HomeBelajar PolitikKPK Menoleh Ke Prabowo?

KPK Menoleh Ke Prabowo?

Kecil Besar

“Tetapi kenyataannya, APBN kita Rp 2.000 triliun sekian. Jadi hampir separuh lebih mungkin kalau tak ada kebocoran dan bisa dimaksimalkan maka pendapatan Rp 4.000 triliun bisa dicapai.” ~Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan


PinterPolitik.com

[dropcap]K[/dropcap]omisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tiba-tiba mengeluarkan fakta yang mencengangkan. Menurut Wakil Ketua KPK Basaria Pandjaitan, pendapatan APBN Indonesia saat ini sekitar Rp 2.000 triliun sekian. Jika meninjau dari perhitungan Litbang KPK, pemerintah semestinya menerima pendapatan sekitar Rp4.000 triliun di tiap tahunnya.

Waduh, ada apa nih bro dengan KPK? Kok tiba-tiba mereka bilang anggaran pendapatan dan pembelanjaan negara (APBN) yang diterima pemerintahan era Jokowi tidak seluruhnya masuk? Bahkan KPK bilang hampir separuh dari APBN mengalami kebocoran. Ckckck.

Apa mungkin sekarang ini KPK sudah berpaling mendukung mendukung Prabowo? Eh sebentar bro mendukung Prabowo bukan dalam artian di balik bilik suara atau memberikan dukungan politik ya. Tapi KPK mendukung ungkapan Prabowo yang pernah bilang pemerintah di era Jokowi banyak bocornya. Prabowo pernah bilang, di era Jokowi sekiranya ada sekitar Rp1.000 triliun uang negara yang bocor.

Jokowi yang menanggapi hal tersebut berkata begini. Kalau ada orang yang bilang ada anggaran negara yang bocor dan ada buktinya ya sudah lapor saja langsung ke KPK nanti juga diproses kan.

Eh tapi bro enggak ada tidak ada hujan, kemarin KPK malah bilang sendiri tanpa perlu menunggu laporan dari oposisi kalau pemerintahan di era Jokowi memang nyatanya mengalami kebocoran anggaran. Wkwkwk, bahkan angka kebocoran anggaran yang disebutkan KPK lebih besar lagi dengan apa yang dikatakan Prabowo. Nah loh, kalau seandainya kalian jadi Pakde akan bilang apa? Ahahaha.

Hmmm, parah sih bro kalau sampai benar, bayangin bisa dipakai untuk apa aja uang sebanyak itu. Kalau kebocoran pendapatan itu gak terjadi mungkin ada banyak keuntungan yang bisa dinikmati masyarakat.

Nah, yang juga bahaya buat Pakde, bisa jadi banyak pendukung Pakde yang lompat dari tempurung setelah melihat keadaan dan mendengar ungkapan resmi dari KPK. Weleh-weleh. (G42)

Artikel Sebelumnya
Artikel Selanjutna
spot_imgspot_img

#Trending Article

Jebakan Logika Bedah Kasus Nadiem?

Hakim sudah membaca putusannya. Tapi jauh sebelum itu, publik sudah selesai bersidang di kepala masing-masing.

Anies dan Dark Side of The Moon

Beberapa hari lalu, Presiden Prabowo berbicara di depan ribuan akademisi dan menyebut: meski 5 kali ikut Pilpres dan baru 1 kali menang, ia tak pernah merongrong pemerintah yang sah. Pernyataan ini sekaligus pesan tersirat ke oposisi hari ini, termasuk Anies Baswedan, tentang batas etika berpolitik pasca kekalahan. Dalam beberapa kesempatan, Anies memang sempat mengkritisi kondisi negara, soal penghematan anggaran di satu sisi tapi juga pemborosan di lain sektor, serta kritik-kritik lainnya.

Kiri, Kanan, Kulihat Merah Putih

Dari Kabinet hingga koperasi desa, nama bangsa kini melekat di mana-mana. Namun, mengapa harus seragam begitu? 

Inul dan Bangkitnya Sang ‘Anti-Hero’

Inul Daratista menolak tawaran masuk parlemen meski dijanjikan uang miliaran. Mengapa menolak kekuasaan justru membuatnya menang?

RIP Meritokrasi, Mantra Komisaris?

Pengangkatan relawan politik menjadi komisaris BUMN kembali memantik polemik. Apakah ini sekadar balas jasa kekuasaan, atau strategi menjaga stabilitas politik? Di balik kontroversi Ginka Febriyanti Ginting, tersimpan paradoks lama, yakni ketika loyalitas lebih bernilai daripada kompetensi, apakah meritokrasi masih memiliki tempat?

Rame-Rame Belah Gunung Gegara Hormuz

Ketika hampir semua selat strategis dunia punya wacana bypass secara bersamaan, ada sesuatu yang jauh lebih besar dari sekadar kepanikan logistik — dan Indonesia perlu membacanya sebelum terlambat.

Lex Talionis Taufik Hidayat Biadab

Lex talionis bukan tentang balas dendam, melainkan batas peradaban atas kekerasan. Dalam kasus Taufik Hidayat, prinsip kuno itu menemukan relevansinya kembali, hukuman maksimal bukan ekspresi kebencian, tetapi pengakuan negara atas martabat korban. Saat keadilan diuji, korban tak boleh kalah dua kali.

Menyikap Tubir Milbus

Pengangkatan purnawirawan sebagai Komisaris Utama PT Bukit Asam beberapa hari lalu melengkapi pola yang sudah terbentuk: Dirut MIND ID dari AU, Dirut PT Timah dari AD, Dirut Antam dari AD. Tiga perusahaan tambang negara paling strategis kini sama-sama dipimpin figur berlatar militer. Bercanda pun terasa pas — jurusan tambang terbaik Indonesia sepertinya ada di Akademi Militer.

More Stories

Rocky Gerung Seng Ada Lawan?

“Cara mereka menghina saja dungu, apalagi mikir. Segaris lurus dengan sang junjungan.” ~ Rocky Gerung PinterPolitik.com Tanggal 24 Maret 2019 lalu Rocky Gerung hadir di acara kampanye...

Amplop Luhut Hina Kiai?

“Itu istilahnya bisyaroh, atau hadiah buat kiai. Hal yang lumrah itu. Malah aneh, kalau mengundang atau sowan ke kiai gak ngasih bisyaroh.” ~ Dendy...

Ma’ruf Dihadang, TKN Meradang

“Ingat kita bersaudara, jangan sampai beda pilihan jadi bencana yang tak berkesudahan.” PinterPolitik.com Kasihan sekali Ma’ruf Amin setelah lelah berkampanye di Madura ia harus mendapat perlakuan...