiful Hidayat harus cuti untuk mengikuti masa kampanye putaran kedua Pilkada DKI Jakarta.
Serah terima jabatan berlangsung, Senin (6/3/2017) malam, di Balaikota. Sumarsono, biasa disapa, Soni, akan jadi Plt Gubernur DKI sekitar 1,5 bulan. Sebelumnya, dia sudah jadi Plt, selama 3,5 bulan, pada masa kampanye putaran pertama. Oleh karena itu, tidak berlebihan bila disebut Sumarsono “spesialis” Plt Gubernur DKI Jakarta.
Anggota Komisi II DPR, Arteria Dahlan, mengemukakan, Soni adalah figur yang sudah berpengalaman memimpin DKI Jakarta, sebab pernah menduduki posisi yang sama, belum lama ini.
“Saya pikir tidak ada masalah karena Pak Soni kemarin toh sudah berpengalaman untuk mengurus DKI. Ini kali kedua dan lebih singkat, tidak lebih dari 1,5 bulan,” ujar Arteria, Selasa (7/3).
Oleh karena itu, ia meyakinkan publik agar tidak khawatir atas penunjukan kembali Soni oleh Mendagri.
“Tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Beliau itu sosok pekerja. Jadi, enggak main-main politik, tegak lurus sama undang-undang. Kemarin kan terbukti demikian,” kata politikus PDI Perjuangan itu.
Ia meminta Soni untuk memperhatikan beberapa hal dalam menjalankan pemerintahan di DKI Jakarta. Misalnya, menjaga tingkat inflasi, monitoring musyawarah perencanaan pembangunan (musrenbang), operasi pasar, serta ground breaking beberapa proyek dan pengadaan lahan untuk kepentingan umum.
Berdasarkan Permendagri
Penunjukan Dirjen Otda itu kembali sebagai Plt Gubernur DKI berdasarkan Keputusan Mendagri nomor 121.31-2374 Tahun 2017. Payung hukumnya, Permendagri No. 74/2016 tentang Cuti di Luar Tanggungan Negara bagi Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
Dalam Pasal 4 ayat 1 tertulis, selama Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota, menjalani cuti di luar tanggungan negara, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, ditunjuk Plt Gubernur, Plt Bupati, dan Plt Wali Kota sampai selesainya masa kampanye.
Ayat 2 berbunyi, Plt Gubernur, sebagaimana dimaksud pada ayat 1, berasal dari pejabat pimpinan tinggi madya Kementerian Dalam Negeri atau Pemerintah Daerah Provinsi.
Sumarsono kelahiran Tulungagung, Jawa Timur, 22 Februari 1959. Ia lulusan program doktor manajemen pendidikan di Universitas Negeri Jakarta. Berbagai jabatan strategis pernah dipegangnya, antara lain, Direktur Keserasian Pembangunan Daerah, Direktur Pengembangan Wilayah dan Sekretaris Direktorat Jenderal Bangda Kemendagri.
Ia juga pernah menjabat Direktur Pengembangan Usaha Ekonomi Masyarakat pada Ditjen PMD, Direktur Penataan Daerah dan Otonomi Khusus pada Ditjenl Otonomi Daerah, dan ASDEP Pengelolaan Lintas Batas Negara, serta Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara. Ia pernah menjadi Ketua Tim Delapan, yang menggodok sejumlah produk kebijakan, seperti, grand design pengelolaan perbatasan negara.
Seusai dilantik Senin malam, Sumarsono berjanji melanjutkan program gubernur non-aktif Basuki Tjahaja Purnama (Ahok). Ia akan meminta masukan dari Ahok selama menjabat Plt Gubernur.
Selain itu, dia akan berpegang teguh pada rencana kerja yang sudah disusun Ahok. Jika melakukan hal di luar koridor, dia mengaku siap ditegur. Sumarsono mengatakan, kebiasaannya berkonsultasi dengan Ahok sudah dilakukan sejak menjabat Plt Gubernur DKI pada cuti kampanye putaran pertama. Ia membantah kerap berselisih dengan Ahok dalam membuat kebijakan.
Ia menegaskan, kalau salah koridor, silakan disemprit. “Dulu saya sering konsultasi, hanya media yang ngipas-ngipas. Ke depan akan lebih baik,” katanya.
Sumarsono memiliki catatan khusus terkait penyelenggaraan putaran pertama Pilkada DKI. Catatannya terkait banyaknya warga Jakarta yang tidak bisa mencoblos meskipun membawa KTP elektronik, kartu keluarga, atau surat keterangan.
Ia ingin memastikan masalah itu tidak terjadi lagi pada putaran kedua. Ia pastikan semua bisa mencoblos agar jangan sampai ada yang kehilangan hak pilihnya.
Oleh karena itu, sebagai Plt Gubernur DKI kelancaran pelaksanaan putaran kedua Pilkada DKI menjadi prioritasnya. Apalagi, dia merasa memiliki lebih banyak waktu untuk turut memantau kesiapan pemungutan suara, karena menjabat Plt Gubernur DKI Jakarta, sekarang, tidak pada saat pembahasan anggaran maupun penyusunan organisasi perangkat daerah, seperti pada masa tugasnya yang lalu.
Program Titipan Ahok
Mengenai apa saja yang dititipkan Ahok, Plt Gubernur DKI itu mengatakan, melebihi dari yang dia bayangkan sebelumnya. Ia mengira titipan itu hanya dua sampai tiga poin, ternyata sembilan poin.
Apa rupanya yang dititipkan Ahok? Ketika menyampaikan sambutan pada penyerahan Nota Pengantar Tugas Plt Gubernur DKI Jakarta di Balaikota DKI Jakarta, Senin, Ahok menitipkan, antara lain, pembangunan ruang publik terpadu ramah anak (RPTRA) di tiap RW. Fokusnya, membeli banyak tanah untuk RPTRA.
Kemudian, pembangunan Jakarta Creative Hub, tempat berkumpul untuk menampung kreativitas. Ahok menginginkan adanya tempat kumpul kreatif di tiap kecamatan. Setelah membangun Jakarta Creative Hub di kawasan Thamrin, Pemprov DKI berencana membangun tempat serupa di Jalan Prof. Dr. Satrio, Jakarta Selatan.
Ahok juga mengungkapkan rencana Pemprov DKI Jakarta menjadikan makam Mbah Priok sebagai salah satu cagar budaya.
“Saya titip pembangunan Masjid Raya Daan Mogot. Tolong monitor tepat waktu dan rencananya diresmikan Presiden Jokowi,” katanya.
Selain itu, pengembangan BUMD DKI Jakarta. Ia meminta PT Transjakarta merekrut sopir angkutan kota. Sebab, angkutan kota semakin sulit bersaing dengan Transjakarta. Kemudian mobil angkotnya akan dihibahkan ke daerah sekitar.
Ia juga meminta PT Food Station Tjipinang Jaya untuk terus melakukan operasi pasar. Sumarsono juga diminta memperhatikan PD Pasar Jaya, yang akan membuka perkulakan, di mana warga bisa mendapat bahan pokok sesuai harga pabrik.
Mengelola Kota Besar
Sekitar 1,5 bulan lagi memimpin Jakarta jelas sangat singkat bagi Sumarsono walapun sudah berpengalaman 3,5 bulan dengan merasakan mahis-pahitnya mengelola sebuah kota besar. Tapi, dengan pengalaman puluhan tahun di Kemendagri, yang sangat dekat dengan pemerintah daerah, akan banyak membantu Sumarsono untuk memperhatikan titipan-titipan Ahok.
Pada “putaran pertama” sebagai Plt Gubernur DKI Sumarsono sudah menunjukkan kemampuannya, terutama dalam program pemberdayaan birokrasi. Oleh karena itu, kita yakin pada “putaran kedua” ini Sumarsono akan membukukan capaian lain. Seperti tekadnya untuk mencegah jangan sampai ada pemilih yang kehilangan haknya pada putaran kedua Pilkada nanti, juga pekerjaan besar dan semoga berhasil.
Kita berharap gebrakan pembangunan Sumarsono di Pemprov DKI dalam masa singkat ini, terutama mempertahankan program-progran yang dititipkan, lebih nyaring dari sebelumnya, demi Jakarta. (Berbagai sumber/E19)
