Banten merupakan salah satu provinsi yang ikut menyelenggarakan Pilkada Serentak, Rabu (15/2) lalu. Provinsi ini juga sebenarnya menyimpan masalah yang tak kalah peliknya dengan DKI Jakarta, terutama belitan isu dinasti politik yang terkesan sulit dihapuskan pada provinsi pecahan Jawa Barat ini.
pinterpolitik.com
BANTEN – Berdasarkan data KPU, Banten merupakan provinsi dengan jumlah pemilih yang terbanyak dibanding seluruh provinsi yang ikut dalam Pilkada Serentak tahun ini. Dengan jumlah warga yang mencapai 7.734.485 jiwa, provinsi ini hanya mengusung dua pasangan calon (paslon) saja, yaitu nomor urut satu Wahidin Halim dan Andika Hazrumy serta nomor urut dua Rano Karno dan Embay Mulya Syarief.
Isu adanya dinasti politik merebak saat diketahui kalau Andika Hazrumy ternyata putra sulung dari Atut Chosiyah – mantan Gubernur Banten yang kini tengah mendekam di penjara karena terjerat kasus korupsi. Adanya dinasti politik ini, konon, karena keluarga besar Atut menguasai hampir seluruh wilayah Banten.
Koordinator Indonesia Corruption Watch (ICW) Ade Irawan mengingatkan dampak buruk korupsi dinasti politik di Banten yang akan merugikan warga Banten, salah satunya karena memanfaatkan kekuasaan untuk praktek pencucian uang dan korupsi. Padahal, wilayah Banten dikenal belum merata dalam pembangunan wilayahnya, sehingga banyak warga yang akan dirugikan.
Namun yang mengejutkan, ternyata isu dinasti politik ini tidak mempengaruhi elektabilitas Andika Hazrumy. Ini dibuktikan dari hasil quick count yang mana Wahidin Halim dan Andika Hazrumy menduduki peringkat pertama dari hasil pemungutan suara.
Berdasarkan hasil poling yang dikeluarkan Indo Barometer, WH-Andika mendapat suara 50,53% dan Rano-Embay 49,47%. Hasil yang sama juga diperlihatkan dari survei Indikator Politik Indonesia, yaitu paslon WH-Andika meraih suara 50,32% dan Rano-Embay 49,68%. Selisih suara kedua paslon ini sangat tipis sekali, yaitu hanya 0,64% dan 1,20%.
Melihat selisih tipis dari hasil perhitungan suara tersebut, membuat masing-masing calon mengklaim kemenangannya. Menanggapi persoalan ini, Wakil Presiden RI Jusuf Kalla memprediksi hasil Pilkada Banten nantinya berpotensi digugat ke MA untuk menentukan siapa yang berhak menyatakan diri sebagai pemenang. (Berbagai sumber/A15)
