HomeBelajar PolitikMasih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Masih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Pilkada serentak telah berhasil dilaksanakan Rabu (15/2). Walau berjalan tertib dan aman, namun fakta di lapangan menunjukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pelanggaran yang terjadi sebenarnya telah banyak ditemukan pada masa kampanye sampai pemungutan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti, melaporkan ada 105 laporan dan temuan pelanggaran kampanye yang diterima hingga 1 Februari 2017.

Mayoritas laporan diterima atas temuan petugas di lapangan, yaitu sebanyak 68 kasus dan sisanya dari laporan masyarakat, mencapai 37 kasus. Bawaslu mengkategorikan 43 laporan diantaranya tidak termasuk pelanggaran karena kekurangan alat bukti dan melewati batas waktu penanganan kasus.

Sementara 53 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan telah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Walau tidak ditemukan pelanggaran signifikan, namun pada sejumlah TPS masih ditemui banyak keluhan. Laporan Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar mengenai calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah, seperti tidak terdaftar atau kehabisan surat suara.

Dari pantauan di lapangan, banyak sekali ditemukan “Pemilih Siluman”. Mereka adalah pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih tambahan yang baru muncul di saat pencoblosan. Lalu ada juga oknum pemilih yang menggunakan C-6 orang lain untuk mencoblos di TPS.

Selain pelanggaran administratif dan keluhan masyarakat, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta secara umum berjalan aman dan stabil. Berdasarkan hasil quick count Pilgub DKI, perolehan suara dimenangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir di urutan buncit.

Pilkada serentak menjadi ajang pembelajaran demokrasi rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia – khususnya DKI Jakarta, telah membuktikan mereka sudah melek politik dan mampu berdemokrasi dengan baik. (Berbagai sumber/A15)

Pelanggaran di Pilkada DKI

spot_imgspot_img

#Trending Article

Trump atau Kamala, Siapa Teman Prabowo?

Antara Donald Trump dan Kamala Harris, siapa lebih untungkan Prabowo dalam menentukan arah kebijakan luar negeri Indonesia di masa depan?

RK-Jakmania dan Dekonstruksi Away Day

Dengarkan artikel ini: Audio ini dibuat menggunakan AI. Skeptisisme dan keraguan tertuju kepada Ridwan Kamil (RK) yang dianggap tak diuntungkan kala berbicara diskursus Jakmania dan Persija...

Apa Alasan Militer Tiongkok Melesat?

Beberapa tahun terakhir militer Tiongkok berhasil berkembang pesat, mereka bahkan bisa ciptakan kapal induk sendiri. Apa kunci kesuksesannya?

Siasat Rahasia Pramono-Rano?

Apresiasi dan pujian kandidat di Pilkada Jakarta 2024 Pramono Anung dan Rano Karno, maupun beberapa elite PDIP dalam beberapa waktu terakhir kepada Anies Baswedan dinilai merupakan siasat politik tertentu. Bahkan, pujian itu dinilai menjadi “jebakan” bagi Anies. Mengapa demikian?

Mustahil Anies Dirikan Partai?

Usai gagal maju dalam Pilkada 2024, Anies Baswedan mempertimbangkan untuk mendirikan sebuah ormas atau partai politik (parpol).

Mengapa Tiongkok Belum Gantikan AS?

Tiongkok sering diagadangkan akan menjadi negara adidaya baru pengganti Amerika Serikat (AS), tapi apakah Tiongkok sanggup?

Anies Baiknya Masuk Kabinet Prabowo?

Usai gagal maju dalam Pilkada 2024, mungkinkah Anies Baswedan masuk ke dalam kabinet Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka?

Baiknya Anies Mendorong Ridwan Kamil? 

Kelompok pendukung Anies Baswedan di Jakarta disebut akan jadi kelompok swing voters yang besar. Bagaimana para kandidat Pilgub Jakarta meraih dukungan dari kelompok tersebut? 

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...