HomeBelajar PolitikMasih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Masih Ditemukan Pelanggaran di Pilkada DKI

Pilkada serentak telah berhasil dilaksanakan Rabu (15/2). Walau berjalan tertib dan aman, namun fakta di lapangan menunjukan masih banyak ditemukan pelanggaran-pelanggaran dalam pelaksanaannya, khususnya dalam Pilkada DKI Jakarta.


pinterpolitik.com

JAKARTA – Pelanggaran yang terjadi sebenarnya telah banyak ditemukan pada masa kampanye sampai pemungutan suara. Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Mimah Susanti, melaporkan ada 105 laporan dan temuan pelanggaran kampanye yang diterima hingga 1 Februari 2017.

Mayoritas laporan diterima atas temuan petugas di lapangan, yaitu sebanyak 68 kasus dan sisanya dari laporan masyarakat, mencapai 37 kasus. Bawaslu mengkategorikan 43 laporan diantaranya tidak termasuk pelanggaran karena kekurangan alat bukti dan melewati batas waktu penanganan kasus.

Sementara 53 laporan dikategorikan sebagai pelanggaran administrasi dan telah ditindaklanjuti dengan melimpahkannya kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI Jakarta dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK).

Walau tidak ditemukan pelanggaran signifikan, namun pada sejumlah TPS masih ditemui banyak keluhan. Laporan Bawaslu DKI Jakarta menyatakan, permasalahan yang ditemukan di lapangan sebagian besar mengenai calon pemilih yang tidak bisa menggunakan hak pilihnya karena berbagai masalah, seperti tidak terdaftar atau kehabisan surat suara.

Dari pantauan di lapangan, banyak sekali ditemukan “Pemilih Siluman”. Mereka adalah pemilih yang tidak terdaftar dan pemilih tambahan yang baru muncul di saat pencoblosan. Lalu ada juga oknum pemilih yang menggunakan C-6 orang lain untuk mencoblos di TPS.

Selain pelanggaran administratif dan keluhan masyarakat, pelaksanaan Pilkada DKI Jakarta secara umum berjalan aman dan stabil. Berdasarkan hasil quick count Pilgub DKI, perolehan suara dimenangkan oleh Basuki Tjahaja Purnama (Ahok)-Djarot Saiful Hidayat dan disusul Anies Baswedan-Sandiaga Uno, sedangkan Agus Harimurti Yudhoyono-Sylviana Murni tersingkir di urutan buncit.

Baca juga :  Jalan Terjal Sengketa Pilpres 2024

Pilkada serentak menjadi ajang pembelajaran demokrasi rakyat Indonesia, dan rakyat Indonesia – khususnya DKI Jakarta, telah membuktikan mereka sudah melek politik dan mampu berdemokrasi dengan baik. (Berbagai sumber/A15)

Pelanggaran di Pilkada DKI

spot_imgspot_img

#Trending Article

Anomali PSI: Gagal Karena Kuasa Jeffrie Geovanie?

Kegagalan PSI untuk lolos ke parlemen pusat dalam dua gelaran Pemilu berturut-turut memang menimbulkan pertanyaan besar.

Puan-Mega, Ada ‘Perang Sipil’ PDIP? 

Berbeda dari Megawati Soekarnoputri, Puan Maharani belakangan tunjukkan gestur yang lebih lembut kepada pemerintah dan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Mengapa demikian?

Ketua DPR, Golkar Lebih Pantas? 

Persaingan dua partai politik (parpol) legendaris di antara Partai Golkar dan PDIP dalam memperebutkan kursi Ketua DPR RI mulai “memanas”. Meskipun secara aturan PDIP paling berhak, tapi beberapa pihak menilai Partai Golkar lebih pantas untuk posisi itu. Mengapa demikian?

The Tale of Two Sons

Jokowi dan SBY bisa dibilang jadi presiden-presiden yang berhasil melakukan regenerasi politik dan sukses mendorong anak-anak mereka untuk terlibat di dunia politik.

Lolos “Seleksi Alam”, PKS-PKB Seteru Abadi?

Berkaca pada hasil Pileg 2024, PKB dan PKS agaknya akan menjadi dua entitas politik yang akan terlibat dalam persaingan ceruk suara pemilih Islam ke depan. Terlebih di saat PAN seakan telah melepaskan diri dari karakter Islam dan PPP harus “terdegradasi” dari kancah legislatif nasional.

Jokowi Makin Tak Terbendung?

Presiden Joko Widodo (Jokowi) dirumorkan meminta jatah menteri dari pemerintahan Prabowo Subianto. Apakah Jokowi makin tak terbendung?

Elon Musk dan Dimulainya Era Feudalisme Teknologi 

Perusahaan teknologi raksasa seperti Apple dan Starlink semakin memiliki keterikatan dengan dinamika politik. Jika pola ini terjaga, akan seperti apa pengaruhnya terhadap dunia politik di masa depan? 

Prabowonomics: Jurus ‘Lompatan Katak’?

Program makan siang dan susu gratis ala Prabowo merupakan jenis school feeding program. Mungkinkah ini jadi kunci penting Prabowonomics?

More Stories

Bukti Indonesia “Bhineka Tunggal Ika”

PinterPolitik.com mengucapkan Selamat Hari Kemerdekaan Indonesia ke 72 Tahun, mari kita usung kerja bersama untuk memajukan bangsa ini  

Sejarah Mega Korupsi BLBI

KPK kembali membuka kasus BLBI yang merugikan negara sebanyak 640 Triliun Rupiah setelah lama tidak terdengar kabarnya. Lalu, bagaimana sebetulnya awal mula kasus BLBI...

Mempertanyakan Komnas HAM?

Komnas HAM akan berusia 24 tahun pada bulan Juli 2017. Namun, kinerja lembaga ini masih sangat jauh dari harapan. Bahkan desakan untuk membubarkan lembaga...