Pertemuan antara Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketum PPP Suharso Monoarfa dengan Ketum Nasdem Surya Paloh beberapa waktu lalu boleh jadi merupakan buntut kepanikan partai-partai koalisi pengusung Joko Widodo (Jokowi) atas adanya kemungkinan terjadinya politik kumpul kebo (kumbo) dengan Gerindra.
PinterPolitik.com
“It’s a perfectly lived-in moment that feels right in the ways you’d hope for when two people comfortably cohabitate” – Frank Ocean, penyanyi R&B asal Amerika Serikat
Beberapa waktu lalu, Ketum Nasdem Surya Paloh yang baru saja berulang tahun kedatangan beberapa tamu penting, yakni Ketum Golkar Airlangga Hartarto, Ketum PKB Muhaimin Iskandar (Cak Imin), dan Ketum PPP Suharso Monoarfa. Beberapa pihak menyatakan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan perayaan ulang tahun Paloh.
Beberapa pihak lain menyebutkan bahwa pertemuan tersebut berkaitan dengan pembagian “kue” di antara partai-partai KIK, terutama kursi pimpinan MPR. Sebelumnya, beberapa partai politik pengusung Jokowi tersebut dikabarkan tengah mengincar kursi ketua MPR, seperti Golkar dan PKB. Kedua partai ini merasa berhak atas posisi tersebut.
Dalam pertemuan tersebut, Paloh memberikan restu kepada partai-partai politik tersebut untuk menduduki kursi-kursi pimpinan MPR. Bos Media Group tersebut ingin memberikan kesempatan lebih bagi ketum-ketum yang dianggapnya sebagai juniornya.
Ketua Umum NasDem Surya Paloh menerima silaturahmi dari tiga ketua umum partai politik pendukung Jokowi-Ma’ruf Amin.
Surya Paloh Tegaskan Parpol Pendukung Jokowi Solid
Selengkapnya bisa dibaca di https://t.co/fcGuqbZEwT#NasDemAntiMahar #PolitikTanpaMahar
— Partai NasDem (@NasDem) July 23, 2019
Namun, uniknya, Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri tidak kebagian “kue” perayaan ulang tahun Paloh tersebut. Pasalnya, batang hidung presiden kelima tersebut tidak terlihat dalam pertemuan tersebut meskipun telah diundang. Meskipun begitu, partai-partai politik tersebut tetap mengklaim bahwa koalisinya masih dalam keadaan stabil meski Megawati tidak datang.
Terlepas dari klaim atas kestabilan koalisi tersebut, beberapa pertanyaan pun kemudian timbul, ada apa di balik pertemuan tersebut? Mengapa Megawati tidak hadir? Ke manakah arah koalisi partai pengusung Jokowi-Ma’ruf berjalan dalam dinamika politik kini?
Sinyal Kepanikan?
Pertemuan Paloh dan ketum parpol-parpol tersebut dapat menjadi sinyal respons partai-partai tersebut terhadap adanya kemungkinan partai-partai politik eks-Koalisi Indonesia Adil Makmur, seperti Gerindra bergabung dengan koalisi Jokowi. Usai pertemuan perayaan ulang tahunnya, Paloh pun mengingatkan kembali bahwa partai-partai politik KIK telah ikut memberikan sumbangsih dan berjuang bersama dalam Pilpres dan Pileg 2019.
Di sisi lain, PDIP tampaknya memutuskan untuk memberikan kesempatan untuk bekerja sama dengan partai lawannya, Gerindra. Pasalnya, partai berlambang banteng tersebut dalam beberapa momen tampak ingin menggandeng Gerindra, terutama dalam posisi-posisi kepemimpinan MPR.
Upaya pemberian kesempatan tersebut boleh jadi merupakan cara PDIP untuk mendukung pemerintahan Jokowi 2.0. Dan Slater dalam tulisannya di East Asia Forum menjelaskan bahwa upaya semacam ini ditujukan untuk mendapatkan dukungan dari partai politik lawan.
Manuver politik yang disebut sebagai kartelisasi partai politik ini tentunya turut didasarkan pada kesepakatan yang resiprokal, di mana partai politik tersebut turut mendapatkan keuntungan berupa pembagian jatah kursi di pemerintahan. Tidak mengherankan pula apabila upaya kartelisasi yang dilakukan Jokowi dan PDIP terhadap Prabowo Subianto dan Gerindra ini mendapatkan penolakan dari partai-partai politik lain.
Politik kumpul kebo (kumbo) menuai berbagai pendapat yang berbeda dalam Koalisi Indonesia Kerja. Click To TweetKemungkinan terkait adanya kedekatan antara PDIP dan Gerindra ini bisa jadi berujung pada terwujudnya politik kumpul kebo (kumbo) atau kohabitasi – di mana dua pihak yang sebelumnya tidak terikat tinggal bersama. Tentunya, politik kumbo ini menuai berbagai pendapat berbeda dalam KIK.
Bukan tidak mungkin bila perbedaan pendapat yang terjadi KIK dapat berujung pada perpecahan. Pasalnya, patronase – pendistribusian sumber seperti jabatan politik – yang gagal kerap berujung pada terbentuknya faksi-faksi baru di antara suatu kelompok.
Ulla Fionna dan Dirk Tomsa dalam tulisannya yang berjudul Parties and Factions in Indonesia menjelaskan bahwa kontestasi politik di Indonesia lebih diwarnai oleh kompetisi atas keinginan patronase dibandingkan dengan kompetisi programatis dan ideologis. Meskipun Fionna dan Tomsa lebih banyak berbicara soal konflik intra-partai, kondisi serupa juga dapat menggambarkan kontestasi intra-koalisi yang tengah terjadi.
Lalu, bila kontestasi ini benar tengah terjadi, kemanakah arah kontestasi intra-KIK ini berujung?
Siapa Geng Kumbo?
Politik kumbo yang tengah dilakukan oleh Jokowi dan partainya PDIP ini bisa saja berujung pada pembagian kursi untuk pihak-pihak tertentu. Tentunya, dalam kontestasi ini, beberapa pihak tidak akan dapat memperoleh keuntungan optimal.
Kontestasi ini mungkin dapat digambarkan dengan teori permainan (game theory) – di mana terdapat dua belah pihak yang saling bersaing. Secara matematis, teori ini menggambarkan model persaingan yang saling memperebutkan keuntungan antara satu sama lain.
Jika kita tilik kembali pada keinginan PDIP terkait politik kumbonya, partai berlambang banteng tersebut ingin menggandeng Golkar, Gerindra, serta DPD di MPR. Bila lobi-lobi politik di antaranya berhasil, politik kumbo PDIP-Gerindra di majelis tersebut bisa saja mendapatkan suara mayoritas, yakni sekitar 63 persen dari 692 kursi MPR – dengan komposisi PDIP (17,3 persen), Gerindra (11,24 persen), Golkar (11 persen), dan DPD (23,5 persen).
Tentunya, seperti yang dijelaskan oleh Rodolfo Coelho Prates dalam tulisannya yang berjudul Power in Game Theory, kekuatan (power) yang lebih besar dapat diperoleh dari keunggulan yang dimiliki guna mewujudkan kepentingannya dalam politik. Pasalnya, kombinasi antara partai-partai dan anggota DPD tersebut bisa jadi membuat geng kumbo ini lebih leluasa dalam mendorong agenda-agenda politik bersamanya, termasuk untuk mendukung pemerintahan Jokowi.
Komposisi partai-partai politik ini di MPR dan DPR tersebut bisa saja turut dituangkan dalam posisi-posisi di kabinet Jokowi. Dengan begitu, politik kumbo ini memiliki kemungkinan lebih besar untuk terwujud di sisi pemerintahan.
Bila kemungkinan kumbo ini semakin nyata akan terjadi, bukan tidak mungkin pernyataan Amien Rais terkait porsi pemerintahan 55:45 akan terwujud. PDIP dan Gerindra bisa saja juga mengisi berbagai posisi di kabinet Jokowi 2.0 tersebut
Partai Golkar juga mungkin akan diuntungkan dengan pengaruh sang presiden yang juga sentral di internal partai tersebut. Pasalnya, sang presiden dianggap berpengaruh dalam penentuan kepemimpinan partai berlambang pohon beringin tersebut. Jokowi bisa saja memilih mendukung ketua umum Golkar yang lebih terbuka dengan wacana masuknya Gerindra dalam proses kumbo.
Pihak-pihak yang mendukung politik kumbo ini mungkin juga akan diuntungkan. Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan misalnya, bisa jadi akan memperoleh posisi strategis dalam kabinet Jokowi 2.0. – mengingat jasanya yang disebut-sebut berhasil dalam mendorong rekonsiliasi Jokowi-Prabowo.
Pada akhirnya, bila kemungkinan politik kumbo ini terjadi, pihak-pihak yang berkuasa di pemerintahan nantinya akan diwarnai oleh PDIP, Golkar, dan Gerindra. Selain itu, sosok-sosok yang mendukung upaya kumbo ini juga bisa jadi mendapatkan apresiasi dengan diberikan posisi di kabinet Jokowi 2.0.
Mungkin, ungkapan dalam screenplay Frank Ocean terkait kohabitasi di awal tulisan dapat menggambarkan upaya kumbo ini. Kelompok-kelompok yang berkuasa ini nantinya bisa saja merasa nyaman bila politik kumbo ini terwujud, entah apakah akan benar kenyamanan tersebut dapat terwujud dengan adanya partai-partai lain yang tak merestuinya. (A43)
