Beberapa akademisi Australia ditolak masuk ke wilayah Indonesia oleh pihak imigrasi. Jika ditelusuri, akademisi-akademisi itu memang kerap punya tulisan yang cukup kritis tentang Indonesia dan secara khusus tentang pemerintah.
PinterPolitik.com
“Speech is very feared, mostly when it’s unpopular and free” – Lupe Fiasco, penyanyi rap asal Amerika Serikat
Jika sebelumnya banyak jurnalis asing dilarang masuk ke beberapa wilayah seperti Papua, pemerintah Indonesia kini tampaknya menghadapi hal baru. Kali ini, giliran para akademisi Australia yang ditolak masuk ke wilayah Indonesia.
Beberapa akademisi Australia ini dicegat dan tidak diperbolehkan masuk oleh pihak imigrasi, padahal mereka bermaksud untuk melakukan penelitian. Ross Tapsell misalnya, disebut-sebut telah lama tinggal di Indonesia tetapi melakukan penelitian tanpa sepengetahuan dari Kemristekdikti.
Alhasil, sang akademisi perlu mengurus kembali visa khusus bila ingin melanjutkan penelitiannya di Indonesia. Pasalnya, akademisi-akademisi ini disebut-sebut menyalahgunakan visa turis yang seharusnya tidak diperuntukkan bagi keperluan penelitian.
Berdasarkan laporan Sydney Morning Herald, akademisi-akademisi Australia sebenarnya sudah biasa menggunakan visa turis untuk bertandang ke Indonesia. Menurut para akademisi tersebut, proses untuk memperoleh visa akademis memakan waktu terlalu banyak, yaitu hingga enam bulan, serta sulit untuk didapatkan.
Two Australian academics @RossTapsell and @_DaveMcRae_ are blocked to enter Indonesia. It's detrimental to the advancement of knowledge in Indonesia? https://t.co/sQIitwn27B
— Andreas Harsono (@andreasharsono) June 26, 2019
Tentunya, keputusan imigrasi untuk menolak Tapsell dan David McRae tidak lepas dari kritik. Profesor Dewi Fortuna Anwar, peneliti politik dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) – lembaga yang sebelumnya berwenang dalam menyeleksi permintaan penelitian, menyayangkan peraturan yang diberlakukan oleh pemerintah.
Menurut sang profesor, peraturan visa yang terlalu berat dapat menghambat perkembangan ilmu pengetahuan di Indonesia. Oleh sebab itu, pemerintah perlu merevisi peraturan visa tersebut.
Terlepas dari persoalan visa tersebut, beberapa pertanyaan mengenai penolakan ini pun timbul. Mengapa pemerintah Indonesia menolak akademisi-akademisi dari Australia tersebut? Lalu, apakah hal ini ada kaitannya dengan pemerintah Australia?
For Knowledge is Power…
Tindakan Ditjen Imigrasi yang menolak para akademisi ini boleh jadi memiliki alasan. Pasalnya, beberapa akademisi Australia tersebut ditengarai kerap membuat tulisan yang membahas perpolitikan Indonesia.
Tapsell misalnya, pernah menulis sebuah tulisan yang berjudul Indonesia’s Media Oligarchy and the “Jokowi Phenomenon.” Tulisan yang dibuat oleh akademisi dari Australian National University (ANU) tersebut membahas mengenai Jokowi yang banyak didukung oleh oligarki media, seperti Surya Paloh yang memiliki saluran televisi Metro TV.
Selain Tapsell, McRae juga pernah menulis mengenai pemerintahan Jokowi dalam sebuah artikel yang dirilis di Inside Indonesia. Dalam artikel tersebut, akademisi dari University of Melbourne tersebut menyinggung sedikit rekam jejak pemerintahan Jokowi yang buruk sebagai konsekuensi dari minimnya sokongan politik dan komitmen personal sang presiden.
Selain Tapsell dan McRae, akademisi-akademisi Australia lainnya juga pernah membuat tulisan yang tajam terhadap pemerintahan Jokowi. Tom Power dan Tim Lindsey yang pernah dikutip oleh tim Prabowo Subianto-Sandiaga Uno dalam gugatannya ke Mahkamah Konstitusi (MK) misalnya, menyebutkan bahwa pemerintahan Jokowi menggunakan cara-cara otoritarian dalam menghadapi lawan-lawan politiknya.
Bila kita tilik kembali, pada akademisi ini berasal dari perguruan tinggi yang sama. Tapsell dan Power misalnya, berasal dari ANU. Di sisi lain, McRae dan Lindsey berasal dari University of Melbourne.
Pengetahuan dan kekuatan (power) memiliki makna yang saling mengartikan dalam suatu diskursus. Click To TweetKedua kampus besar Australia tersebut tergabung dalam suatu kelompok yang bernama Group of Eight (Go8). Kelompok ini merupakan kumpulan dari delapan kampus terbaik di negeri kanguru tersebut.
Sebagai kelompok yang didasari pada kepentingan penelitian, Go8 memiliki beberapa prinsip. Salah satu prinsip yang ditekankannya adalah kebebasan berpendapat. Dalam situsnya, Go8 menyatakan bahwa kebebasan berpendapat merupakan hak yang paling mendasar bagi kemajuan dan diskursus publik.
Kehadiran para akademisi ini dalam berkomentar mengenai perpolitikan Indonesia pun menjadi beralasan. Pasalnya, bila mengacu pada prinsip Go8 dalam Hefei Statement tersebut, debat publik merupakan hal yang lumrah guna menciptakan pemahaman dan pengetahuan baru.
Selain itu, dari tulisan-tulisan tersebut, keputusan pemerintah untuk menolak para akademisi Australia ini bisa saja menjadi beralasan. Pasalnya, pengetahuan para akademisi yang cakap dalam studi Indonesia tersebut tentu memiliki pengaruh tersendiri dalam diskursus politik di masyarakat.
Keterkaitan pengetahuan dengan diskursus ini pernah dibahas oleh filsuf asal Prancis yang bernama Michel Foucault. Menurut sang filsuf, pengetahuan dan kekuatan (power) memiliki makna yang saling mengartikan dalam suatu diskursus.
Dengan didasari pengetahuan, timbul lah kekuatan untuk memengaruhi diskursus. Begitu juga dengan sebaliknya, kekuatan tersebut juga dapat digunakan untuk membentuk pengetahuan dan kebenaran yang diyakini oleh masyarakat.
Jika ditarik kembali pada kasus akademisi-akademisi Australia tersebut, hubungan konseptual antara kekuatan dan pengetahuan ala Foucault ini dapat menjelaskan bahwa diskursus politik Indonesia bisa jadi turut dipengaruhi oleh kekuatan para akademisi yang didasarkan pada pengetahuannya. Mungkin, pemerintahan Jokowi menyadari kekuatan para akademisi tersebut sehingga memutuskan untuk membatasi ruang gerak mereka.
Kemesraan Indonesia-Australia?
Uniknya, beberapa akademisi tersebut tampak tidak ingin turut campur dalam riuh Pilpres 2019 setelah tim Prabowo-Sandi mengutip mereka dalam gugatan yang diajukannya ke MK. Bagi Power dan Lindsey, pengutipan yang dilakukan tim paslon tersebut tidak relevan dengan hasil Pilpres 2019.
Padahal, Power dan Lindsey sebelumnya mengkritik Jokowi yang dianggap menggunakan cara-cara otoritarian dalam menghadapi lawan-lawan politiknya. Dalam tulisan Power di New Mandala, Jokowi dianggap telah menggunakan cara-cara iliberal guna melawan kekuatan-kekuatan iliberal, seperti Front Pembela Islam (FPI).
Sejauh ini, tak terungkap secara resmi dan utuh mengapa mereka belakangan justru bersikap berlawanan. Bisa jadi, mereka tidak ingin bernasib sama seperti Tapsell yang ternyata telah dicekal oleh pihak imigrasi semenjak awal April lalu.
Di luar itu, hubungan Indonesia-Australia bisa saja turut berkontribusi bagi gerak-gerik kedua akademisi tersebut. Pasalnya, hubungan pemerintahan Jokowi dengan pemerintahan Scott Morrison di Australia disebut-sebut sedang dalam fase yang mesra.
Mengacu pada tulisan analisis milik jurnalis Max Walden di ABC News, kemenangan Jokowi dalam Pilpres lalu bisa saja disambut dengan baik oleh Canberra. Dengan mengutip pendapat beberapa ahli, Walden menjelaskan bahwa Indonesia dan Australia memiliki banyak kesamaan kepentingan.
Kesamaan kepentingan yang dimaksud ini berkaitan dengan kepentingan dagang antara kedua negara ini. Dalam tulisan Walden tersebut, dijelaskan bahwa proses ratifikasi kesepakatan dagang yang ditandatangani oleh Enggartiasto Lukita-Simon Birmingham pada Maret lalu bisa jadi lebih lancar seiring dengan terpilihnya kembali Jokowi dan Morrison.
Perjanjian dagang ini disebut-sebut sejalan dengan kepentingan Jokowi yang ingin meningkatkan keberhasilannya di bidang ekonomi. Dengan adanya perjanjian bilateral tersebut, diharapkan laju investasi dari Australia dapat meningkat.
Selain itu, kesamaan kepentingan disebut-sebut juga terjadi pada sektor pertahanan dan keamanan. Sambhi dalam tulisan Walden menjelaskan bahwa konsep Indo-Pasifik ala Indonesia memiliki keterkaitan yang erat dengan visi kawasan milik India dan Australia.
Berdasarkan diskusi panel yang dilaksanakan oleh Brookings Institute, ketiga negara tersebut memiliki kekhawatiran yang konvergen dalam isu-isu pertahanan dan keamanan dalam menghadapi kekuatan Tiongkok yang terus bertumbuh, terutama dalam isu keamanan maritim. Pemerintahan Jokowi sendiri sempat khawatir dengan meluasnya pengaruh Tiongkok di Laut Natuna Utara.
Bisa jadi, alasan kemesraan Jokowi-Morrison inilah yang membuat Power dan Lindsey menolak pengutipan yang dilakukan oleh tim Prabowo-Sandi. Pasalnya, Go8 sendiri menyambut terpilihnya Morrison sebagai Perdana Menteri Australia.
Mungkin, seperti pemerintahan Jokowi terkait Tapsell dan McRae, Go8 dan Morrison menyadari bahwa Power dan Lindsey sebagai akademisi memiliki pengetahuan yang dapat memengaruhi diskursus publik, apalagi bila mengancam hubungan mesra tersebut.
Bila benar begitu, lirik rapper Lupe Fiasco di awal tulisan pun menjadi relevan. Sebuah pendapat akan sangat ditakuti oleh penguasa ketika pendapat itu tidak populer dan bisa beredar bebas, apalagi jika pendapat itu didasari oleh pengetahuan yang mumpuni. (A43)
