Wacana untuk menggelar Ijtima Ulama mengemuka di beberapa faksi pendukung Prabowo-Sandi. Alasan kecurangan Pemilu 2019 menjadi dasar forum ulama tersebut hendak digelar. Dengan waktu dan tempat yang belum pasti, wacana ini menjadi gambaran proses tawar menawar kepentingan yang terjadi di antara kelompok elite. Pasalnya, politik identitas sering kali tidak muncul dari bawah, melainkan menjadi alat elite di tingkatan teratas menegosiasikan kepentingan.
PinterPolitik.com
“Hati-hati Pak Jokowi, jika terjadi people power, maka anda akan finis, anda akan selesai. Ciptakanlah Pemilu yang jujur dan adil”.
:: Habib Rizieq Shihab dalam salah satu video seruan terbaru ::
[dropcap]S[/dropcap]aat euforia film superhero Avengers: Endgame melanda hampir seluruh dunia, mayoritas masyarakat Indonesia masih larut dalam panasnya Pemilu 2019. Mulai dari tuduhan kecurangan Pemilu, quick count yang dibayar oleh salah satu pihak, hingga narasi people power, menjadi penghias tajuk utama pemberitaan dalam negeri.
Yang terbaru muncul adalah wacana untuk melaksanakan Ijtima Ulama III dari beberapa kelompok, terutama dari pendukung pasangan Prabowo Subianto-Sandiaga Uno. Tuduhan kecurangan Pemilu (electoral fraud) yang disebut masif, struktural dan sistematis menjadi tajuk utama yang disuarakan oleh kelompok tersebut.
Dengan konteks posisi sang lawan, Joko Widodo (Jokowi) sebagai penguasa petahana, tudingan tersebut tentu saja beralasan. Hal itulah yang membuat wacana untuk kembali menggelar Ijtima Ulama demi membahas persoalan kecurangan yang dituduhkan tersebut menjadi warna lanjutan dari penggunaan politik identitas dalam Pemilu kali ini.
Adalah Front Pembela Islam (FPI) dan Presidium Alumni (PA) 212 yang menggulirkan wacana Ijtima Ulama III tersebut. Setelah dua jilid Ijtima Ulama sebelumnya menjadi ajang konsolidasi kekuatan kelompok Islam pendukung Prabowo-Sandi, edisi ketiga forum ulama ini disebut spesifik akan membahas persoalan kecurangan Pemilu.
Jika rekonsiliasi tidak bisa terwujud dan Ijtima Ulama III menghasilkan rekomendasi aksi massa protes, maka chaos yang timbul bisa menjadi endgame atau akhir permainan politik Jokowi. Click To TweetSekalipun belum jelas waktu dan tempat pelaksanaan acara tersebut, wacana ini juga menguatkan arah gerakan mobilisasi massa protes yang oleh beberapa kelompok disebut people power – walaupun konsepsi tersebut sesungguhnya punya makna yang berbeda.
Hal ini juga diperkuat dengan seruan Imam Besar FPI Habib Rizieq Shihab dari Mekkah yang ikut menyerukan ancaman people power tersebut. Bahkan, hal yang disampaikan oleh Rizieq dalam salah satu video terbarunya, terkesan cukup keras dan ditujukan langsung kepada Jokowi dan jajaran pemerintahannya.
Ia misalnya meminta kubu petahana untuk mengakui kemenangan Prabowo-Sandi dan menjamin agar Pemilu berlangsung jujur dan bersih. “Jika terjadi people power, maka anda akan finis, anda akan selesai, bahkan anda akan pensiun dengan sangat terhina”. Demikian kata-kata Rizieq.
Tentu ucapan Rizieq yang kontras dengan penerimaan Jokowi oleh Raja Salman yang sangat luar biasa dalam kunjungannya ke Arab Saudi beberapa waktu pasca hari pemungutan suara, tidak bisa begitu saja diabaikan.
Apalagi, dengan makin mengerucutnya hasil akhir real count yang dilakukan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), konteks dorongan konsolidasi kekuatan politik Islam ini akan menjadi alat tawar menawar atau bargaining yang cukup kuat kepada siapa pun yang akan memenangkan kontestasi.
Dengan konteks wacana Ijtima Ulama III yang disuarakan tersebut, tentu menarik untuk melihat arah politik identitas pasca Pemilu 2019. Pertanyaannya adalah kepentingan apa yang ada di balik aksi-aksi yang demikian ini?
Ujung Tawar Menawar Politik Identitas
Beberapa hari terakhir ini, beberapa media internasional cukup kuat menyoroti konteks penggunaan politik identitas dalam Pemilu 2019 di Indonesia, utamanya dalam hal dampak yang akan terjadi pasca gelaran kontestasi elektoral tersebut usai.
Barry Desker dalam kolom opini di portal berita asal Singapura, The Straits Times misalnya, menyinggung soal perpecahan yang terjadi di antara kelompok-kelompok Islam, utamanya antara kelompok Islam tradisionalis-sinkretis dengan kelompok modernis.
Kelompok pertama identik dengan Nahdlatul Ulama (NU) yang ada di belakang pasangan Jokowi-Ma’ruf, sementara kelompok kedua mayoritas berada di belakang Prabowo-Sandi. Konteks politik aliran ini memang berpotensi melahirkan gesekan yang bisa memuncak pada konflik horizontal jika tidak mampu didinginkan oleh elite-elite yang ada di atasnya.
Hal serupa pun disoroti oleh The Economist yang melihat konteks rift atau celah yang terjadi antara dua kelompok identitas dalam Islam, yakni antara kelompok moderat dan kelompok hardline atau garis keras.
Secara kebetulan kelompok pertama cenderung ada di kubu Jokowi-Ma’ruf – sekalipun Ma’ruf Amin punya rekam jejak yang sebetulnya tidak terlalu bagus dalam hal moderasi dengan kelompok berbeda keyakinan – sementara kelompok kedua mayoritas berada di kubu Prabowo-Sandi, katakanlah lewat FPI, PA 212, hingga Gerakan Nasional Pengawal Fatwa (GNPF) yang menjadi salah satu penggerak utama aksi Bela Islam jelang Pilkada DKI Jakarta 2017 lalu.
Konteks ini memang menggambarkan pertentangan yang mungkin akan timbul di antara dua kelompok pendukung pasca Pilpres 2019. Ekskalasinya akan bertambah parah jika seruan pertentangan itu – dalam bahasa seperti people power misalnya – mampu menggerakan masyarakat hingga ke tingkatan paling bawah.
Walaupun demikian, konteks politik identitas yang menyeruak ini tidaklah sederhana dan tidak muncul murni sebagai gerakan berbasis akar rumput. Pasalnya ada pendapat lain bahwa politik berbasis identitas atau aliran digunakan oleh elite-elite untuk meningkatkan posisi tawarnya dalam upaya mencapai kepentingan-kepentingannya.
Hal inilah yang ditulis salah satunya oleh jurnalis senior asal Selandia Baru, John McBeth dalam kolomnya di Asia Times. Ia secara spesifik menyebutkan konteks alasan konsesi atau kesepakatan politik yang belum tercapai di tingkatan elite, sehingga menyebabkan potensi instabilitas berbasis politik identitas ini tetap terjadi.
Artinya – terlepas dari hasil akhir Pilpres dan kecurangan-kecurangan yang terjadi – ada konsesi politik di tingkatan elite-lah yang sebetulnya menyebabkan politik identitas atau pembelahan berdasarkan agama bisa terjadi. Hal ini beralasan, mengingat politik identitas sering kali tidak murni timbul dari akar rumput, melainkan menjadi mainan politik di tingkatan elite. Ada yang menyebutnya dengan istilah “tombol”.
Konsep ini salah satunya dijelaskan oleh psikolog sosial Amerika Serikat (AS) sekaligus profesor Etika Kepimpinan di New York University, Jonathan David Haidt dalam salah satu tulisannya tentang nasionalisme versus globalisme.
Haidt menyebutkan bahwa sebagian orang mempunyai kecenderungan untuk melihat identitas dirinya lebih baik dari orang lain. Namun, mereka membutuhkan stimulus dari luar untuk mengubah kecenderungan itu menjadi aksi atau sikap-sikap yang intoleran.
Ia menyebut ada “tombol” di dahi orang-orang tersebut, yang karena stimulus atau kondisi tertentu, ditekan oleh kejadian atau oleh orang tertentu dan membuat aksi-aksi intoleran terhadap kelompok dengan identitas lain pada akhirnya muncul ke permukaan.
Dalam konteks ini, jelas bahwa yang bisa menekan “tombol” di dahi banyak orang tersebut adalah elite-elite yang punya sumber daya ekonomi-politik. Dengan demikian, Ijtima Ulama III memang bisa dinilai sebagai bagian dari upaya untuk menekan kembali “tombol” politik identitas tersebut.
Pendapat Haidt ini sekaligus membenarkan tulisan Karen Stenner dalam bukunya yang berjudul The Authoritarian Dynamic, yang menyebut bahwa “kecenderungan” atau predisposition menjadi intoleran hanya akan muncul jika orang atau kelompok tertentu mendapatkan perlakuan tertentu yang membangkitkan kecenderungan tersebut.
Dalam konteks Pilpres 2019, Habib Rizieq Shihab adalah salah satu orang yang mampu menstimulus atau menekan “tombol” politik identitas tersebut. Hal yang sama juga akan terjadi lewat Ijtima Ulama III, katakanlah jika narasi kecurangan Pemilu terakomodasi lewat seruan-seruan moral keagamaan.
Menjegal Jokowi, Dadu Terakhir
Jika upaya untuk menaikkan posisi tawar ini benar adanya, maka bisa dipastikan bahwa Ijtima Ulama III akan menjadi salah satu dadu terakhir yang dilemparkan untuk menegosiasikan kepentingan di antara dua kubu. Prabowo misalnya, bisa menggunakan forum ini sebagai alat penekan Jokowi – katakanlah jika isu kecurangan Pemilu dikesampingkan dari perdebatan.
Selain itu, Ijtima Ulama III ini bisa dimaknai juga sebagai jalan politik kelompok anti-Jokowi untuk menghitung langkah politik yang paling baik untuk diambil jika sang petahana kembali memenangkan kontestasi elektoral ini.
Apabila Ijtima Ulama III berujung menghasilkan ajakan untuk melakukan protes besar, maka hal tersebut sudah lebih dari cukup untuk membuat kubu petahana was-was. Pasalnya, jika skala protes tersebut bisa sebesar Aksi 212 atau yang lebih kecil dalam Reuni Aksi 212, hal tersebut sudah cukup untuk digunakan sebagai alat justifikasi people power.
Penggunaan wacana ini penting untuk menunjukkan posisi masing-masing kubu yang mengklaim sebagai pihak yang mewakili kepentingan mayoritas. Narasi kepentingan mayoritas tersebut akan sangat efektif untuk digunakan dan bisa mengaburkan hasil akhir Pilpres – katakanlah jika Jokowi pada akhirnya dinobatkan sebagai pemenang.
Dengan demikian, wacana Ijtima Ulama III bisa dinilai dari dua ujung yang berbeda, yaitu konteks kecurangan yang benar-benar terjadi dan persoalan tawar menawar kepentingan.
Pada akhirnya, seruan tokoh seperti Habib Rizieq masih akan menjadi warna-warna utama stimulus politik identitas pasca Pemilu.
Jika rekonsiliasi tidak bisa terwujud dan Ijtima Ulama III menghasilkan rekomendasi aksi massa protes, maka chaos yang timbul bisa menjadi endgame atau akhir permainan politik Jokowi. Apapun itu, semoga di akhir pekan ini kita tidak kehabisan tiket Avengers: Endgame. (S13)
