Sandiaga Uno disebut-sebut berpotensi untuk menjadi capres dalam Pilpres 2024. Demi mewujudkan pencalonannya, Sandi dianggap perlu mempertimbangkan beberapa langkah politik.
PinterPolitik.com
“Gotta keep it pushing. Can’t let the government tell me how my future looking” – Kendrick Lamar, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Sandiaga Uno saat ini tengah menjadi buah bibir yang tengah hangat-hangatnya dibicarakan oleh masyarakat. Setelah kemelut Pilpres 2019 usai beberapa waktu lalu, cawapres nomor urut 02 disebut-sebut memiliki potensi besar untuk maju sebagai capres dalam Pilpres 2024.
Setelah diusulkan sebagai calon potensial oleh Lingkaran Survei Indonesia (LSI Denny JA), beberapa pihak turut menimbang langkah-langkah politik apa yang perlu dilakukan Sandi untuk mewujudkan pencalonan tersebut. Salah satunya yang diusulkan oleh LSI Denny JA adalah dengan mencari kendaraan politik.
Selang waktu yang tak lama, beberapa prediksi akan langkah Sandi selanjutnya turut bermunculan. Salah satunya datang dari Direktur Riset Charta Politika, Muslimin. Menurutnya, Sandi perlu bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi)-Ma’ruf Amin.
Pendapat Muslimin menjadi sangat menarik, mengingat Jokowi sendiri telah menyatakan bahwa dirinya terbuka bila Prabowo Subianto dan Sandi ingin bergabung. Menurut Muslimin, jabatan strategis yang dipegangnya nanti dapat menjadi cara Sandi untuk menunjukkan kinerjanya yang mumpuni agar dapat tetap terlihat di mata publik.
Saya yakin menjadi oposisi yang loyal, yang kritis, konstruktif dan terus mengkoreksi langkah-langkah pemerintah tanpa ada kepentingan apapun akan lebih terhormat dan berwibawa di mata masyarakat.
— Sandiaga Salahuddin Uno (@sandiuno) July 3, 2019
Sandi memang sepertinya perlu menimbang langkah-langkah politik tertentu guna menjaga momentumnya hingga Pilpres 2024 di masa mendatang. Pertanyaannya, langkah politik mana yang menjanjikan bagi Sandi? Apakah jabatan di pemerintahan dapat menguntungkan Sandi? Ataukah lebih menjanjikan bila menjadi oposisi?
Jabatan Strategis?
Opsi langkah politik bagi Sandi untuk bergabung dengan pemerintahan Jokowi bisa jadi menjanjikan. Dalam sejarahnya di berbagai negara, jabatan-jabatan strategis kerap dianggap dapat menjadi batu loncatan dalam perjalanan menuju kursi kepresidenan.
Di Amerika Serikat misalnya, jabatan-jabatan strategis di pemerintahan dianggap dapat menjadi batu loncatan yang menjanjikan dalam perjalanan menuju kepresidenan. Berbagai jabatan seperti wakil presiden, menteri-menteri kabinet, gubernur, senator, hingga wali kota dianggap dapat menjadi batu loncatan kepresidenan AS.
Di Indonesia sendiri, jabatan-jabatan tertentu juga disebut-sebut menjadi batu loncatan guna menjabat sebagai presiden. Salah satunya adalah jabatan Gubernur DKI Jakarta. Asumsi ini pun terbukti dengan perjalanan Presiden Jokowi yang juga sempat memegang jabatan tersebut.
Kembali lagi ke AS, Nathaniel Rakich yang merupakan lulusan dari Harvard University mencoba membedah posisi-posisi strategis apa saja yang menjanjikan untuk menjadi presiden di negeri Paman Sam tersebut dalam tulisannya di FiveThirtyEight – situs milik ABC News. Salah satunya yang menjanjikan adalah jabatan di kabinet.
Rakich mencoba merangkum kandidat-kandidat presidensial AS sejak Pilpres pertama di negara tersebut pada tahun 1789. Setidaknya, sepanjang sejarahnya, terdapat 12 mantan pemegang jabatan menteri yang pernah dinominasikan sebagai kandidat presidensial. Salah satunya adalah Hillary Clinton yang pernah dicalonkan partai besar seperti Partai Demokrat AS.
Dari 12 kandidat mantan menteri tersebut, setengah darinya berhasil mendapatkan jabatan presiden AS – terutama mantan menteri luar negeri, dari Thomas Jefferson, James Madison, John Quincy Adams, hingga Martin van Buren. Sosok-sosok menteri tersebut sempat dianggap sebagai presidential material yang unggul di AS.
Jabatan yang dipegang dapat menjadi modal politik bagi politisi tersebut Click To TweetMungkin benar apabila karier sebagai menteri di kabinet dapat meningkatkan kemungkinan seorang kandidat agar terpilih menjadi presiden. Berdasarkan penjelasan Manuel Alcántara-Sáez dalam tulisannya yang berjudul Political Career and Political Capital, jabatan yang dipegang dapat menjadi modal politik bagi politisi tersebut.
Seorang politisi biasanya memiliki dua macam modal politik, yaitu modal personal dan modal yang didelegasikan (delegated). Modal personal datang dari pengalaman, pengetahuan, dan pendidikan pribadi politisi. Di sisi lain, modal yang didelegasikan didapatkan ketika politisi tersebut memegang sebuah jabatan.
Modal-modal ini akan menumpuk layaknya sebuah proses kumulatif sehingga dapat berpengaruh pada karier politik seseorang. Menurut Alcántara-Sáez, modal politik dapat datang dari kesuksesan-kesuksesan yang pernah diraih dalam karier politiknya dan dapat berujung pada imej politisi dan kesuksesan elektoralnya.
Lalu, bagaimana dengan keuntungan yang akan didapatkan oleh Sandi bila menjadi menteri di kabinet Jokowi?
Bila berkaca pada pengalaman beberapa presiden AS dan penjelasan Alcántara-Sáez, jabatan menteri Sandi bisa saja membantunya untuk menjadi lebih unggul dalam Pilpres 2024. Belum lagi, pendidikan dan pengalaman pribadinya yang cakap dalam bidang kewirausahaan dapat menjadi tambahan modal personal baginya.
Di Luar Pemerintahan?
Meskipun Sandi dianggap dapat mendapatkan modal politik tertentu bila bergabung dengan pemerintahan Jokowi, Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga dinilai lebih baik menjadi oposisi oleh beberapa pihak. Sebagai oposisi, Sandi dianggap akan lebih mampu dalam mendapatkan citra publik.
Usulan tersebut bisa jadi benar. Pasalnya, oposisi dianggap memiliki keuntungan guna menjaga dan meningkatkan momentum politik dalam Pemilu mendatang.
Raphaël Soubeyran dan Pascal Gautier dalam tulisan mereka yang berjudul Political Cycles menawarkan konsep keuntungan oposisi (opposition advantage) yang mungkin dapat membantu menerawang opsi-opsi langkah politik ke depan bagi Sandi.
Keuntungan yang dapat dimiliki oposisi ini bisa jadi berkaitan dengan teori efek negativitas yang dikutip oleh Soubeyran dan Gautier. Dalam teori tersebut, dijelaskan bahwa keputusan pemilih turut didasarkan pada kinerja pemerintah. Informasi yang buruk akan lebih berdampak dibandingkan dengan informasi positif.
Apalagi, nama Jokowi di kancah Pilpres 2024 nantinya juga tidak lagi mewaranai diskurusnya. Keuntungan oposisi pun bisa jadi sangat kentara. Menurut Soubeyran dan Gautier, perhitungan tersebut didasarkan pada keuntungan kandidat yang terafiliasi dengan oposisi ketika bersaing dengan kandidat dari partai yang berkuasa yang bukan merupakan petahana.
Konsep keuntungan oposisi ini bisa juga sejalan dengan momentum politik yang telah dibangun oleh Sandi selama Pilpres 2019. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut kerap tampak cakap dalam mengkritisi pemerintahan Jokowi.
Momentum tersebut pun sejalan dengan taktik Sandi yang populer di masyarakat. Upayanya untuk berkeliling ke penjuru wilayah Indonesia dan mengumpulkan berbagai keluh kesah masyarakat bisa dibilang telah menarik perhatian publik dan media.
Bila Sandi untuk memutuskan bergabung dengan pemerintahan Jokowi, bukan tidak mungkin apabila momentum politik pengusaha Saratoga yang kritis akan terbenam. Pasalnya, upaya kooptasi – melibatkan penantang dan oposisi potensial ke dalam pemerintahan – yang dilakukan Jokowi tersebut bisa jadi membatasi kemampuan kritik Sandi.
Apalagi, menurut Patrick G. Coy dalam tulisannya yang berjudul Co-optation, kooptasi juga membuat hasil kinerja pemerintahan menjadi milik bersama, termasuk milik penantang potensial yang dikooptasi. Tentunya, bila kinerja pemerintahan Jokowi buruk, Sandi – bilamana menjadi bagian di dalamnya – akan turut terdampak.
Kemungkinan tersebut juga didukung oleh tulisan Hamish McRae di The Independent. Dalam tulisan tersebut, dijelaskan bahwa pemerintahan di hampir seluruh negara memiliki tendensi untuk dianggap telah berkinerja buruk di masyarakat.
Menurut McRae, terdapat tiga hal yang memengaruhi kefrustrasian masyarakat terhadap pemerintah, yaitu besarnya ukuran institusional pemerintah yang membuatnya susah diatur, kompleksnya keperluan dan kewajiban pemerintah, serta ekspetasi yang tinggi terhadap pemerintah dari masyarakat.
Dari tiga hal tersebut, bukan tidak mungkin pemerintahan Jokowi juga akan menemui kesulitan-kesulitan tersebut. Apalagi, bila sudah terendus kasus-kasus penyalahgunaan, seperti korupsi jual-beli jabatan kementerian yang mencuat beberapa bulan lalu.
Bila hal tersebut mungkin terjadi, Sandi bisa jadi lebih baik memutuskan untuk tetap berada di luar pemerintahan. Mantan Wakil Gubernur DKI Jakarta tersebut juga telah memberikan sinyal bahwa dirinya akan menjadi mitra penyeimbang bagi pemerintah.
Mungkin, dengan bergabung ke pemerintahan Jokowi, Sandi bisa saja mendapatkan beberapa keuntungan dalam menyongsong Pilpres 2024. Namun, keputusan untuk tetap berada di luar pemerintahan bisa jadi lebih sesuai dengan momentum politik Sandi sebagai presiden masa depan Indonesia.
Mungkin, lirik rapper Kendrick Lamar di awal tulisan dapat menggambarkan hal ini. Sandi mungkin perlu tetap mendorong upayanya sebagai sosok yang kritis karena pemerintah bisa jadi dapat memengaruhi potensinya di 2024 bila bergabung. Menarik untuk dinanti kelanjutannya. (A43)
